Seminar yang dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian HUT Ke-30 BPKP tersebut dihadiri oleh seluruh kepala perwakilan BPKP, jajaran struktural dan staf di BPKP Pusat, dan hampir seluruh Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur di kementerian/lembaga dan provinsi.
Tampil sebagai pembicara pertama, Wamen Eko Prasojo memaparkan 3 tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia yang harus diatasi: tingkat perubahan ekspektasi masyarakat yang demikian cepat, seiring derasnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi; globalisasi yang semakin masif dan komprehensif; serta sumber daya alam yang semakin terbatas akibat pemanfataan yang tidak terkontrol. Menurut beliau, “reformasi itu adalah perubahan yang direncanakan. Namun kenyataannya, banyak pihak mengalami sindrom perubahan. Merasa sudah banyak melakukan perubahan, tapi faktanya, belum berubah sama sekali.” lanjut Guru Besar Ilmu Administrasi Publik Fisip Universitas Indonesia (UI) ini.
Selanjutnya, dalam diskusi panel yang dipandu Irjen Kementerian Dalam Negeri, Maliki Heru Santosa tersebut, Gubernur Joko Widodo, yang akrab disapa Jokowi tampil dengan gaya khasnya berbagi pengalaman mengurusi ruwetnya Jakarta. Diakui oleh walikota terbaik ketiga dunia versi The City Mayors Foundation saat masih menjabat Walikota Solo ini, kondisi birokrasi saat ini pada pemerintahan daerah adalah tak ditemukannya implementasi program yang benar-benar terintegrasi. “Masing-masing program jalan sendiri-sendiri. Tidak ada pihak yang menyatukan arah program,” cetus Jokowi. Solusinya, Jakarta membutuhkan figur pemimpin yang tak hanya duduk di ruangan kantornya, melainkan sosok yang memiliki kemampuan melihat dan mendengar kebutuhan rakyatnya. Ia mengakui bahwa bekerja akan optimal bila merasa terus diawasi. Untuk itu, sosok peraih Soegeng Sarjadi Award 2012 ini meminta BPKP untuk mendampingi pelaksanaan proyek di wilayahnya.
Sedangkan pada sesi berikutnya, diskusi yang dipimpin Sekjen Ombudsman RI, Alphonsa A. Maharsi, panelis Kepala BPKP Mardiasmo menegaskan bahwa peran birokrasi adalah untuk meminimalisir jurang ekspektasi antara kinerja yang ditunjukkan instansi pemerintah dalam men¬-deliver pembangunan, dengan ekspektasi masyarakat yang demikian tinggi. Menurut Wakil Ketua Tim Evaluasi dan Pengawas Penyerapan Anggaran (TEPPA) ini, menjadi satu pertanyaan besar ketika reformasi birokrasi sudah dilaksanakan, tetapi masyarakat sebagai the ultimate stakeholder belum merasakan hasilnya secara signifikan. Menurut beliau, “Seharusnya, masyarakat dapat merasakan ‘perubahan’ sebagai bukti sekaligus pewujudan dari geliat birokrasi yang lebih melayani. Perubahan yang memberikan jawaban dan bersifat sustainable menuju ke arah yang lebih baik,” ujar Mardiasmo.
Sebagai pembicara pamungkas, Dirut PT. Pelindo II (Persero), RJ Lino menggaungkan pentingnya sosok transformer dalam mewujudkan good governance, khususnya sektor privat. Transformasi yang diltempuh oleh CEO BUMN Terbaik Pilihan Majalah Tempo ini membuat Pelindo II yang tadinya terjerembab merugi bertahun-tahun, kini bisa bernafas lega menikmati laba bersih sekitar Rp900 miliar untuk kuartal I tahun 2013 ini. Transformasi yang dilakukan meliputi sektor operasional, keuangan, dan sumber daya manusia, termasuk pemberdayaan fungsi internal auditor.
Jokowi Terapkan Transparansi anggaran
Dalam paparan Seminar Nasional di BPKP, dengan tema Perubahan Paradigma Pelayanan DKI Jakarta, Gubernur Joko Widodo mengklaim Pemprov DKI Jakarta satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan transparansi anggaran dengan cara menempel rincian APBD DKI di setiap kelurahan dan kecamatan sehingga bisa diawasi masyarakat.
Kemudian mulai tahun ini Jokowi minta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendampingi pelaksanaan proyek di lapangan. Hal itu dilakukan karena masih banyak sekali proyek di lapangan tidak diawasi sejak awal.
“Saya sudah minta 50 orang dari BPKP, jadi setiap proyek lapangannya itu diikuti. Karena saya lihat masih banyak sekali lapangan tidak diawasi sejak awal,” katanya dalam seminar di kantor BPKP, Kamis (16/5/2013).
Sejumlah proyek besar seperti pengadaan 1.000 bus sedang kopaja baru, 600 unit bushway, proyek mass rapid transit (MRT) yang sudah jalan, proyek Monorel yang rencananya dilanjutkan bulan ini, dan lainnya. Monorel sudah hampir beres karena sudah membuat surat untuk dilanjutkan 2-3 tahun lebih cepat.
Sementara itu, untuk megaproyek deep tunnel masih dikaji oleh swasta. Menurutnya, proyek ini akan berjalan jika ada investor. Sementara untuk proyek normalisasi kali Ciliwung persoalan teknisnya banyak, belum lagi di lapangan ada demo dan ngamuk, paparnya
0 komentar:
Posting Komentar