POS RAYA Minta Jokowi Ganti Direkti PT PGN

RUPS PT Perusahaan Gas Negara (PGN) tidak lama lagi akan digelar, melihat kinerja direksi PT PGN yang sudah menyimpang dan tidak berpihak pada masyarakat serta telah merugikan negara, maka Pos Raya mendesak pada Presiden Jokowi untuk mengganti seluruh direksi di PT PGN, hal tersebut diungkapkan Ferdinand semaun, Ketua Umum DPP Pos Raya pada senin (30/3/2015) melakukan suatu konfrensi pers di warung daun cikini, Jakarta pusat.

Lebih jauh Ferdinandus Semaun mengatakan,  salah satu dari beberapa fakta kondisi pengelolaan gas di Indonesia saat ini adalah perusahaan hilir mencaplok usaha hulu, begitu juga sebaliknya perusahaan hulu ekspansi ke hilir. Hal itu terjadi pada PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk delapan tahun terakhir ini. PGN tidak lagi melakukan pembangunan fasilitas pipa transmisi maupun pipa distribusi yang berguna untuk mempercepat penyaluran gas bumi. Sehingga mengakibatkan konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke gas bumi tidak tercapai. "Malah sebaliknya dana yang diperoleh dari bisnis distribusi dibelanjakan ke industri hulu melalui anak perusahaannya PT Saka Energi Indonesia," katanya.

Ferdinandus mengatakan, PGN melalui PT Saka Energi Indonesia berinvestasi USD1 miliar yang meliputi akuisisi 100 persen saham Blok Ujung Pangkah milik PT Hess Indonesia. Kemudian juga akuisisi Blok Ketapang di Madura sebesar 20 persen, dan akuisisi Blok Bengkanai di Kalimantan tengah sebesar 30 persen.

"PT Saka Energi Indonesia juga mengakuisisi 36 persen hak partisipasi area Shale Gas Fasken di Amerika Serikat dari Swift Energy Company senilai USD175 juta," jelas Ferdinandus.

Ferdinandus menilai, pembelian area Shale Gas Fasken di Amerika Serikat dari Swift Energy Company senilai USD175 juta secara nyata telah merugikan negara. Pasalnya, PGN membeli mahal atas barang yang sesungguhnya murah.

"Pembelian itu secara nyata telah merugikan negara. PGN bukannya fokus pada core bisnisnya malah terlibat investasi di hulu," pungkas Ferdinandus.

Pos Raya sebagai Relawan pengawal pemerintahan joko Widodo akan segera melaporkan kasus mafia migas yang terjadi di PT.PGN (Persero) dalam waktu dekat ini. ” Segera dan secepatnya dalam minggu ini, Pos Raya mewakili rakyat Indonesia merasa terpanggil untuk turut membrantas para Mafia Migas yang ada didalam PT.PGN ini,  karena kasus para Mafia Migas ini sangat merugikan negara hingga triliyunan rupiah”, tegasnya.