Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo di Aula Dewan Harian Daerah (DHD) Angkatan 45 berkenan membuka acara Orientasi Komunikator Jiwa, Semangat, dan nilai-nilai Kejuangan 45 dah HUT ke 51 Badan Pembudayaan Kejuangan 45, acara tersebut juga dihadiri Walikota Jakarta Pusat H Syaifullah, Mpd Ketua Harian DHN 45,Bpk Harsudiyono Hartas, PengurusKeluarga Besar Wirawati Catur Panca serta tokoh-tokoh Pejuang Kemerdekaan.
Dalam sambutanya, Gubernur merasa berterimakasih pada seluruh jajaran DHN maupun DHD Angakatan 45 yang tidak kenal lalah terus menanamkan nilai-nilai kejuangan 45 pada seluruh masyarakat, khususnya Pemuda, apalagi masyarakat Jakarta mayoritas sifatnya ngak mau tau, atau kecenderungannya berfikir pribadi, sekali lagi saya merasa sangat menghargai atas jasa-jasa pejuang, dan kami berharap orientasi seperti ini dapat digelar terus menerus, agar masyarakat juga tau akan jatidiri bangsa, sehingga kedepan bangsa ini tumbuh sesuai nilai-nilai dasar citra diri bangsa, tegasnya.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin berjanji akan menuntut balik peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW), seperti Ade Irawan, Abdullah Dahlan, Apung Widadi karena telah mencemarkan nama baik. Menurut Aziz, peneliti ICW itu telah menuduh dirinya membeking penyelundupan dua kontainer Black Berry dan minuman keras.
"Saya akan tuntut balik setelah pulang umroh. Saya akan tempuh jalur hukum, kapan pun dan di manapun bila ICW dan oknum ICW tidak bisa membuktikan tuduhannya," kata Aziz di DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (24/3).
Politikus Partai Golkar ini menegaskan tidak pernah melakukan apapun terkait tuduhan ICW tersebut. Aksi ICW menyebut namanya secara langsung sudah melanggar asas praduga tak bersalah.
Karena itu, Aziz menantang ICW untuk membongkar kasus tersebut dengan melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung. "Saya minta dibuka tuntas dan laporkan saja ke KPK, kejaksaan, saya siap," tantang dia.
Di sisi lain, ia menduga apa yang dilakukan ICW tersebut karena pengajuan dirinya sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Ini adalah ulah lawan politiknya. "Kalau mau bersaing, bersainglah dengan sehat, saya tidak bermain dengan intrik-intrik," kata Aziz.
Bertempat di Galeri Café Taman Ismail Marzuki Jakarta, TANDEM sebagai salahsatu organisasi kemasyarakan yang berlandaskan Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika, dan sangat peduli dengan penanaman nilai-nilai nasionalisme menggelar Diskusi Publik dengan tema ”Carut Marut Nasionalisme Indonesia, Tanggung Jawab Siapa?”, acara yang dibuka secara resmi oleh Sekjen TANDEM,yang diwakili Riski, diskusi dengan nemampilkan para pembicara, dari Akademisi dan Pakar Politik.
Dalam sambutannya, Sekjen TANDEM menekankan akan keprihatinannya dengan kondisi bangsa saat ini, dimana rasa nasionalisme di masyarakat sudah luntur, oleh sebab itu dengan diskusi ini, diharapkan akan mampu membangun kembali rasa nasionalisme di masyarakat,tegasnya.
Sementara dalam paparannya, Peneliti dari LIPI, R Siti Suro menegaskan, bahwa perubahan tata pemerintahan saat ini juga telah mempengaruhi menurunnya nilai-nilai nasionalesme, seperti kebijakan Otonomi daerah yang lebih menitikberatkan pada semangat kedaerahan, untuk membantun kembali semangat nasionalime perlu upaya bersama-sama, untuk menanamkan kembali semangat nasionalisme, serta merajut persatuan dan kesatuan diera otonomi daerah saat ini.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Dekan Fisip UI, Edy Prasetiyono bahwa rasa nasionalisme kini banyak tantangan seperti radikalisme, karena radikalisme tidak toleran terhadap perbedaan, telah menghancurkan bangsa, tantangan nasionalisme yang lain adalah globalisasi, yang ketiga adalah hubungan pusat daerah, karena banyak daerah yang berbeda masalah kebijakan, banyak pemerintah daerah yang meminta hak wilayah laut, yang keempat masalah system pemerintahan dan system kepartaian, inilah beberapa hal yang menurunkan rasa nasionalisme masyarakat. Ungkapnya.
Sementara Pengamat Politik Bima Arya Sugiarto menegaskan, bahwa saat ini telah berkembang isu Indonesia adalah Negara gagal, namun menurutnya Indonesia dalam kondisi sangat kritis, kalau kita tidak mampu menguasai kondisi ini, maka kita akan mengubur mimpi NKRI sampai 2020, segala sesuatu yang terjadi sebenarnya hanya para elit, untuk berdemokrasi yang belum siap adalah para elit itu sendiri, terbukti banyak elit yang tidak siap menang dan kalah.
Bagaimana mungkin Indonesia dapat mengejar kemajuan China, sementara setiap saat ada isu-isu, siapakah yang menciptakan isu itu ?, adakah jaringan-jaringan yang menciptakan hal tersebut ?, banyak terror disana-sini, sepertinya ada jaringan lama yang terorganisir, dan hal tersebut telah mengancam demokrasi Indonesia.
Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-43, Fraksi Partai Golkar (F-PG) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melaksanakan serangkaian bakti sosial peduli, yang digelar di lima wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta mulai Sabtu (19/3) hingga Jumat (25/3). Menurut Anggota DPRRI dari Fraksi Partai Golkar, yang juga Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta, Aziz Syamsudin, kegiatan ini merupakan wujud bahwa “Suara Golkar, Suara Rakyat".
Lebih jauh Ketua Umum DPP KNPI ini menegaskan, bahwa Peringatan HUT ke-43 Fraksi Partai Golkar DPR ini merupakan implementasi dari program Catur Sukses Partai Golkar, Karena itu, rangkaian kegiatan yang dilakukan F-PG DPR lebih berorientasi pada program sosial kemasyarakatan serta kesejahteraan rakyat sebagai wujud kepedulian Partai Golkar terhadap masyarakat kecil yang tidak mampu.
Rangkaian bakti sosial peduli F-PG tersebut antara lain berupa pengobatan gratis, pembagian sembako kepada masyarakat yang tidak mampu, serta donor darah di lima wilayah DKI Jakarta, kegiatan sosial yang langsung bersentuhan dengan masyarakat kalangan bawah, juga sebagai upaya seluruh anggota DPRRI untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat, serta untuk memperoleh masukan dari rakyat, tegas Aziz Syamsudin saat ditemui dibawah rel kereta api Stasiun Juanda RW 004, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.
Di tempat yang sama, panitia bhaksos Kebon Kelapa Jakpus, H Muslim S, juga menambahkan bahwa Bhakti Sosial ini digelar untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, khususnya dalam pengobatan dan pemenuhan kebutuhan sembako, seluruh jajaran DPD Partai Golkar Jakarta Pusat turut mensukseskan kegiatan ini, agar masyarakat lebih dekat dengan Partai Golkar, dan kita siap mensukseskan Pemilukada 2012 serta Pemilu 2014, paparnya.
Bertempat di Aula Dwi Warna Lemhannas RI, Gubernur Lemhannas , Prof Budi Susilo Soepandjisecara resmi membuka Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke 46, kegiatan untuk menyiapkan calon pemimpin bangsa tersebut diikuti 100 orang, baik dari dalam negeri (TNI/Polri, Kementrian, Pejabat Provinsi, Pimpinan Ormas dan LSM) maupun Negara sahabat, hadir juga dalam kesempatan tersebut Menkokesra, Agung Laksono.
Dalam sambutannya, Prof Budi Susilo Soepandji juga nenjelaskan, bahwaPPRA ini sebagai tanggung jawab Lemhannas dalam mewujudkan kepemimpinan nasional yang tangguh, komprehensif, integral, dan holistic berlandaskan Pancasila, UUD 45, dan Negera Kesatuan Republik Indonesia serta Bhineka Tunggal Ika.
Untuk system pembelajaran digelar selama 42 minggu , dengan system pendidikan diluar kampus (e-learning & teleconference) selama 12 minggu, serta kegiatan pendidikan didalam kampus selam 30 minggu, dengan mengikuti kuliah umum, Studi Strategis dalan negeri, Studi Strategis luar negeri, Olah system manajemen nasional, penulisan dan penyajian Taskap serta Seminar dan Penghajian, dan dengan PPRA ini juga diharapkan dapat memantapkan calon pemimpin tingkat nasional, serta memiliki kemampuan strategis dalam mengantisipasi dan mengatasi krisis dalam negeri serta ancaman regional maupun internasional, secara utuh dan menyeluruh.tegasnya.
Sementara seusai prosesi pembukaan PPRA XLVI, Menkokesra Agung Laksono menjawab pertanyaan wartawan menyangkut Gempa Tsunami Jepang menelaskan, bahwapemulangan tenaga kerja Indonesia terus diakukan, demikian juga pencarian WNI yang belum melaporkan kondisinya dan jumlahnya lebih dari 300 orang, dari laporan yang masuk, mereka yang sudah pulang tidak ditemukan terkena dampak rediasi akibat kebocoran PLTN, dan kita terus berupaya memulangkan mereka yang masih di Jepang.
Sebagai mana mengantisipasi dampak radiasi PLTN, pihaknya akan membahas lebih lanjut, tentang produk Jepang yang masuk ke Indonesia, kita akan membatasi produk impor terutama sayur dan susu. Dan disamping itu banyak juga Relawan Indonesia yang sudah mendaftar untuk menjadi relawan ke Jepang, hal tersebut karena saat gempa terjadi di Indonesia, banyak juga Relawan Jepang membantu masyarakat Indonesia, baik tenaga medis, makanan maupun keuangan, oleh sebab itu Kementrian Menkokesra akan mengatur pemberangkatan relawan tersebut, kita bangga akan rasa solidaritas beberapa Ormas maupun LSM, pemerintah kini tengah membahas bantuan seperti apa yang akan kita berikan, apakah berupa uang, bahan makanan, dan apakah untuk tanggap darurat ataupun pasca rehabilitasi,tegasnya.
Diawali dari rasa sakit yang tak kunjung sembuh, bahkan membuatnya depresi berat, telah mendorong Bambang Purnomo Djati untuk melawan penyakitnya dengan memperdalam ilmu penyembuhan alternatif, dan atas bimbingan guru Sang Penyembuh serta dibarengi rasa niat tulus, agar tidak adalagi seseorang sakit seperti yang ia alami, akhirnya Bambang Purnomo Djati dapat melawan penyakitnya.
Meskipun sudah sembuh dari penyakitnya, namun beberapa metode penyembuhan alternatif tetap digeluti dan diperdalam, seperti Metode Reiky, Refleksi, Metode Hipno Terapi, Herbal serta cara penyembuhan lain. Dengan kemampuan mendalami metode penyembuhan alternatif tersebut, kini Bambang Purnomo Djati banyak membantu Penyembuhan orang lain.
Seseorang yang sakit, kalau diobati dengan cara Refkelsi, saat dipijat maka mereka akan merasa kesakitan, namun apabila anda yang dipijat oleh Bambang Purnomo Djati, akan terasa beda, dan tidak terasa sakit, karena PNS di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta ini, akan menghipno terapi pasien terleih dahulu, sehingga saat dipijat maka tidak akan kesakitan, dan metode yang digunakan tersebut, kini lebih dikenal dengan istilah “Hypno Refleksi”.
Atas seijin Allah SWT, beberapa orang telah sembuh seusai ditangani Bambang Purnomo Djati dari penyakitnya, mulai dari penyakit ringan hingga penyakit berat, seperti penyumbatan darah, struke, gangguan spikis hingga kanker, dan telah banyak pejabat maupun staf dilingkungan Pemkab Kebupatan Administrasi Kepulauan Seribu serta masyarakat ditolong. bahkan dengan kemampuannya sebagai penyembuh alternatif yang juga tergabung dalam Asosiasi Penyembuh alternatif Indonesia (APALI), beberapa waktu lalu, Bambang Purnomo Djati juga telah mewakili Pemerintah Indonesia dalam Konferensi Pengobatan Alternatif se-Asia Tenggara di Malaysia.
Keberadaannya dalam APALI, yang juga bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia, Bambang Purnomo Djati juga turutserta membantu korban bencana Merapi di Jogja, bencana Gempa Semetera Barat serta Bencana Tsunami di Pangandaran Jawa Barat, dengan melakukan pengobatan alternative Hypno Refleksi, apalagi para korban banyak juga yang mengalami trauma, oleh sebab itu penyembuhan alternative sangat membantu para korban, untuk tetap semangat dan bangkit dari keterpurukan.
Kegiatan lain pengobatan gratis yang dilakukan Bambang Purnomo Djati, adalah acara Bhakti Sosial bersama Kodim Jakarta Utara, serta Ormas yang digelar di beberapa tempat bhaksos, penghargaan-pun banyak diterima atas jiwa relawan sebagai tenaga sosial kemasyarakatan.
Sebagai penyembuh akternatif Bambang Purnomo Djati terpanggil untuk terus membantu sesama, apalagi penyembuhan alternatif relatip murah, tidak seperti penyembuhan medis, yang terkadang harus mengeluarkan uang jutaan rupiah, dengan penyembuhan alternatif akan membantu masyarakat, khususnya dari keluarga kurang mampu yang mengalami penyakit berat, tegas Kasie Kesmas Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu yang tinggal di Pulau Pari ini.
Koalisi yang sempat memanas pasca- pengguliran hak angket kasus perpajakan kini sudah mulai mereda. Desakan yang sempat diserukan Partai Demokrat agar dua mitra koalisi, Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera, segera dievaluasi belum direalisasi. Dua partai itu menjadi pihak yang berseberangan dengan koalisi pemerintah yang menolak hak angket. Hingga kini, nasib keduanya masih aman. Bahkan, dalam pertemuan Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi pun partai koalisi sepakat untuk meperkuat komunikasi dan menyolidkan langkah bersama.
Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan, format koalisi pascahak angket, masih menunggu keputusan final Presiden SBY yang menjadi ketua koalisi.
"Kita masih menunggu. Kalau dalam pertemuan kemarin (pertemuan Setgab), setiap yang hadir semuanya masih menunggu keputusan akhir dari ketua koalisi (Presiden SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat)," kata Saan,
Demokrat sendiri berharap, agar koalisi ke depannya memegang teguh komitmen dan secara konsisten menyatukan langkah dalam merumuskan sikap terkait berbagai isu. "Bagaimana akhirnya, kita tunggu Pak SBY. Mudah-mudahan tidak lama lagi," kata anggota Komisi III ini.
Secara terpisah, Ketua DPP Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana mengungkapkan, apa yang terjadi dalam dinamika pengguliran hak angket pajak hendaknya dijadikan pelajaran dan bahan evaluasi koalisi. "Pelajaran yang lalu menyakitkan bagi kami. Seharusnya koalisi seiring sejalan, mempererat persamaan dan mengesampingkan perbedaan, fokus bagaimana mengawal pemerintahan hingga 2014," ujar Sutan.
Mengenai peluang masuknya Partai Gerindra ke koalisi, Demokrat menyatakan, koalisi terbuka bagi siapa saja. Namun, lagi-lagi semuanya berpulang pada keputusan akhir Presiden SBY. Gerindra sendiri, melalui Sekjen Ahmad Muzani mengatakan, Presiden SBY sudah membalas surat Gerindra terkait persyaratan yang diajukan jika diajak masuk ke koalisi pemerintahan.
"Memang Presiden SBY sudah memberikan balasan atas surat yang kami ajukan secara tertulis persyaratan kami diajak berkoalisi di dalam pemerintahan," ungkapnya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin (21/3/2011).
Menurutnya, isi surat tersebut sebenarnya bernada normatif. Tak ada kepastian yang ditegaskan oleh Presiden SBY. Gerindra sendiri tak ingin menafsirkan isi surat tersebut sebagai suatu kemajuan dalam proses 'melamar' Gerindra untuk masuk koalisi. Dikatakan Muzani, partainya hanya memahaminya sebagai sebuah balasan dari surat yang pernah dilayangkan.
Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi yang dihubungi terpisah memprediksi, ada dua opsi yang akan menjadi pilihan SBY dalam menentukan format akhir koalisi. Dari dua opsi ini, ia melihat ada peluang masuknya Gerindra sebagai anggota baru koalisi. Apalagi, melihat kenyataan bahwa hingga hari ini, Pimpinan PKS menjadi satu-satunya mitra koalisi yang belum diajak bertemu oleh Presiden SBY.
Opsi pertama, PKS bisa saja "diceraikan" dari koalisi dan empat menterinya dicopot dari Kabinet Indonesia Bersatu II. "Gerindra bisa masuk mengisi kursi menteri PKS yang dicopot. Kalau opsi ini yang diambil, maka skenarionya akan menghilangkan tandem maut Golkar yang selalu melakukan manuver akrobatik di DPR dengan PKS," ujar pengajar di UIN Syarif Hidayatullah ini.
Opsi berikutnya, mengurangi jatah menteri PKS yang saat ini mendapat pos di empat kementerian. "Bisa saja jatahnya dikurangi menjadi dua dan digantikan Gerindra. Ini bisa jadi hukuman untuk PKS, tetapi tidak radikal dan menjadi solusi kompromis," jelasnya.
Apalagi, Gerindra dikabarkan salah satunya meminta posisi di Kementerian Pertanian yang saat ini diduduki kader PKS.
Dalam UU No. 34/2004 tentang TNI, siapapun anggota TNI dalam jabatan struktural maupun fungsional tidak dapat menduduki jabatan politik yang dipilih langsung, seperti bupati, walikota maupun gubernur. Hal ini disampaikan oleh Ahli Pemohon, Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara UI Yusril Ihza Mahendra dalam sidang lanjutan perkara PHPU Kab. Nunukan, Selasa (22/3), di Ruang Sidang Pleno. Kepaniteraan MK meregistrasi perkara ini dengan Nomor 29/PHPU.D-IX/2011. Pemohon dalam perkara ini, yakni Pasangan Asmin Laura Hafid dan Karel.
“Ketentuan dalam Pasal 59 UU 32/2004 menyebutkan agar partai politik pada saat mengajukan pasangan calon wajib menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan negeri. Bukan hanya sudah mengundurkan diri, tapi juga sudah mengundurkan diri dari jabatan struktural, tetapi juga mengundurkan diri dari jabatan fungsionalnya. Misalnya seorang Pangdam ingin maju sebagai gubernur, maka ia bukan hanya berhenti sebagai Pangdam, tetapi juga harus berhenti sebagai anggota TNI. Latar belakang pembentukan UU a quo, jelas Yusril, untuk membangun suatu sistem pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab serta ada pembedaan tegas antara jabatan politik dengan jabatan birokrasi pemerintahan,” urainya.
Yusril juga menjelaskan bahwa UU 34/2004 tentang TNI dirumuskan dengan tegas pada Pasal 39 melarang anggota TNI untuk berpolitik. “Mulai saat itu sebenarnya kita menegaskan perbedaan antara jabatan politik dengan jabatan birokrasi. Jabatan politik dilakukan melalui pemilihan secara langsung dan tidak langsung, sementara jabatan birokrasi adalah jabatan yang terkait dengan pengabdian tugas-tugas di bidang pemerintahan yang diangkat untuk jabatan itu dan berakhir karena sebab-sebab tertentu,” paparnya.
Sedangkan, Ahli Pemohon lainnya, Andi Nurpati menjelaskan mengenai keikutsertaan anggota TNI dalam Pemilukada bertentangan dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 serta UU Nomor 12 Tahun 2008. Berdasarkan UU 12/2008 khususnya Pasal 58 UU No 12/2008 huruf g, lanjut Andi, dinyatakan bahwa “Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: g). tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.
”Pemahaman saya bahwa makna huruf g, seseorang calon peserta Pemilukada harus memiliki juga hak untuk memilih. Jika UU ini kita kaitakan dengan UU TNI atau aturan lainnya, kita bisa melihat bahwa pada UU 34/2004 tentang TNI, Pasal 2 huruf d dan Pasal 39 huruf 2 yang melarang prajurit TNI untuk terlibat dalam politik praktis. Sedangkan kepala daerah merupakan jabatan melalui politik praktis,” jelasnya.
Anggota TNI tidak memiliki hak memilih dan dipilih, sedangkan dalam Pasal 58 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2008 seorang calon harus mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. Fakta di lapangan juga terlihat bahwa Pemohon tidak menggunakan hak pilihnya serta tidak terdaftar dalam DPT. “Pemohon diberhentikan dari keanggotaan TNI sejak 11 Januari 2011, sementara pendaftara calon dilakukan pada tanggal 1 – 7 November 2010. Artinya, pada saat mendaftar, Pemohon masih anggota TNI aktif yang tidak memiliki hak memilih dan dipilih. Pasal 58 huruf g UU 12/2008 berlaku untuk semua pasangan calon,” urainya. (MK-O)
Rasa penasaran itulah yang mungkin membuat masyarakat berduyun-duyun menyaksikan hamparan pasir dan batu raksasa yang lebih dikenal dengan istilah Lahar Dingin, yang dibawa air hujan dari puncak Gunung Merapi Jawa Tengah.
Salah satu tempat yang mudah dijangkau kendaraan jalur Semarang Jogja, adalah daerah muntilan, yaitu aliran sungai Kali Putih, saat WARTA NUSANTARA berada di lokasi, terlihat puluhan bahkan ratusan orang mampir untuk menyaksikan kendaraan berat mengangkat pasir dan batu di sepanjang sungai Kali Putih.
Rasa kagum dan seakan tidak percaya, batu sebesar mobil mampu menjangkau ratusan kilometer menerjang rumah warga yang tinggal dipinggir sungai, bahkan tak sedikit pasir dan batu bertumpuk di rumah-rumah yang diterjang lahar dingin tersebut, belum lagi hamparan pasir ribuan kubik yang tidak akan habis digali untuk dimanfaatkan sebagai bahan bangunan hingga puluhan tahun.
inilah kenyataan dari alam, kami hanya bertanya-tanya, ini berkah atu musibah, mungkin pembaca sendirilah yang bisa menjawab
Korban tewas gempa dan tsunami Jepang hingga hari Minggu (20/3/2011) mencapai 8.133 orang. Sementara korban hilang mencapai 12.272 orang.
Demikian menurut pejabat Kepolisian Jepang seperti diberitakan Kantor Berita Kyodo yang dilansir dari Reuters, hari ini. Sebelumnya, polisi juga mengkhawatirkan bahwa korban tewas bisa mencapai 15 ribu orang di Prefektur Miyagi saja.
Sementara mengenai radiasi di PLTN Fukushima Daiichi (Fukushima Nomor 1) dilaporkan sudah jauh menurun. Operator Fukushima Daiichi, Tokyo Electric Power Company (TEPCO) seperti dilansir dari NHK, hari ini menyatakan radiasi menurun sejak reaktor unit 3 disiram air pada Sabtu sore.
TEPCO menjelaskan bahwa radiasi dari kantor pusat PLTN, 500 meter dari Timur Laut reaktor unit 3 menurun menjadi 2.625 mikrosievert per jam per pukul 08.30 waktu setempat hari ini. Jumlah tersebut menurun sebanyak 800 mikrosievert pada 18 jam sebelumnya, saat reaktor mulai disiram air.
Gagasan besar yang diluncurkan ibu Negara Siti Hartinah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ibu Tien Suharto, 36 tahun silam, untuk melestarikan dan mengembangkan budaya asli Indonesia, yang tersebar diseluruh Nusantara, bukanlah hal yang mudah, karena saat gagasan membangun Taman Mini Indonesia Indah (TMII) tersebut, banyak pihak-pihak yang tidak setuju, bahkan komentar miring hingga demo menolak pembangunan TMII juga berlangsung lama. Namun semangat kebhineka tunggal ika-an tersebut, bagai Api yang terus berkobar yang takpernah kunjung padam, sebagaimana yang kita lihat, saat kita memasuki areal TMII, suatu bangunan tinggi megah dihalaman Sasono Langen Utomo. Yaitu bangunan Tugu Api.
Bagi penerus dan pelestari, dilingkungan TMII, baik mereka yang berada diwilayah Pengelola Taman Mini, maupun Anjungan serta Museum dan sarana hiburan lainnya, seperti Taman Akuarium Air Tawar, Teater Imax Keong Emas, maupun Water Park Snow Bay, semua terus berupaya mengembangkan taman mini, sebagai sarana hiburan dan Pariwisata berbasis budaya dan pendidikan, dan Api Perjuangan yang dahulu digagas oleh ibu Tien tersebut, kini terus dikobarkan hingga seluruh nusantara, bahkan dunia.
Direktur Operasional TMII, Ade F Meliala, dalam jumpa PERS menyambut hari jadi TMII yang ke 36 beberapa waktu lalu juga mengaku, terus melakukan inovasi dan terobosan sesuai komitmen taman mini, sebagai sarana wisata budaya yang terkemuka, serta menjadikan TMII sebagai wahana pelestarian, pengenalan dan pengembangan budaya bangsa serta sarana konservasi Flora - Fauna.
Lebih jauh Ade F Meliala juga menegaskan, bahwa Bangunan bercirikan Rumah Adat Nusantara yang kini berjumlah 33 anjungan, serta didukung dengan koleksi pakaian adat, senjata tradisional maupun informasi potensi sumber daya alam dan potensi Wisata serta kerajinan masyarakat setempat, dalam menyambut hari Jadi ke 36 TMII kali ini, juga akan menampilkan berbagai seni pertunjukan daerah, bahkan dalam iven khusus akan ditampilkan makanan tradisional nusantara, yang akan menyajikan aneka masakan dan kue khas masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia.
Fasilitas lain diseluruh Anjungan TMII, adalah sarana pendidikan Warisan Budaya, masyarakat khususnya generasi penerus bangsa, dapat sejak dini berlatih seni sesuai selera masing-masing, anak-anak dapat memilih jenis kesenian tradisional, apakah kesenian Aceh, Sumetera Utara, Sumatera Barat, Seni Sunda, Kesenian Betawi, kesenian masyarakat Jawa Tengah, Bali hingga Keseninan tradisional masyarakat Papua juga dapat dipelajari dan diperdalam di anjungan masing-masing, bahkan bagi investor yang ingin memperoleh informasi potensi Wisata serta SDA lain, juga dapat diperoleh di Anjungan, hal tersebut sebagai upaya Anjungan sebagai sarana Promosi potensi daerah.
Diakuinya berbagai iven kesenian tingkat nasional juga digelar di TMII, mulai dari Parade Budaya Nusantara, Festival Tari Nusantara, Parede Lagu Daerah hingga Festival Reog maupun iven lomba lainnya, bahkan taksedikit organisasi masyarakat turut mengembangkan budaya Nusantara di TMII, seperti Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia yang telah menggelar Vestival Sambel Nusantara, Vestival Kue Nusantara, Vestival Masakan Nusantara hingga Vestival Hantaran, ini semua sebagai wujud kecintaan masyarakat terhadap pengembangan dan pelestarian warisan budaya nusantara, dan diharapkan dengan keberadaan dan peran Taman Mini Indonesia Indah ini, dapat juga menjadi pijakan penentuan proses pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia, dimasa kini dan masa depan, tegas Ade F Meliala.
TMII Sarana Pengembangan Budaya Nusantara
Dalam upaya meningkatkan motivasi kreativitas bagi para seniman yang ada di daerah-daerah, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), senantiasa menggelar berbagai pertunjukan Seni dan Iven Lomba tingkat Nasional, baik dengan Parade Lagu Daerah, Parade Tari Nusantara, maupun iven Festival seperti yang digelar Anjungan DKI dengan Festival Band, Festival Nasyid, Festival Marawis, Festival Musik Jalanan, Festival Band maupun Anjungan Jawa Timur dengan Festival Reog, serta anjungan lain seperti Anjungan NAD, Anjungan Sumatera Barat, Anjungan Sumatera Utara serta yang lain, yang aktif memberikan ruang bagi seniman untuk terus berkreasi.
Direktur Operasional Ade F Meyliala mengaku bahwa Pergelaran Parade Lagu Daerah, Parade Tari Nusantara maupun berbagai perlombaan seni dilingkungan TMII, merupakan bagian dari upaya pembinaan TMII para seniman, karena dengan mereka berlomba, maka kreativitas seni akan terus ditingkatkan, apalagi iven Parade Lagu dan Parade Tari Nusantara adalah Tari Kreasi Baru, sehingga dengan kegiatan tersebut, banyak juga hasil kreasi seni yang sangat spektakuler, layak tonton dan layak jual, sehingga kesejahteraan para seniman otomatis juga akan meningkat. Iven tersebut juga diharapkan akan dapat meningkatkan Persatuan dan Kesatuan, dalam kerangka Bhineka Tunggal Ika.
Sarana Apresiasi lain yang digelar di TMII adalah Pesona Budaya maupun paket Kesenian yang digelar oleh Anjungan. Dimana pergelaran tersebut disamping memperkenalkan seni budaya lokal, juga sarana promosi potensi Budaya, Wisata, SDA maupun Produk Kerajinan dan makanan tradisional masyarakat setempat, yang pada akhirnya diharapkan mampu menarik investasi asing maupun investor lokal untuk menanamkan modalnya di daerah, ungkap Ade F Meyliala.
Hal yang sama juga diungkapkan Bupati Poso Drs.Piet Inkirawang, MM saat mendampingi para seniman Kabupaten Poso yang tampil di TMII dalam Malam Pesona Budaya Anjungan Sulawesi Tengah TMII, pihaknya merasa bersyukur dapat menampilkan kesenian masyarakat Poso di TMII yang juga dihadiri para Duta Besar Negara Sahabat, sehingga masyarakat ibukota maupun internasional akan lebih mengenal jenis kesenian masyarakat Poso, kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi investor untuk menanamkan modalnya dibidang Pariwisata, Kelautan, Perkebunan maupun Tambang ke Kabupaten Poso, paparnya.
Hal senada juga diungkapkan Bupati Demak, Drs H Tafta Zani,MM yang selalu mendukung Duta Seni Kabupaten Demak di Anjungan Jawa Tengah TMII, dalam mempromosikan potensi daerah ke luar Demak, Pergelaran Kesenian juga sebagai upaya untuk mempromosikan seni budaya maupun potensi lain pada masyarakat luas, agar kesenian Indonesia tidak di klaim oleh Negara tetangga, dan pihaknya yakin dengan seringnya Tim Kesenian Daerah menggelar pertunjuka keluar Demak, maka Kabupaten Demak juga akan semakin dikenal, sehingga diharapkan akan lebih banyak lagi masyarakat untuk mengunjungi Kabupaten Demak, harapnya.(Pry).
Setelah lulus seleksi dalam penerimaan mahasiswa baru semester genap, 785 mahasiwa baru program Srata satu (S1) dan Program Magister Universitas Indraprasta PGRI (UNINDRA), bertempat di Aula LPMP DKI Jakarta, beberapa waktu lalu mengikuti prosesi pengukuhan, kegiatan tersebut juga sebagai tanda dimulainya proses akademik bagi para mahasiswa baru. Sehingga seluruh mahasiswa semester genap, yang sebelumnya sudah pernah kuliah di kampus lain tersebut, kini berhak mendapatkan pelayanan akademik maupun administrative di UNINDRA. Hal tersebut ditegaskan Rektor Unindra, Prof H Sumaryoto, disela-sela sambutan dalam prosesi pengukuhan tersebut.
Menurutnya, untuk semester genap ini, UNINDR hanya menerima mahasiswa pindahan, jadi tidak ada mahasiswa yang baru tamat SMA/K semuanya sudah pernah mengikuti jenjang pendidikan di Perguruan tinggi, apakah mereka dari jenjang Diploma satu, Diploma dua, atau Diploma emat, demikian juga S2, harus sudah menyelesaikan jenjang S1, jadi kegiatan kali ini adalah sarana untuk memberikan informasi-informasi selanjutnya, lebih mengenalkan bagaimana proses akademik di Unindra, yang berbeda dengan proses akademik di Perguruan Tinggi lain. Karena setiap Perguruan Tinggi diberi hak menyusun stukture kurikulum sesuai keputusan masing-masing Perguruan Tinggi, tanpa mengesampingkan standar nasional yang berlaku sekarang.
Sesuai dengan tuntutan dunia pendidikan, proses akademik di UNINDRA juga lebih transparan sesuai mekanisme dan system yang ditentukan oleh pendidikan nasional itu sendiri, oleh sebab itu kita ingin menjelaskan, pada mahasiswa baru UNINDRA, karena saat ini sudah banyak perubahan yang terjadi.
Lebih jauh Prof H Sumaryoto juga meminta pada seluruh mahasiswa baru, untuk dapat
mengikuti perkuliahan sebagaimana yang sudah diatur sesuai ketentuan, dengan mentaati rambu-rambu yang ada, sehingga dapat kuliah hingga selesai dengan baik, untuk mendukung perkuliahan, Yayasan juga tengah mengembangkan fasilitas sarana dan prasarananya, dimana saat ini UNINDRA tengah menyelesaikan bangunan gedung yang baru, serta didukung fasilitas laboratorium, baik laboratorium bahasa, teknik, maupun tehnoligi IT, dan diharapkan dalam waktu dekat akan selesai, sehingga akan mampu mendukung proses akademik. Mulai saat ini seluruh mahasiswa baru, telah menjadi keluarga besar UNINDRA, saya ucapkan selamat,bergabung,semoga yang anda cita-citakan dapat terlaksana, paparnya.
Kuatnya jaringan mafia hukum serta system yang memberi peluang bagi seseorang untuk mencari keuntungan dalam proses hukum di Indonesia, telah mendorong Universitas Jayabaya Jakarta, untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, sehingga dalam kuliah umum Fakultas Hukum, pihak universitas sengaja membedah permasalahan hukum di Indonesia, dengan menampilkan nara sumber, Prof DR. Deny Indrayana.
Menurut Ketua Yayasan Universitas Jayabaya, DR Hj KRAY Yuyun Moeslim Taher, SH, bahwa kuliah umum dengan nara sumber Prof Denny Indrayana, kita ingin seluruh mahasiswa Fakultas Hukum, untuk datap berfikir luas untuk dapat bersama-sama memerangi Mafia Hukum, karena mereka adalah calon-calon penegak hukum, yang akan mengisi posisi di Kejaksaan, Kepolisian, Hakim maupun Pengacara yang cukup riskan dengan jaringan Mafia Hukum, kita ingin para mahasiswa memiliki semangat anti mafia hukum, serta memahami pentingnya pemahaman sejak dini, agar kelak tidak terlibat dalam jaringan mafia hukum, tegasnya.
Hal senada juga diungkapkan Prof DR. Deny Indrayana, didepan para wartawan seusai paparan menjelaskan, bahwa mahasiswa khususnya dari Fakultas Hukum harus kita sterilkan dari virus Mafia Hukum, diakuinya jaringan para mafia hukum cukup kuat, namun demikian kita tidak boleh tinggal diam, kita semua tidak boleh menyerah, oleh sebab itu mahasiswa mulai hari ini harus memiliki semangat anti mafia hukum, dan pendidikan anti mafia sangat penting ditanamkan pada para mahasiswa, ungkapnya tegas.
Pembantu Presiden ini juga mengajak pada para mahasiswa maupun para penegak hukum yang saat ini bertugas, agar berperilaku bersih, dengan tidak menerima uang sogok, jangan melakukan jual beli hukum, serta jangan menyogok, bagi para penegak hukum harus transparan, partisipatif, akuntabel dan sesuai perundang-undangan yang berlaku, apabila di instansinya terjadi penyuapan, maka yang bersangkutan harus ditindak tegas, mari terus bekerja dan jangan menyerah untuk melawan mafia hukum, pinta Prof DR. Deny Indrayana.
Bertempat di Aula Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Jakarta, Menteri Pemuda dan Olahraga yang diwakili Staf Ahli Menpora Bidang Revitalisasi Gerakan Pramuka, Prof Dr A mran Razak MSc secara resmi membuka Rapat Kerja Nasional Gerakan Pramuka 2011, dalam pesannya Menpora meminta agar seluruh Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk membantu Gerakan Pramuka, untuk bersama-sama membangun Generasi Bangsa yang Patriot, Kesatria, beriman dan mandiri.
Menpora juga mendukung peran pramuka yang lebih luas lagi, dengan telah disahkannya Undang – Undang Gerakan Pramuka, Menpora berharap reformasi gerakan pramuka akan terus dilakukan, guna memberikan kontribusi dalam membantun bangsa dan Negara, Refitalisasi Gerakan Pramuka juga akan banyak lagi anggota baru, yaitu dari komunitas masyarakat yang akan membentuk Kepramukaan serta gugus Depan yang lebih mandiri, sebagai mana semangat bahwa Satu Pramuka Untuk Satu Indonesia, dan Satu Pramuka untuk Satu Merah Putih.
Pemerintah Melalui Menpora terus meningkatkan dukungan dan perhatian pada Kepramukaan, dimana saat ini Asisten Deputi yang dahuku Asdep bidang kepanduan, kini sudah disempurnakan menjadi Asdep Gerakan Pramuka, dan Menpora akan terus memfasilitasi sarana dan prasarana Kepramukaan, dan dengan UU Gerakan Pramuka ini, Menpora juga terus memfasilitasi untuk sosialisasi hingga Kabupaten/Kota. Kalau masih ada Kwarcab yang belum memiliki Kantor Sekratariat, maka pada seluruh Pemda agar memfasilitasi dalam penyediaan kantor Kwarcab, pinta menpora dalam sambutan tertulisnya.
Semantara Ketua Kwarnas Prof DR Azrul Azwar juga menambahkan,bahwa Rakernas Gerakan Pramuka ini, adalah upaya pembekalan bagi seluruh pengurus Kwarda maupun Kwarcab terhadap sosialisasi UU Gerakan Pramuka, kita juga akan menyusun program stategik gerakan Pramuka kedepan, dan pemantapan pemahaman UU Gerakan Pramuka, secara optimal untuk keberhasilan revitalisasi, tegasnya.
Gorontalo Tuan Rumah Perkemahan Saka Bhakti Husana Nasional
Ditempat yang sama, Ketua Harian Pinsaka SBH Provinsi Gorontalo, yang juga Wakil KEpala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Andriyanto Abdussamad, menegaskan, bahwa Gorontalo siap mensukseskan Perkemahan Saka Bhakti Husaha (SBH) Nasional di Provinsi Gorontalo yang akan digelar tidak lama lagi, dimana Perkemahan SBH ini merupakan wujud program pemberdayan masyarakat Kementrian Kesehatan melalui Generasi Muda Pramuka, kita berharap ada sosialisasi yang lebih luas lagi, khususnya dalam pengembangan perilaku bersih, dan wujud pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan melalui desa siaga, karena dalam perkemahan SBH pada 5 September mendatang, selain kegiatan yang bersifat kepramukaan kita juga akan menekankan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terkait bidang kesehatan.
Perkemahan Saka Bhakti Husada Nasional tersebut, rencana akan diikuti oleh 1000 lebih peserta dari seluruh daerah di Indonesia, dan kita berharap dapat diisi oleh kakak-kakak Kwarnas, Kwarda serta Kwarcab yang saat ini hadir di Rakernas Gerakan Pramuka ini, dan dalam kesempatan kali ini, kita dari Kwarda Provinsi Gorontalo juga akan mensosialisasikan dan memaparkan rencana kegiatan SBH tersebut, papar Kak Andiryanto,
Jepang beberapa hari lalu digulung gelombang tsunami setinggi antara 10 sampai 20 meter, menyusul gempa bumi berkekuatan 8,9 Skala Richter. Stasiun TV Jepang NHK, seperti dikutip Reuters, menyebutkan bahwa peringatan tsunami telah diterbitkan di seluruh Pulau Honshu, salah satu pulau utama Jepang. Peringatan tsunami juga berlaku untuk hampir seluruh pesisir barat samudera Pasifik dan daerah selatan samudera terbesar dunia itu.
Menurut US Geological Survey, gempa bumi dahsyat yang berujung tsunami hebat ini berpusat di 130 km arah kota Sendai di Pulau Honshu, pada kedalaman 24 km, Data resmi pemerintah Jepang menyebutkan, 137 orang tewas dan 500 lain hilang usai gempa disususul tsunami di Jepang. Sementara kepolisian di Kota Sendai, Prefektur Miyagi menghitung ada sekitar 200 hingga 300 mayat yang ditemukan.
Korban tewas diduga masih terus bertambah. Diprediksi jumlahnya mencapai lebih dari seribu orang. Sementara itu hingga Jumat malam, suasana di Ibu Kota Tokyo, berada hampir 400 kilometer dari pusat gempa, masih mencekam. Gedung-gedung roboh dan aliran listrik mati. Sedangkan transportasi lumpuh mengakibatkan jutaan komuter terlantar. Kemacetan pun terjadi hingga beberapa kilometer.
Kementrian Luar Negeri RI Buka Call Center
Kementerian Luar Negeri RI membuka "Call Center" untuk mencari tahu informasi terkini tentang WNI di Jepang yang Jumat (11/3) dilanda gempa tsunami, melalui nomor telepon 021 3510409.
Kepada pers, sebagaimana diumumkan resmi pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melalui Stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI), bahwa Kemenlu juga memberi kesempatan para keluarga WNI Jepang di Indonesia bisa mengontak telepon seluler Wakil Dubes RI, Ardi.
Nomor kontak Wakil Duta Besar (Dubes) RI untuk Jepang tersebut, yakni 0819031324994. Dua nomor ini akan 'stand by' menerima semua informasi atau memberi penjelasan mengenai kondisi terkini. Demikian keterangan pihak Kemenlu sebagaimana dikutip ANTARA dari Lembaga Penyiaran Publik (LPP) LPP TVRI sore ini.
Setelah mengikuti Rapimnas Partai Damai Sejahtera (PDS) di Ancol beberapa waktu lalu, kini jajaran DPW PDS DKI Jakarta, tengah menyiapkan untuk kegiatan Rapimwil Prov DKI Jakarta, hal tersebut menurut Sekretaris DPW Partai Damai Sejahtera DKI Jakarta, Drs Ronny Wongkar, MA, bahwa Rapat Kerja Wilayah yang sebentar lagi digelar, merupakan upaya untuk menyiapkan diri menghadapi verifikasi, sebagaimana yang diamanatkan UU No.2 tahun 2011 tentang Partai Politik.
Perubahan UU Parpol yang baru tersebut, telah mengamanatkan bahwa Parpol yang pada Pemilu 2009 lalu tidak memenuhi parlementari treshol 2,3%, maka harus mengikuti verifikasi ulang, baik administrative maupun Vaktual, oleh sebab itu kita akan melakukan koordinasi partai untuk menghadapi UU tersebut. DPW Partai Damai Sejahtera DKI Jakarta akan memprioritaskannya, bagaimana seluruh jajaran DPW dan DPC PDS untuk benar-benar memiliki kesiapan akan hal tersebut.
Sebenarnya PDS meskipun tidak memiliki wakilnya di Parlemen, namun sebenarnya PDS memiliki kekuatan secara nasional, karena anggota DPRD seluruh Indonesia, lebih dari 200 orang, meraka adalah wakil-wakil rakyat, yang juga telah banyak memberikan kontribusi daerah maupun pusat, demikian juga anggota DPRD DKI Jakarta, yang berjumlah 4 orang wakil.
Lebih jauh Ronny Wongkar menilai, bahwa dalam perubahan tersebut ada beberapa hal yang penting, seperti persyaratan pendiri untuk tiap Provinsi minimal 30 orang, Parpol harus memiliki Sarana Kantor yang jelas, Parpol harus memiliki rekening parpol agar parpol lebih transparan, demikian juga bagaiaman aturan dalam penyelesaian konflik internal parpol semua diatur disitu, dan hal tersebut harus disosialisasikan pada pengurus maupun anggota.
Mengenai perubahan kelembagaan, Parpol juga diwajibkan memiliki 70% kepengurusan di Kabupaten/Kota, sementara ditingkat Kabupaten harus memiliki 50% kepengurusan ditingkat Kecamatan, verifikasi seluruh parpol pada april harus sudah melakukan proses pendaftaran, dan akhir agustus harus sudah masuk berkasnya, maka kami akan segera melakukan rapat pembinaan wilayah sebagai tindak lanjut dari Rapimnas lalu, hal tersebut bertujuan untuk membangun konsolidasi organisasi serta peningkatan wawasan pemahaman visi dan misi PDS, ungkapnya tegas.
Saat disinggung tentang Pemilukada, Ronny Wongkar tidak mau secara tegas menyebutkan nama salahsatu calon, namun demikian PDS berharap akan muncul sosok pemimpin yang paham akan keberagaman di ibukota Jakarta ini, dan dalam Rapimwil nanti, akan membahas juga kriteria lain, karena wakil di DPRD DKI hanya 4, maka PDS akan membangun koalisi dengan Parpol yang sejalan aspirasi politiknya, paparnya.
Sebagai wujud kongkrit pembinaan internal Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Pemantau Penyelenggara Triaspolitika Republik Indonesia (LP2TRI) bertempat disalahsatu hotel berbintang di Jakarta, akan menggelar Pendidikan Elementer, Intelijen dan Investigasi, pola 45 jam, menurut Ketua Umum LP2TRI, Edi Mawardi SH, acara tersebut akan diikuti oleh seluruh Pengurus Pimpinan Daerah dan Cabang serta anggota partisan dari seluruh wilayah Indonesia.
Lebih jauh Edi Mawardi SH juga mengaku, bahwa pelatihan elementer, Intelijen dan Investigasi ini, merupakan upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia anggota LP2TRI, agar lebih professional lagi dalam menjalankan fungsi dan perannya dalam LOW CONTROL dan SOCIAL CONTROL diwilayah masing-masing, sehingga dapat menghasilkan karya-karya yang lebih obyektif dan bertanggung jawab.
Untuk tema yang akan diambil adalah “Membangun Kemitraan Secara Proaktif Dalam Memberantas Korupsi”, kegiatan ini juga untuk menjunjung political will Pemerintah yang berkehendak membangun masyarakat dan bangsa yang bermartabat, berwibawa, sejahtera. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.
Seluruh jajaran LP2TRI juga akan terus melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan Pusat maupun Pemerintah Daerah, untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih (clean government) suatu penyelenggaraan pemerintahan yang terbebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), karena kita prihatin masih banyak pejabat yang selalu mengedepankan koncoisme maupun politik uang, mulai dari penerimaan pegawai, pengangkatan jabatan, pembuatan anggaran maupun kegiatan dilingkungan lembaga Eksekutif, Yudikatif maupun Legeslatif, kita terus melawan terhadap para pejabat yang berperilaku korup, oleh sebab itu LP2TRI akan terus mendorong agar seluruh jajaran pemerintahan di negeri ini, untuk dapat berfikir dan berperilaku terhadap penyelenggaraan pemerintah yang bersih dari korupsi, mampu menyerap aspirasi pelayanan publik serta jauh dari persekongkolan, tegasnya.
Lebih jauh Edy Mawardi SH menekankan, bahwa di beberapa Kementrian maupun Dinas di daerah-daerah masih banyak para pejabat yang sering berperilaku tidak bersih, dengan cara-cara yang tidak terpuji serta merugikan masyarakat dan bangsa, mereka berusaha mendapatkan keuntungan secara khusus untuk kepentingan pribadi, seperti cara-cara suap, pemerasan, jual beli berdasarkan profesi, penipuan, kolusi, nepotisme maupun melakukan tindakan yang ditujukan sebagai imbalan atau kompensasi yang ditentukan, padahal yang mereka kerjakan sebenarnya adalah tugas yang memang sudah seharusnya ia emban, sehingga disamping merugikan rakyat banyak, juga mereka telah merendahkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga mereka berada secara khusus, maupun lembaga Negara/Pemerintahan secara umum.
Para koruptor telah merusak kredibilitas dan legitimasi kehidupan bernegara, Edy Mawardi SH curiga bahwa KKN pada dasarnya bukan sekedar persoalan hukum belaka, melainkan juga bagian dari kultural, untuk menciptakan pemerintahan bersih dari korupsi, bukan hanya ditegakkan dengan tindakan hukum saja, tapi juga membutuhkan langkah-langkah yang jelas, baik dalam politik, perundang-undangan maupun tata administrasi pelayanan publik yang baik, serta redefinition of morality, oleh sebab itu dengan Pendidikan Elementer, intelejen dan Investigasi ini, kita ingin seluruh jajaran LP2TRI, akan mampu membangun kemitraan secara proaktif dalam memberantas korupsi, ungkap Edy Mawardi SH dengan tegas.
Selama ini sekolah melakukan penyeleksian jurusan untuk siswa-siswi lebih mengutamakan nilai yang berhubungan dengan jurusan itu sendiri, misalkan anak dengan nilai Biologi serta Fisika lebih tinggi dengan nilai Ekonomi, maka mereka dipastikan akan masuk jurusan IPA, demikian juga yang memiliki nilia Ekonomi serta Akutansi yang tinggi, maka mereka akan masuk ke jurusan IPS, demikian juga untuk SMK, akan menggunakan nilai harian maupun nilai ujian, padahal untuk lebih tegas lagi, maka kita dapat melakukan penilaian penjurusan dengan bakat yang dimiliki, oleh sebab itu Primagama, sebagai salahsatu Lembaga Pendidikan dan sarana laboratorium pendidikan telah menemukan metode baru untuk penjaringan bakat, yaitu dengan metode berbasis bakat.
Dalam sambutanya, Kasudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Timur, Drs Suharyanto, MM mengaku sangat mendukung metode DERMATOGLYPHICS MULTIPLE INTELLEGENCE ASSESSMENT (DMI) ini sebagai metode yang berbasis teknologi canggih ( Statistik dan Pemrogram Komputer ) guna membaca PETA POTENSI DIRI melalui sidik jari (FINGERPRINTS), dan dengan metode ini diharapkan akan dapat membatu siswa untuk memilih jurusan yang tepat, tegasnya.
Sementara Branch Manager Primagama, Rokhdiyanto S.Sos juga berharap kerjasama dengan Sudin Dikmen Jaktim dalam penyeleksian jurusan siswa SMA dan SMK akan dapat dilakukan, karena untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, kita mulai dari Jakarta Timur, dengan metode canggih ini, diharapkan dapat membantu siswa, untuk belajar sesuai jurusan yang tepat.karena Bakar merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, yang dibawa sejak lahir,
Menurutnya, Kita semua punya bakat, Melalui Tes DMI, suatu system yang revolusioner yang membantu individu untuk mengidentifikasi bakat mereka, memahami kekuatan yang mereka miliki dan memenui kebutuhan pokok mereka untuk mengaktualisasikan diri. DMI merupakan suatu system yang mampu mengidentifikasi potensi bawaan yang dengan teori genetika yang diturunkan.
Berdasarkan penelitian selama beberapa dekade, ilmuwan telah menemukan bahwa sidik jari kita merupakan implikasi dari perkembangan antara sidik jari dengan otak manusia, sistem ini mengenalkan mengenai prosentase dan potensi otak kanan-kiri, delapan kecerdasan majemuk, kepekaan belajar, modalitas belajar, karakter komunikasi belajar dan gaya manajemen kerja. Dengan adanya kemungkinan akan ribuan kombinasi, tes DMI ini mampu menunjukkan bagaimana cara terbaik yang harus diberikan/dilakukan untuk proses pendidikannya, pengembangan dirinya dan karir yang sebaiknya digeluti untuk mencapai kesuksesan. Oleh sebab itu dengan kerjasama ini diharapkan dapat membantu dalam proses penyeleksian jurusan dengan tepat, papar Rokhdiyanto, S.S
Bertempat di tenda pengungsian korban kebakaran RW 02 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulogadung Jakarta, Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, H Nachrowi Ramli, SE didampingi Bendahara DPD Monica Wenas serta Ketua DPC Partai Demokrat Jakarta Timur, Perdata Tambunan dan Ketua DPC Partai Demokrat Jakarta Pusat, Taufiqurrahman, dan jajaran pengurus DPD DKI Lainnya, menggelar acara silaturahmi.
Berkesempatan dalam acara tersebut, H Nachrowi Ramli, SE menyerahkan bantuan berupa Sembako, sejumlah uang tunai, Semen serta bantuan lainnya, guna meringankan beban mereka yang sedang dilanda musibah kebakaran, dan sesuai dengan permintaan korban kebakaran, dua tempat ibadah juga dibantu masing-masing 5 juta, untuk memperbaiki Mushola maupun bangunan Geraja yang juga terkena dampak kebakaran tersebut.
Disamping itu Ketua Dewan Koperasi Indonesia, Wilayah Provinsi DKI Jakarta ini juga mengaku akan mengirim bantuan pasca kebakaran, berupa bahan bangunan, apakah kayu, semen maupun untuk atap seperti asbes atau Seng, agar para korban kebakaran segera kembali ke rumah mereka, dan tidak tinggal lagi di tenda darurat, karena Jakarta sering hujan. Bantuan ini adalah wujud partaisipasi para kader Partai Demokrat untuk terus berbuat dan berbuat, bagi masyarakat, sebagaimana instuksi Ketua Umum Partai Demokrat, tegas H Nachrowi Ramli.
Hal senada juga diungkapkan Anggota DPRD DKI, dari daerah pemilihan Jakarta TImur, yang tempat tinggalnya hanya beberapa meter dari lokasi kebakaran, Monica Wenas, bahwa saat kejadikan kebakaran, pihaknya telah menggerakkan para keder Partai Demokrat membuat tenda darurat untuk dapur umum, dan kita terus memberikan bantukan makanan setiap hari bagi para korban kebakaran.
Diakuinya sekretarian kantor Ranting Rawamangun juga turut terbakar, oleh sebab itu pihaknya langsung menginstuksikan pada pengurus ranting setelah api padam, untuk segera dibangun, agar dapat digunakan lebih lanjut, dan mulai hari pertama DPD Partai Demokrat juga langsung mengirim Tim Medis, yang membantu kesehatan warga, agar jangan ada yang sakit, dan dalam waktu dekat akan dikirim bantuan untuk membantu renovasi rumah warga, tegas Monica.
Ketua DPC Partai Demokrat Jakarta Timur, Drs Perdata Tambunan, SH, MH juga menambahkan, bahwa kepedulian Partai Demokrat ini merupakan bukti nyata kita untuk terus berbuat dan berbuat bagi masyarakat, sebanarnya beberapa waktu lalu, Jajaran DPC Partai Demokrat Jakarta Timur juga telah membantu warga Rawamangun korban kebakaran ini, dengan membuka akses jalan masuk Pemuda I, kalau tidak ada jalan masuk, mungkin kebakaran disini korbannya akan lebih luas, namun kita bersyukur dengan akses tersebut, pemadam bisa menekan korban kebakaran disini, dan kita akan terus berbuat dan berbuat untuk rakyat banyak, ungkap Perdata dengan tegas.
Beasiswa unggulan merupakan salahsatu program Pemerintah, melalui Kementrian Pendidikan Nasional, dan dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Kerjasama Luar Negeri, dan untuk mensosialisasikan program tersebut, Kemdiknas bersama ST Pariwisata Trisakti menggelar Lokakarya, acara tersebut diikuti oleh beberapa siswa siswi Sekolah Menengah Atas serta Sekolah Menengah Kejuruan.
Menurut humas ST Pariwisata Trisakti, Rietsy Kermite Dandel, bahwa Lokakarya kali ini, untuk meningkatkan pemahaman kebangsaan secara komprehensif, integritas dan kredibilitas tinggi, berkepribadian moderat serta peduli terhadap kehidupan bangsa dan Negara, program beasiswa unggulan ini di ST Pariwisata Trisakti telah dilaksanakan sejak 2006.
Beasiswa Unggulan telah banyak diberikan pada putra putrid terbaik bangsa, yang melanjutkan kejenjang pendidikan tinggi, serta mereka yang memiliki prestasi akademik yang baik, lokakarya kali ini juga ajang sosialisasi dari BLKN Kemdiknas, beasiswa unggulan ini juga akan menjadi tantangan bagi generasi bangsa, untuk lebih kritis melalui tulisan dan pemilihan study yang akan mempengaruhi karier maupun usaha mereka dalam mencapai cita-cita. Tegas Rietsy
Sesi Lokakarya
Sementara dalam sesi paparan dan pembukaan Lokakarya, Koordinator Biro Perencanaan dan kerjasama Luar Negeri Kemendiknas, Dr.A.B. Susanto Msc menegaskan, bahwa Program “Beasiswa Unggulan” merupakan program Kementrian Pendidikan Nasional yang diperuntukkan bagi para mahasiswa yang berprestasi, untuk jenjang S1. S2, S3 ataupun S4, pemerintah akan membiayai seluruh biaya study, namun untuk biaya hidup ditanggung keluarga ataupun sponsor yang akan mengirimkan mahasiswanya.
Dana yang digunakan adalah dana milik rakyat, dari sektor pajak, dan akan kita kembalikan untuk membiayai pendidikan rakyat, jadi siapapun berhak memperoleh beasiswa unggulan tersebut, asal memenuhi kreteria yang diharuskan, sesuai dengan visinya, yaitu guna melahirkan kader terbaik banga yang memiliki pemahaman secara komprehenshif, integritas dan kredibilitas tinggi, serta berkepribadian moderat serta peduli terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurut DR. AB Susanto, Msc, bahwa Progrem beasiswa unggulan (Intellectual Social Responsibility) ini sudah dilakukan sejak tahun 2006, dan sudah lebih dari dua ribu mahasiswa putra-putri terbaik, telah memperoleh beasiswa unggulang, termasuk mereka yang Kuliah di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, bagi para siswa SMA/K atau Mahasiswa yang berminat bisa mengakses di www.beasiswaunggulan.kemdiknas.go.id
Diakuinya dahulu mahasiswa cukup sulit mencari beasiswa untuk pembiayaan kuliah, namun saat ini justru kami dari kementrian pendidikan nasional yang kesulitan mencari mahasiswa berprestasi untuk kami biayai uang kuliahnya, oleh sebab itu mari para siswa-siswi SMA/K yang sebentar lagi masuk Perguruan Tinggi, maupun para mahasiswa yang sudah kuliah dengan IPK diatas 3,4 silahkan mengirimkan persyaratan sebagaimana yang dibutuhkan, ajak DR AB. Susanto, Msc.
Ditempat yang sama Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Trisakti, Djoko Soedibyo, SE.MM.Ph.D
juga mengaku bersyukur atas program beasiswa unggulan dari Kementrian Pendidikan Nasional ini, karena sejak program ini digulirkan telah banyak juga mahasiswa ST Pariwisata Trisakti memperoleh bantuan beasiswa unggulan, dan saat ini ada 35 mahasiswa STP Trisakti memperoleh bantuan beasiswa unggulan Kemdiknas.
Disamping itu para mahasiswa STP Trisakti sebenarnya juga sudah banyak yang memperoleh beasiswa dari beberapa Perusahaan mitra STP Trisakti, maupun beasiswa dari Yayasan Trisakti, kalau Beasiswa Unggulan adalah mereka yang dengan IPK tinggi, namun beasiswa yang lain, persyaratannya berbeda, ada juga dari keluarga yang kurang mampu, sehingga dibantu biaya pendidikan,ada juga ada ikatan dinas dari instansi/perusahaan maupun dari Pemerintah Daerah yang mengirimkan mahasiswa untuk belajar di STP Trisakti. Kami membuka kesempatan pada seluruh calon mahasiswa maupun yang sudah belajar disini untuk memperoleh biasiswa,sehingga akan lebih banyak lagi tenaga professional dibidang Kepariwisataan, untuk turutserta membangun pariwisata Indonesia, ungkapnya.
Saat disinggung tentang kemungkinan adanya minat dari Pemerintah Daerah untuk mengirimkan PNS untuk belajar di ST Pariwisata Trisakti, Djoko Soedibyo mengaku sangat membuka kesempatan tersebut, baik untuk belajar di Program S1 maupun S2 Pariwisata, silahkan saja tinggal membuat pengajuan, mungkin hal tersebut bisa dibiayai dari beasiswa unggulan maupun dari biaya Pemda tersebut, STP Trisakti akan mempermudah prosesnya, ini semua demi kemajuan kepariwisataan Indonesia, tegas Ketua Umum Persatuan Sekolah Tinggi Pariwisata Indonesia.
Bertempat di Aula SMKN 26 atau yang lebih dikenal dengan SMK Pembangunan Jakarta, Walikota Jakarta Timur yang diwakili Kasudin Pendidikan Menengah dan TInggi Kota Jakarta Timur, Drs.H Suharyanto,MM secara resmi melepas kontingan Tim Olimpiade Olahraga tingkat SMK, untuk mengikuti ajang Olimpiade SMK tingkat Provinsi , dalam sambutannya Walikota yang dibacakan Kasudin Dikmen berharap, agar seluruh Peserta O2 S SMK dapat bermain dengan baik, penuh sportifitas dan bisa meraih juara umum, seperti tahun lalu.
Pada para pembimbing/pelatih, juga diharapkan dapat lebih serius lagi untuk mempersiapkan anak-anak agar dapat tampil maksimal di acara olimpiade tersebut, sehingga dapat meraih juara umum dan membawa nama baik Pemkot Jakarta Timur, pintanya.
Disela acara tersebut, H Suharyanto pada wartawan juga mengaku, bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan berjenjang, dimana untuk penyeleksian dilakukan mulai dari Sekolah,Tingkat Kecamatan, hingga Kota, dan mereka siap berlomba ditingkat Provinsi, untuk peserta kali ini bukan mereka yang menang ditingkat kecamatan, namun dari penyeleksian serta penilaian dari para juri, mereka adalah yang terbaik dari seluruh peserta O2S SMK tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur, paparnya.
Hal senada juga diungkapkan Kasie SMK Sudin Dikmen Jaktim, Hadi Waulad SH, bahwa dalam proses penyeleksian, pihaknya melakukanya dengan serius, bahkan para juri lomba diambil dari organisasi induk olahraga serta bukan dari guru sekolah, hal tersebut guna menghasilkan juara dan bibit olahragawan yang baik, untuk Olimpiade Olahraga SMK ini, dilombakan olahraga Volly Putra/Putri, Basket Putra/Putri serta olahraga Futsal putra, bagaimana dengan sekuat tenaga kita akan meraih kembali juara umum untuk O2S SMK, tingkat Provinsi, tegasnya.
Pentingnya suatu pernikahan sebagai sunah Nabi dalam Islam, serta untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam menyelenggarakan pernikahan,
Yayasan Al Amin Dharma Mulia sebagai salahsatu yayasan sosial kemasyarakatan, bertempat di Asrama Haji Pondok Gede beberapa waktu lalu, menggelar acara nikah masal, Ketua Umum Yayasan Al Amin Dharma Mulia Jakarta Timur, AM Rizal S.Sos, pada wartawan disela acara tersebut menjelaskan, bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Yayasan Al-Amin dalam mewujudkan kewajiban sunah Rasul, dengan pernikahan yang sah menurut agama dan aturan Negara.
Dengan meraka telah menikah secara agama, maka diharapkan mereka dapat membangun keluarga yang baik, serta nantinya dapat melahirkan anak-anak bangsa yang akan mampu mengisi pembangunan di negeri ini, kita berharap pernikahan mereka akan langgeng.
Pernikahan sebenarnya adalah hak setiap anak bangsa, kita ingin memanusiakan manusia, dan jangan sampai manusia sebagai komoditas politik belaka, hargailah hak mereka sebagai manusia, mungkin kehidupan mereka sehari-hari memang jauh dari cukup, sehingga tidak mampu mengurus pernikahan, namun dengan pernikahan seperti saat ini mereka dapat membangun keluraga yang sakinah, karena mereka sekarang sudah mendapatkan surat nikah yang sah, dari instansi terkait, karena semua prosedur dan persyarakat akan dipenuhi oleh kedua calon pengantin.jangan lagi melihat masa lalu, tetapi mari kita lihat kedepan akan masadepan yang lebih baik, kerja keras, jangan terpaku dengan kondiri kita sebagai orang kecil, tantangan didepan lebih besar, tegas AM Rizal. S.Sos.
Panitia acara Rian Hamzah juga menambahkan, bahwa nikah masal kali ini, pada awalnya masuk 400 formulir, dan dalam akhir acara rencana akan diikuti oleh 100 pasang, namun karena sesuatu hal, maka yang dapat dinikahkan dalam acara ini, berjumlah 97 pasang pengantin.
Beberapa diantaranya adalah orang yang termajinalkan, yang tinggal di kolong jembatan serta anak jalanan, maupun pengamen, dengan pernikahan ini, diharapkan mereka dapat membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa Rahmah, dan kegaitan ini merupakan bantuan bagi mereka yang kurang mampu, karena disamping mereka dinikahkan secara agama, panitia juga akan menikahkan secara adat, termasuk membantu makanan tamu undangan, ungkapnya.
Pasca Berpulangnya Pendiri dan Ketua Umum Laskar Merah Putih, bertempat di Hotel Sahid dan di TMII pada 9 hingga 11 Maret 2011, Markas Besar Laskar Merah Putih menggelar Konggres pertama, hadir dalam acara tersebur 28 Pengurus Markas Daerah dan 200 Markas Cabang se-Indonesia.
Ketua Harian Laskar Merah Putih, Ade R Manurung, SH menegaskan, bahwa dalam Konggres I kali ini, diharapkan akan merubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi, yang dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi bangsa saat ini, serta akan memilih Ketua Umum Laskar Merah Putih yang baru, menggantikan Alm Edy Hartawan.
Menurut Ade, sejak didirikan tanggal 28 Oktober 2000, saat bangsa ini prihatin atas lepasnya wilayah Timor Timur yang kini menjadi negara Timur Leste, Laskar Merah Putih dalam pimpinan Bung Edy Hartawan, telah banyak berbuat bagi masyarakat dan Bangsa, perjuangan untuk NKRI terus kita lakukan, dan seluruh jajaran Laskar Merah Putih akan menjaga keutuhan NKRI yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945, dan menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika.
Saat disinggung akan dibentuknya Tim Datasemen Anti Anarkis dibutuh Kepolisian RI, Ade R Manurung mengaku sangat mendukung, karena pasukan khusus tersebut, diharapkan akan mampu menekan angka kekerasan yang merugikan masyarakat banyak, namun saat ditanya tentang rencana pembubaran Ormas Anarkis, dirinya mengaku kurang setuju, karena LSM maupun ormas, pada dasarnya dibentuk untuk kepentingan rakyat, namun kalau ada oknum anggota yang anarkis, ya… orangnya lah yang harus ditindak secara hukum, tegasnya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Dewan Pembina Laskar Merah Putih, Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal, menegaskan bahwa pihaknya sangat prihatin dengan kondisi saat ini, banyak pemimpin yang dipilih oleh rakyat, namun tingkah laku dan perbuatannya hanya untuk kepentingan kelompok maupun golongan, oleh sebab itu Laskar Merah Putih akan berada dibelakang Rakyat, dan berjuang untuk kepentingan seluruh Rakyat Indonesia. Dengan memegang teguh Pancasila, UUD 45 yang asli serta Bhineka Tunggal Ika, serta NKRI adalah harga mati.
Untuk menjaga keutuhan NKRI tersebut, Laskar Merah Putih siap berada di garda terdepan, siapapun yang ingin menghancurkan NKRI, akan berhadapan dengan jajaran Laskar Merah Putih, dengan Konggres ini diharapkan akan mempertegas komitmen secara bersama-sama, untuk Rakyat dan bangsa, ungkap Syamsu Djalal.
