Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, telah mengeluarkan keputusan, bahwa pembangunan transportasi Monorel tidak akan dilanjutkan. Untuk memanfaatkan tiang-tiang yang sudah sempat berdiri, Pemprov DKI akan menerapkan teknologi bus dengan sistem layang (elevated). Namun demikian menurut Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, H Rukun Santoso, bahwa keputusan tersebut perlu ditinjau ulang, akan fungsi dan manfaatnya.
Menurut H Rukun, bahwa yang utama harus ditinjau kembali oleh Pemda DKI, adalah manfaat pembangunan, apakah nanti tetap untuk monorel atau Bus sistem Layang, sampai sejauhmana efektifitasnya dalam turutserta memecahkan kemacetan Jakarta, kalau memang monorel lebih efektif dalam mengurai kemacetan, maka lebih baik pembangunan monorel tetap diteruskan, tetapi program tersebut harus diambil alih oleh Pemda DKI.
Saat disinggung akan ganti rugi akan dana yang sudah dikeluarkan pihak PT Jakarta Monorail, agar Pemda DKI menbayar Rp 600 miliar, H Rukun berharap PT Jakarta Monorail untuk dapat mempertimbangkan kembali, karena disamping banyak besi yang sudah hilang, tetapi juga sudah terjadi penyusutan nilai, karena setiap bangunan, tiap tahun nilainya justru menurun, apalagi BPKP telah merekomendasikan penggantian tiang monorail, Pemda DKI Jakarta cukup membayar 204 miliar, sebagai dana kompensasi investasi PT Jakarta Monorail.
Saat disinggung kekuatan tiang pancang monorail jika akan digunakan untuk Bus system layang, H Rukun mengaku hak tersebut tidak masalah, karena untuk konstuksi beton kekuatan bisa ditambah, dengan menambah kembali konstruksi yang sudah ada, saya yakin jika memang harus digunakan untuk Bus Layang tidak akan ada masalah, karena teknis bisa diukur, yang penting adalah manfaat dalam mengurangi kemacetan Jakarta, apakah hemat angkutan masal monorel atau bus layang.
Saat disinggung anggaran untuk melanjutkan program tersebut, anggota Dewan yang sebelumnya adalah Pengusaha dibidang Konstuksi ini menegaskan, bahwa untuk melanjutkan program pembangunan monorail atau bus layang, Pemda DKI mampu menyelesaikannya, dan DPRD siap mendukung program tersebut, hanya saja harus dikerjakan dan dikelola oleh Dinas terkait, atau BUMN yang khusus akan menangani transportasi masal tersebut, tegasnya.
0 komentar:
Posting Komentar