Politik Uang atau yang lebih dikenal dengan istilah Money Politic memang
benar-benar terjadi di ibukota Jakarta, cara cepat untuk meraih suara
dengan melawan aturan Pemilu tersebut terjadi di Dapil Jakarta VIII,
atau dapil Jakarta Selatan. Salahsatunya adalah tim pemenangan Caleg
DPRD DKI dari Partai Hanura dapil VIII.
Anggota Panwas Kecamatan
Jagakarsa, Andi telah menangkap pelaku politik uang dengan bukti
sejumlah uang, yang dilakukan tim sukses dari dua partai politik, Panwas
tersebut menangkap setelah ada informasi dari warga, dan saat
penyerahan tersebut uang sebagai barang bukti mereka sita, dan pelaku
sudah di data, pemberi dan penerimanya.
Sekjen Ormas RCC, Yanwar
saat ditemui wartawan juga mengaku telah menangkap pemberi uang untuk
pemenangan salahsatu caleg Partai Hanura, dimana mereka memberi uang 100
ribu untuk koordinator yang mengumpulkan 10 orang dengan memberi uang
masing-masing 50 ribu rupiah, anggota Ormas RCC berhasil menyita uang
berikut data yang menggerakkan untuk pemenangan caleg tersebut.
Yanwar
mengaku temuan tersebut belum dilaporkan ke pihak berwajib, namun akan
menjadi data bagi RCC bila rivalnya ada yang mempermasalahkan ke
Mahkamah Konstitusi, sebagai tim relawan Caleg H Rukun Santoso, RCC
telah memiliki data bagi caleg lain yang melanggar aturan, ini
antisipasi jika ada gugatan, tegasnya.
Sementara Ketua Bidang UKM
dan BUMN, DPP Partai Hanura, H Rukun Santoso saat ditemui pada wartawan
menegaskan, bahwa pihaknya mengaku prihatin jika memang ada caleg
Partai Hanura yang melakukan politik uang, karena cara seperti itu tidak
dibenarkan oleh aturan dalam Pemilu, dan kita tau selama ini partai
Hanura adalah partai yang bersih, kenapa caleg seperti itu bisa menjadi
caleg Partai Hanura, belum jadi saja sudah tidak jujur, bagaimana kalau
mereka jadi anggota dewan ?, tanyanya.
H Rukun Santoso yang juga
Anggota DPRD DKI ini mengaku menyerahkan sepenuhnya Tim Celag yang
tertangkap RCC maupun Panwas tersebut pada proses Pemilu, karena itu
bentuk pelanggaran Pemilu Legeslatif, RCC juga menangkap banyak pelaku
pelanggaran lainnya, hal tersebut juga akan ditindaklanjuti, upaya
meraih suara dengan membagi-bagi uang adalah fatal, kalau memang betul
dari Caleg Hanura, berarti yang bersangkutan telah mencoreng nama baik
Hanura, ini akan menjadi pertimbangan bagi DPP Partai Hanura, tegasnya.
Pada tahun 2014 ini sudah ada 4 juta lebih pecandu narkoba, dan ada sekitar 50 jiwa anak bangsa yang mati sia-sia setiap harinya. Untuk itulah dibentuknya GRANAT di 33 Provinsi di Indonesia dengan melakukan kegiatan anti narkoba dengan memberdayakan masyarakat, hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal DPP Nasional GRANAT, Drs. H. Ashar Soerjobroto, M.Si, disela acara pengukuhan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Khusus Gerakan Nasional Anti Narkotika dan Madat (DPCK GRANAT) Kota Jakarta Timur, di Gedung Logistik Mabes Polri, Cipinang Lontar, Kecamatan Pulogadung Jaktim.
Lebih jauh H. Ashar Soerjobroto, menegaskan, sebagaimana Misi GRANAT adalah untuk membantu Pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap kejahatan narkoba. Dalam upaya pemberantasan narkoba ini, GRANAT mempunyai beberapa strategi yaitu dengan melakukan sistem jaringan ketahanan masyarakat karena tanpa melakukan pemberdayaan masyarakat GRANAT tidak mungkin bisa memberantas kejahatan narkoba karena mereka merupakan kejahatan yang terorganisir jadi tidak bisa dilakukan sendiri,” paparnya.
Menurut Ashar, saat ini BNN sudah mempunyai program rehabilitas bagi pecandu narkoba. Karena lebih baik direhab dari pada dipenjara karena generasi muda masih mempunyai masa depan dan masih punya harapan untuk itu cara yang lebih baik adalah dengan merehab mereka sampai sembuh. ”Saya berharap para anak muda agar meninggalkan gaya hidup bebas, gaya hidup yang cenderung mendekati kepada bahaya narkoba, dan untuk mencegah itu semua adalah dimulai dari dalam keluarga kita masing masing,” ujarnya.
Sementara Ketua Dewan Pimpinan Cabang Khusus (DPCK) GRANAT Jakarta Timur Periode 2014-2019, Hj. Ernawati Ratma, SE, MM, juga menambahkan, dengan terbentuknya pengurus DPCK GRANAT Jakarta Timur ini diharapkan bisa bekerja sama memberdayakan masyarakat dalam memerangi bahaya Narkoba bersama dengan Pemerintah.
“Kami siap membantu apabila ada masyarakat yang terjerat narkoba untuk direhabilitas, menurut kami mereka yang terjerat narkoba lebih baik direhabilitasi dari pada dipenjara. Karena pada dasarnya mereka banyak yang ingin sembuh, namun sering ditakuti akan masuk penjara, kami jamin jika melapor tidak akan dipenjara tetapi akan kita bantu untuk rehab sampai sembuh,” papar Hj Ernawati yang juga pimpinan Rumah Sehat 786 ini.
Sementara dalam sambutannya, Wakil Walikota Jakarta Timur, Drs. H. Husein Murad, M.Si, mengatakan, bencana narkotika saat ini sudah dalam taraf sangat mengkhawatirkan, sehingga harus segera dicegah bahkan dihilangkan. Penyalahgunaan narkoba menurutnya, dapat merusak masa depan generasi muda harapan bangsa.
“Bangsa ini adalah bangsa yang besa, baik itu sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Untuk itu bangsa yang besar ini perlu dipimpin oleh generasi yang berkualitas, oleh karena itu generasi muda saat ini harus dilindungi agar tidak terjerumus bahaya narkoba,” katanya.
