LAKSDYA TNI ARI SOEDEWO BEBERKAN PERAN BAKAMLA RI
Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H., membeberkan peran Bakamla RI di hadapan sejumlah awak media yang tengah berkunjung ke Kantor Pusat Bakamla RI, Jl. Dr. Sutomo-11, Jakarta Pusat, Jum’at (26/8/2016).
Berikut ini petikan hasil wawancara orang nomor satu di jajaran Bakamla RI tersebut dengan sejumlah awak media.
Tanya: Sejak awal memerintah, Presiden Joko Widodo mengusung target Indonesia sebagai poros maritim dunia. Bagaimana Bakamla bisa mengambil peran dalam menyukseskan target tersebut?
Jawab: Seperti kita ketahui Presiden Ir. Joko Widodo telah bertekad ingin mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim, serta berkeinginan negara Indonesia menjadi poros maritim dunia.
Keseriusan beliau ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 178 Tahun 2015 tentang Bakamla, dan pembentukan organisasi Bakamla, sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tugas penjaga keamanan dan keselamatan di laut.
Pembentukan Bakamla juga menandakan era baru sinergitas operasi keamanan laut yang didukung oleh sistem peringatan dini dan unit penindakan hukum yang terpadu.
Kehadiran Bakamla tidak serta merta mengenyampingkan atau meniadakan institusi lain dalam tugasnya yang sama di laut, tetapi sebagai garda untuk menstimulus guna lebih menyinergikan pengamanan dan keselamatan wilayah perairan Indonesia, agar dapat mendukung program pemerintah yang memusatkan pembangunan di bidang maritim dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kejayaan bangsa Indonesia.
Tanya: Penanganan atas maraknya pelabuhan tikus, penyelundupan narkoba lewat laut, serta pencurian ikan adalah tantangan yang diamanatkan Presiden Jokowi kepada Bakamla. Bagaimana langkah taktis pengamanannya?
Jawab: Garis pantai Indonesia ini sangat panjang, yang memungkinkan banyak tumbuhnya pelabuhan-pelabuhan tikus selain pelabuhan resmi yang ada.
Penyelundupan berbagai barang termasuk narkotika melalui pelabuhan tikus tersebut merupakan upaya tidak saja untuk menghindari pengawasan aparat penegak hukum, tetapi juga untuk mengindari pajak sehingga merugikan keuangan negara. Apalagi jumlah aparat yang ada saat ini, lanjut dia, belum sebanding dengan pelabuhan-pelabuhan tikus yang menjadi jalan masuk tersebut.
Perintah presiden itu adalah prioritas demi mengoptimalkan penerimaan negara dari bea dan cukai. Untuk itu Bakamla siap mendukung upaya pencegahan penyelundupan yang saat ini banyak menggunakan jalur pelabuhan tikus tersebut. Berbagai upaya dilakukan Bakamla untuk mengantisipasi penyelundupan mulai dari menyebar intelijen, mengidentifikasi titik-titik pelabuhan tikus, hingga pelatihan untuk penanganan khusus untuk penyelundupan narkotika. Bakamla juga akan senantiasa akan berkoordinasi dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengisi ruang kosong dalam upaya pencegahan penyelundupan lewat jalur tikus tersebut.
Karenanya, Bakamla tidak ada kompromi terhadap praktik-praktik penyelundupan barang, illegal fishing, juga masalah penyeludupan narkoba. Ini sudah menjadi kebijakan negara dan amanat presiden. Banyak pelabuhan tikus yang sering digunakan untuk penyelundupan selama bertahun-tahun. Bakamla juga akan membentuk gugus tugas intelijen yang akan dimaksimalkan untuk mempercepat operasi pemberantasan di setiap pelabuhan tikus tersebut.
Tanya: Isu terkait adanya aparat yang menjadi beking penyelundupan santer beredar. Bagaimana komitmen Bakamla untuk memberantasnya?
Jawab: Sejak dilantik oleh Bapak Presiden sebagai Kepala Bakamla, saya sudah mengumpulkan jajaran Bakamla dan memberikan instruksi dan berkomitmen untuk memperketat pengawasan dan melakukan penangkapan sebanyak mungkin. Saya juga memerintahkan segera melaporkan kepada saya langsung jika di lapangan berhadapan dengan beking-beking oknum birokrasi dan aparat yang menyulitkan.
Bakamla merasa bersemangat karena Presiden Jokowi, dan pemangku kepentingan lain seperti Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kapolri dan Kasal, juga mendukung penuh komitmen Bakamla untuk menggasak oknum aparat yang mencoba mengkhianati negara dengan menjadi beking para penyelundup.
Saya yakin Bakamla dengan tekad dan semangat yang tinggi mampu menghadapi dan menggoyahkan penjahat. Apalagi ini Bapak Presiden mendukung penuh.
Makanya saya berani sampaikan ke jajaran di bawah, no excuse, tangkap, tangkap, dan tangkap, serta menyerahkan semua penyelundup ke penegak hukum.
Tanya: Bakamla adalah cikal bakal Coast Guard Indonesia. Bagaimana implementasi konsep tersebut?
Jawab: Sampai saat ini belum ada keputusan dari pemerintah bahwa Bakamla adalah cikal bakal terbentuknya Coast Guard Indonesia. Namun tupoksi fungsi Bakamla secara umum adalah reperesentasi dari tugas sebuah organisasi Coast Guard. Negara yang memiliki laut, hampir pasti memiliki coast guard. Ini adalah amanat UU, dengan nama Bakamla.
Whatever the name, fungsi bakamla adalah coast guard. Seperti halnya Malaysia bernama Maritime Enforcement Agency, dan Australian Border Force di Australia. Tapi fungsinya mereka ya coast guard.
Meski demikian, perlu adanya penguatan regulasi yang menjadi pijakan bahwa Bakamla adalah Indonesia Coast Guard. UU Keamanan Laut diharapkan dapat menjadi pijakan dan payung hukum bagi seluruh stakeholder dalam mengemban tugasnya di laut, sehingga masalah siapa yang berhak menyandang Indonesian Coast Guard dapat terjawab tuntas.
Tanya: Mei lalu, Bakamla menginisiasi pertemuan Coast Guard se-Asia.
Bagaimana follow-up terkait program sharing informasi kelautan maupun capacity building-nya?
Jawab: Bakamla sebagai salah satu komponen penegakkan keamanan di laut selama ini telah ikut berperan menciptakan iklim yang kondusif di kawasan, dengan terus meningkatkan kegiatan operasional dan kerja sama maritim dengan Coast Guard di kawasan regional.
Memang pada bulan tanggal 18-19 Mei 2016 lalu Bakamla telah menginisiasi kegiatan Working Level Meeting (WLM) di Jakarta. Kegiatan tersebut merupakan pertemuan persiapan guna membahas pelaksanaan dan mendiskusikan agenda maupun isu yang nantinya dibahas dalam pertemuan Heads of Asian Coast Guard Agencies Meeting (HACGAM) ke-12 pada bulan Oktober 2016 mendatang di Jakarta.
Kegiatan itu bertujuan untuk merumuskan kerja sama dan berbagi informasi di kalangan negara Asia. Setiap peserta bisa menyampaikan segala permasalahan isu maritim di negaranya. Sehingga, dalam forum pertemuan HACGAM nanti dapat dicarikan solusi untuk mengatasi masalah keamanan yang muncul di laut, seperti sharing informasi di bidang SAR, proteksi keamanan lingkungan yang berdampak bagi kelangsungan ekosistem, termasuk illegal activity.
Yang jelas, pertemuan WLM dan HACGAM merupakan upaya peningkatan kemampuan di bidang keamanan, keselamatan, perlindungan maritim yang telah bergerak ke arah kerja sama konkret, misalnya berupa seminar, joint exercise yang saling menguntungkan antara coast guard di Asia sekalaigus membangun kapasitas building dan persahabatan.
Tanya: Di laut, banyak instansi yang punya peran, seperti TNI AL, KKP, Polair, hingga Bea Cukai. Bagaimana strategi Bakamla yang masih new baby memainkan peran strategis sebagai koordinator?
Jawab: Sangat disadari, ketika sebuah lembaga atau badan baru seperti Bakamla muncul, akan timbul resistensi seakan instansi lainnya yang sama-sama berkiprah di laut takut akan kehilangan kewenangannya. Tetapi sesungguhnya tidak demikian, kehadiran Bakamla justru sebaliknya dalam rangka mengajak stakeholder yang ada serta segenap masyarakat untuk peduli terhadap perairan di negaranya sendiri. Tentu diperlukan sinergitas yang kuat dan kerja sama di bidang keamanan, keselamatan, lingkungan hidup serta penegakkan hukum di perairan yurisdiksi nasional yang menjadi tujuan utama kita semua.
Dalam mengemban tugas menjaga keamanan laut, Bakamla hadir tidak sendiri, tetapi bersama dengan stakeholder lainnya yang menjadi mitra Bakamla, antara lain TNI AL, Kepolisian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bea Cukai, KPLP, dan instansi lainnya yang mengemban tugas di laut. Tentu diperlukan sinergitas yang kuat dan kerja sama yang solid menjadi tujuan utama kita semua.
Kehadiran Bakamla tidak serta merta mengenyampingkan atau meniadakan institusi lain dalam tugasnya yang sama di laut, tetapi sebagai garda untuk menstimulus guna lebih menyinergikan pengamanan dan keselamatan wilayah perairan Indonesia, agar dapat mendukung program pemerintah yang memusatkan pembangunan di bidang maritim dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kejayaan bangsa Indonesia.
Melalui Pusat Informasi Maritim (PIM) yang sudah dimiliki saat ini, Bakamla akan terus mengembangkan teknologi IT penginderaan jarak jauh melalui sistem surveillance terintegrasi, yang mampu memonitor segala aktivitas dan kegiatan di laut, sehingga data dan informasi tersebut dapat di-share kepada seluruh unsur terdekat dari stakeholder untuk segera melakukan tindakan antisipasif, baik cegah tangkal maupun penindakkan pada setiap pelanggaran hukum yang terjadi di laut. Hal tersebut merupakan salah satu peran strategis Bakamla dalam memainkan perannya dalam mensinergikan segenap institusi yang mengemban tugas di laut.
Tanya: Dari sisi resource, infrastruktur yang dimiliki Bakamla masih sangat terbatas. Apakah ada Minimum Essential Force (MEF) yang mesti dipenuhi agar Bakamla bisa menjalankan tugasnya secara efektif? Kira-kira berapa lama dana anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai tahap tersebut?
Jawab: Sebagai organisasi yang baru berdiri kurang dari 2 (dua) tahun adalah wajar bila Bakamla memiliki keterbatasan resources. Sudah barang tentu dibutuhkan waktu dan dan anggaran yang tidak sedikit untuk mewujudkan organisasi Bakamla yang ideal dan diharapkan masyarakat.
Bakamla tidak menganut konsep Minimum Essential Force (MEF) seperti halnya TNI. Bakamla mengedepankan konsep Search and Protect dalam mewujudkan perairan yurisdiksi nasional yang aman dan nyaman. Bakamla tidak saja dituntut untuk mampu mengamankan (security), namun juga keselamatan (safety) dan menjaga lingkungan hidup (environment) di laut.
Bakamla juga tidak mengedepankan kuantitas bagi kebutuhaan unsurnya, namun lebih kepada menguatkan sinergitas stakeholder yang sudah ada. Melalui Pusat Informasi Maritim (PIM) yang dimilikinya, Bakamla harus terus mengembangkan teknologi IT penginderaan jarak jauh melalui sistem surveillance terintegrasi, yang mampu memonitor segala aktivitas dan kegiatan di laut, sehingga data dan informasi tersebut dapat di-share kepada seluruh unsur terdekat dari stakeholder untuk segera melakukan tindakan antisipasif, baik cegah tangkal maupun penindakkan pada setiap pelanggaran hukum yang terjadi di laut.
Menyadari anggaran negara yang terbatas, bakamla tidak mengutamakan budget oriented, akan tetapi kepada operation oriented, dengan tetap meningkatkan sinergitas stakeholder kemaritman yang ada.
Tanya: Secara geopolitik, laut kian memanas seiring klaim wilayah oleh beberapa Negara, terutama dalam kasus Laut Cina Selatan.
Bagaimana Pak Ari melihat hal tersebut? Dan bagaimana Indonesia mesti memposisikan diri dalam situasi tersebut?
Jawab: Indonesia tentu patut mewaspadai perkembangan yang terjadi di sekitarnya terutama di ka-wasan Laut Cina Selatan.
Sebab konsekuensi letak geografis Indonesia dipersilangan jalur lalu lintas internasional, maka setiap pergolakan berapa pun kadar intensitas pasti berpengaruh terhadap Indonesia.
Walaupun Cina dan Indonesia selalu menyatakan tidak ada masalah perbatasan perairan, tetapi insiden penangkapan kapal-kapal nelayan Cina oleh TNI AL baru-baru ini di perairan Kepulauan Natuna, membuktikan masalah itu nyata. Cina mengklaim perairan Natuna sebagai wilayah tradisional penangkapan ikan mereka. Sebuah sikap yang jelas-jelas ditolak oleh Indonesia dengan mengedepankan klaim Zona Ekonomi Eksklusifnya.
Berkaitan dengan kondisi Laut Cina Selatan ini, Indonesia seyogyanya segera mengambil sikap dengan mengadakan penguatan di wilayah perbatasan, khususnya di wilayah natuna. Membangun, menjaga, merawat dan memaksimalkan wilayah yang menjadi wilayah teritorial di Natuna merupakan bentuk nyata klaim Indonesia atas wilayah tersebut.
Seusai wawancara para awak media tersebut diajak untuk melihat secara langsung ruang Pusat Informasi Maritim (PIM) yang dimiliki Bakamla RI. Di ruang yang serba elektronik tersebut, para awak media mendapat penjelasan mengenai kiprah PIM dalam menjaga keamanan perairan yurisdiksi nasional oleh Kepala PIM Kolonel Laut (P) Arief Meidyanto. (Nurul)
