1). Memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat.
2). Menciptakan swadaya masyarakat/bergotong royong.
3). Berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan fisik ekonomi dan sosial.
4). Berpartisipasi menjaga ketentraman, ketertiban keamanan lingkungan.
Betapa penting dan bermanfaanya peran RT/RW di Indonesia khususnya bagi Pemerintah Daerah. Maka wajar jika RT/RW disebut sebagai ujung tombak pembanguan, meskipun istilah tersebut sekarang ini sudah mulai jarang disebut khususnya oleh para Pejabat Pemprov DKI Jakarta. Bisa jadi karena merasa pengurus RT/RW sudah mendapat “Jasa” sehingga istilah ujung tombak tidak perlu untuk disebut sebut lagi.
Adanya wacana dari Wagub agar Ketua RW dipilih Walikota. Saya rasa itu bertentangan dengan semangat tujuan RT/RW dibentuk, sebaiknya jangan dipaksakan.
Karena pemilihan Ketua RW selama ini yang diatur oleh SK Gubernur No. 36 Tahun 2001 sudah berjalan sesuai dengan tujuan dan semangat reformasi. Kalau Ketua RW dipilih oleh Walikota justru dikhawatirkan akan bertentangan dengan tugas dan kewajiban serta maksud dibuat peraturan RT/RW oleh Pemerintah Pusat.
1). Ketua RW pilihan Walikota pasti tidak bekerja untuk warganya, melainkan untuk kepentingan yang memilih.
2). Menyuburkan kembali tumbuhnya KKN, karena Lurah dan Camat sudah sama sama pilihan oleh Walikota.
3). Dikhawatirkan masyarakat akan apatis terhadap Pemprov DKI Jakarta.
Dan lambat laun pasti akan berdampak pada swadaya masyarakat. Kecuali masyarakat sudah tidak dilibatkan lagi untuk swadaya.
4. Ketua RW dipilih Walikota belum tentu lebih baik. Baik untuk Pemerintah Daerah belum tentu untuk masyarakat. Dan pasti cenderung arogan karena merasa dipilih oleh Walikota.
Kenapa Ketua RW harus dipilih masyarakat? karena Ketua RW mempunyai peran ganda, menjadi mediator yang baik untuk warganya dan pemerintah. Membela kepentingan warga dan mengontrol kebijakan pemerintah daerah. Kenapa harus dikontrol? Lurah dan Camat bukan warga setempat. Lurah berbeda dengan Kepala Desa yang memang penduduk setempat dan dipilih masyarakatnya, sedangkan Lurah/camat adalah pejabat yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah.
Itulah perlunya Ketua RW harus tokoh masyarakat dari pilihan warga. Maka siapapun Pemimpin Negeri ini jangan sampai pernah membuat kebijakan yang salah dengan memasukkan Ketua RT/RW dalam struktur pemerintahan, karena akan terjadi ketidakadilan untuk masyarakat.
Sebagaimana kita ketahui, Ketua RW bukan bawahan atau perangkat Kelurahan/Kecamatan melainkan sebagai mitra, sehingga tidak perlu harus dipilih oleh Walikota. Biarkan warga sendiri yang memilih tokoh masyarakatnya untuk dijadikan “Pejabat” dilingkungannya.
Kalau selama ini Ketua RW dianggap kurang maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apa yang harus maksimalkan? wong tugas pokok Ketua RW dalam kaitan pelayanan hanya sebatas membantu administrasi, membuatkan surat pengantar warga ke Kelurahan. Kalau sudah sampai Kelurahan sepenuhnya tanggungjawab Lurah. Justru yang harus diperbaiki system kerja pelayanan yang ada di Kelurahan, terutama bagian kependudukan yang masih sering mendapat cemohaan juga adanya birokrasi yang tumpang tindih antara Kelurahan dengan Sudin terkait.
Adanya temuan beberapa ketua RW yang melakukan kebijakan diluar ketentuan pemerintah daerah, Seperti pengelolaan parkir, mengelola pedagang kaki lima, menarik restribusi pedagang, penyewaan lahan dll. seharusnya dari awal telah dilakukan pembinaan bukan pembiaran. Tidak sepenuhnya ketua RW yang salah, justru para ketua RW membantu menertibkan lingkungannya karena tidak mendapat diperhatian oleh pemerintah setempat. Ketika dilingkungan masih semrawut dibiarkan, jangan kemudian setelah dibantu oleh para ketua RW hingga tertata rapi dan menjadi besar, lalu kemudian mau diambil untuk dikelola tanpa adanya solusi yang baik dan setelah kalah ber argumentasi kemudian menuduh ketua RW preman. Ini ngak fair. Pak Wagub yang sebentar lagi akan menjabat Gubernur DKI Jakarta harus mendapat pemasukan yang seimbang.
0 komentar:
Posting Komentar