Menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Rumah Kreasi Indonesia Hebat, Kris Budihardjo, bahwa Sri Rachma Chandrawati SH yang diusulkan oleh Ormas lain serta beberapa Media untuk menduduki Kepala Badan Pertanahan Nasional, akan membawa spirit baru, karena sebagai Ketua organisasi Pejabat Pembuat Akte Tanah dua periode serta Ketua Ikatan Notaris Indonesia, memiliki banyak pengalaman dalam membantu masyarakat dalam penyelesaian masalah pertanahan, serta akan menyerap keluhan masyarakat untuk melakukan reformasi birokrasi dalam pelayanan pertanahan, sebagaimana yang diinginkan bapak Jokowi.
Sri Rachma Chandrawati SH yang saat ini juga duduk sebagai Bendahara Umum DPN Rumah Kreasi Indonesia Hebat serta Ketua Tim Penggerak Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, jika dipercaya untuk membantu tugas Jokowi – JK, maka seluruh jajaran RKIH akan bersyukur dan mendukung penuh, ungkap Kris Budihardjo tegas.
Sementara Sri Rachma Chandrawati SH, saat dimintai tanggapan dengan munculnya nama dirinya dalam Kabinet Indonesia Hebat disejumlah media, Ketua Umum Perempuan Indonesia Hebat ini mengaku siap mengemban tugas tersebut, jika memang Presiden Jokowi – JK memberikan amanah menjadi Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Diakuinya sebagai seseorang yang berprofesi sebagai Notaris, yang saat ini menjabat Ketua Umum Pusat Organisasi Profesi Ikatan Notaris Indonesia, DPP-INI, hasil Kongres XXI di Balai Sudirman Jakarta priode 2012-2015, serta dua kali memimpin organisasi Pejabat Pembuat Akte Tanah yaitu menjabat Ketua Umum PP-IPPAT, pihaknya akan bekerja mendukung program Pemerintahan Jokowi – JK yang bekerja untuk kepentingan rakyat, bangsa dan Negara. Salahsatunya adalah membantu para Petani serta Nelayan untuk melakukan sartifikasi tanah, sehingga mereka akan dapat meningkatkan usaha mereka serta dapat berusaha dengan tenang.
Diakuinya dalam bekerja selama ini Sri Rachma Chandrawati SH selalu bekerja secara professional dan proporsional, langkah pasti dengan program jangka panjang dan jangka pendek, dan prioritas yang akan dilakukan jika memimpin BPN adalah untuk nelayan dan petani sebagaimana program Presiden terpilih Jokowi, dengan pengsertifikatan tanah milik Nelayan dan Petani serta pengusaha kecil dan menengah akan mudah diakses pada dunia perbankan, sehingga penambahan modal kerja juga dapat ditingkatkan.
Disamping itu perlu juga “Program Mandiri”, dimana siapapun yang memiliki tanah namun belum melakukan sertifikasi tanah, maka akan kita dorong untuk mengseritikatkan, sehingga akan berdampak baik dalam peningkatan Negara maupun daerah dengan pajak-pajak yang berhubungan dengan tanah, seperti peningkatan Pajak Bumi Bangunan, PPNPB, BPHTB serta pajak tanah lainnya.
Disamping itu ada juga Penyelenggara PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) bertugas memproses pensertipikatan tanah secara masal, yang dibiayai oleh Negara, ini juga akan dilakukan, sebagai pemimpin harus mampu menjalankan tugas dan amanah dengan baik, sehingga ada kepastian hukum dalam kepemilikan tanah, sehingga masyarakat juga tenang dalam bekerja dan berusaha, karena sebagaimana Kebutuhan Pokok yaitu Sandang, Pangan dan Papan. Ungkapnya tegas.
Sebagaimana program kerja Jokowi –JK adalah ketahanan pangan, oleh sebab itu peranserta Badan Pertanahan Nasional baik ditingkat Pusat maupun Daerah harus bersinergi, kalau memang lahan tersebut adalah lahan pertanian agar tidak semudah itu dialih fungsikan untuk perumahan ataupun industri, tanah yang belum jelas keperuntukannya akan kita mapping, sehingga kita akan dapat membuka lahan pertanian baru, dan kita akan targetkan 1 juta lahan pertanian dalam satu tahun.
Menanggapi akan masih tingginya sengketa dibidang pertanahan, Sri Rachma Chandrawati SH mengaku akan melakukan penataan di Kantor Pertanahan dengan Pejabat Pembuat Akte Tanah di daerah, untuk bersama-sama menyatukan visi dan misi meningkatkan pelayanan publik, kita semua harus bekerja untuk kepentingan rakyat, bangsa dan Negara, ungkapnya tegas.
0 komentar:
Posting Komentar