Markas Besar Laskar Merah Putih Keluarkan Pernyataan Sikap Dukung Prabowo – Hatta Rajasa

Melihat sosok Capres Prabowo Subianto yang memiliki sikap tegas, berani, Jujur dan memiliki  visi dan misi yang jelas dalam membangun bangsa dan Negara, serta didampingi Cawapres Hatta Rajasa yang bersih serta memiliki pengalaman dalam memimpin bangsa dan Negara, di dalam pemerintahan maupun organisasi, Ormas Laskar Merah Putih (LMP) secara resmi mengeluarkan pernyataan mendukung Capres – Cawapres, Prabowo Subianto – Hatta Rajasa dalam Pilpres yang akan digelar 9 Juli 2014 mendatang.

Didepan para wartawan, Ketua Umum Laskar Merah Putih,  H Ade E Manurung SH didampingi Sekjen LMP Ir. Eko Soetikno menegaskan, bahwa Dukungan kepada pasangan Capres Prabowo – Hatta, juga di latarbelakangi bapak Prabowo Subianto merupakan Dewan Kehormatan Laskar Merah Putih, serta memiliki kesamaan Visi beliau, dalam menjaga Persatuan dan Kesatuan NKRI.

Disamping itu LMP melihat, bahwa saat ini bangsa Indonesia,  membutuhkan pemimpin yang tegas, berani, serta bertawakhal kepada Allah SWT, dukungan ini dilakukan juga hasil konsolidasi Markas Besar LMP bersama pengurus di Markas Daerah dan Markas Cabang diseluruh Indonesia, dan LMP satu komando, dimana apa yang diputuskan Mabes   LMP maka seluruh daerah wajib mendukungnya.

Dalam pernyataan sikap, Laskar Merah Putih juga menyampaikan beberapa pesan pada Capres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, apabila pasangan tersebut diberi amanah oleh rakyat Indonesia memimpin bangsa ini, diantaranya, Nasionalisasi seluruh Perusahaan asing di Indonesia, karena selama 69  tahun Indonesia merdeka terjadi pengkhianatan atas  amanat pasal 33 ayat 3, UUD 45, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Pesan LMP yang kedua adalah perlunya Re-Negosiasi seluruh Kontrak Karya dan seluruh perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, karena 69 tahun Indonesia merdeka ada pengkhianatan atas pasal 33 ayat  4 UUD 45 yang berbunyi Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Yang ketiga kami meminta pada Prabowo Kobarkan semangat Nasionalisme dan Patriotisme bagi seluruh komponen anak bangsa, agar mampu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, berkepribadian sesuai budaya Indonesia, dalam rangka terwujudnya kemandirian bangsa Indonesia.

Yang keempat kami meminta agar Prabowo Subianto menegakkan hukum meskipun langit akan runtuh, dalam rangka terwujudnya kepastian hukum, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, serta kami meminta agar melakukan moratorium seluruh tenaga asing di Indonesia, karena selama 63 tahun Indonesia merdeka terjadi pengkhianatan atas amanat pasal 27 ayat 2, Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tapi lihat apa yang terjadi saat ini, banyak warga Negara Indonesia bekerja di negera luar, ada yang diperkosa bahkan gajinya tidak diberikan, dengan adanya moratorium tersebut, maka peluang pekerjaan di Indonesia semakin besar, sehingga anak-anak bangsa tidak perlu bekerja di luar negeri,

 kelima tuntutan tersebut juga merupakan tuntutan rakyat Indonesia, karena Laskar Merah Putih merupakan organisasi masyarakat yang kepengurusannya tersebar diseluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Mianga sampai Pulau Rote, dan kelima tuntutan tersebut juga merupakan amanat Pendiri bangsa yang kami ingatkan kembali bagi pemimpin bangsa saat ini dan mendatang, dimana tujuan Indonesia Merdeka akan dapat terwujud jika bangsa ini dipimping orang-orang yang berani, jujur dan tegas dan tawakhal kepada Allah SWT dan itu ada pada sosok Capres Prabowo Subianto, untuk itu kami Ketua Umum Laskar Merah Putih yang mewakili seluruh keluarga besar Laskar Merah Putih dari Sabang sampai Merauke untuk mendukung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2014 – 2019, ungkapnya tegas.