Maraknya pemberitaan akan desakan Partai pengusung
pasangan Jokowi – Ahok, agar segera mengganti pimmpinan Satuan Perangkat Kerja
Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, seperti Kepala Dinas, Kepala
Biro maupun Walikota,bahkan mereka akan menyodorkan nama-nama pengganti,
ditanggapi serius oleh Anggota DPRD DKI
Komisi A, H Rukun Santoso.
Reformasi Borokrasi
tak perlu dilakukan dengan gegabah seperti itu, karena pergantian pimpinan ada
mekanismenya, dan selama ini penyeleksian pimpinan SKPD sudah berjalan dengan
baik, dan bukan bersifat politis, kalau penggantian tidak sesuai mekanisme, dan
tetap dilakukan, maka 8 Fraksi di DPRD DKI yang selama ini bukan pendukung
Jokowi – Basuki tidak akan tinggal diam,dan akan mengambil langkah tersendiri,
serta akan memanggil Gubernur melalui Komisi A. oleh sebab itu saya meminta
tidak ada pihak-pihak yang melakukan intervensi dalam penggantian pimpinan SKPD
pada Eksekutif, tegas H Rukun.
Readmore »
Menurut politisi Partai Hanura ini, keberhasilan
pembangunan di Jakarta selama ini taklepas dari peran Pimpinan SKPD, apalagi
Pimpinan DKI yang baru, belum paham akan
situasi, kondisi dan permasalahan di DKI Jakarta, seharusnya Gubernur dan Wakil
Gubernur baru, lebih mempelajari tentang Jakarta dari Pimpinan SKPD, dan bersama-sama memecahkan permasalahan yang
ada, serta bersama-sama meningkatkan pembangunan di Dinas masing-masing.