Milad ke 7 LKJ : Kedaulatan Ekonomi dan Politik masih jauh api dari panggang

Milad ke 7 LKJ : Kedaulatan Ekonomi dan Politik masih jauh api dari panggang

Bertempat di Sanggar Krida Wanita Rawamangun Jakarta Timur, Hari Kamis 25 Agustus 2016, Lembaga Kebangunan Jakarta (LKJ) mengadakan acara Milad yang ke-7.

Dalam acara ini, LKJ juga mengadakan diskusi bertema: "Pemerataan vs Pertumbuhan".

Acara tersebut menghadirkan pembicara Amsar Dulmanan (Dosen Universitas NU); Karyono Wibowo (Peneliti Senior/Direktur IPI); dan Ekky Noviar (Pengamat Ekonomi Sosial) dengan Moderator Deddy Rachmadi.

Lembaga Kebangunan Jakarta merupakan lembaga advokasi rakyat dan dapurnya kajian studi bagi Pembangunan Kota Jakarta yang berkeadilan sosial dengan memanusiakan Manusia.

Menurut Lukman Hakim, Sekjen LKJ terpilih, LKJ juga Sebagai forum pencerahan akan kondisi Indonesia dalam dinamika pertarungan ekonomi politik dunia juga membangun kesadaran akan pentingnya gerakan pengorganisasian Rakyat dalam menghadapi tantangan jaman yg cenderung kearah kapitalistik.

Diskusi Ekonomi Politik adalah salah satu bagian dari rangkaian Agenda Milad ke 7 organisasi tersebut, mereka menyatakan lahir pada 25 Agustus 2009. Dalam momen itu juga, organisasi perhimpunan tersebut sekaligus melakukan Musyawarah Bersama sebagai media restrukturisasi sekaligus menyusun program dan sikap politik LKJ tuk 1 (satu) periodesasi ke depan.

Fenomena konflik Agraria, penggusuran, disorientasi kebijakan ekonomi politik baik ditingkat nasional maupun DKI Jakarta menjadi potret kondisi yang akan terus dikritisi.

Penguasaan alat produksi yang belum sepenuhnya dimiliki rakyat yang luas sebagai dampak regulasi ekonomi politik negara adalah masalah yang sangat mendasar. Pemusatan alat produksi terhadap segelintir orang adalah buah pengingkaran sistemik cita-cita Indonesia merdeka.

Semestinya dalam rangka mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan, negara haruslah menjadi Panglima penegak keadilan bagi segenap rakyat, semua kekayaan sumber daya alam, manusia beserta alat produksi seharusnya diperuntukkan bagikepentingan rakyat yang luas. Kebijakan ekonomi politik anti rakyat itulah menjadi sorotan tajam LKJ untuk disiapkan anti tesisnya, ujar Lukman.

Salah satu pembicara Karyono Wibowo beranggapan bahwa Mengembalikan jiwa dan semangat Pancasila dan UUD 1945 (asli) khususnya pasal 33 adalah sebuah upaya untuk mempejuangkan kemerdekaan ekonomi politik rakyat, disamping kritik keras karena pasca Reformasi sistem Tata negara kita telah menghilangkan target dan arah republik ini berlayar karena Konsep pembangunan semesta berencana tah dihapuskan.

GBHN telah dihilangkan, Republik ini bergerak tanpa konsep strategis terkait arah pembanguan yang terencana dan sistemik menuju pencapaian Cita-cita Proklamsi kemerdekaan 17 Agustus 1945 mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam Sosialisme Indonesia, tegas Karyono.

Adapun komposisi kepengurusan Sekretariat Sentral LKJ hasil Musyawarah Bersama terdiri dari

1. Sekretaris Jenderal : Lukman Hakim
2. Ketua Departemen Litbang & Kajian : Deddy Rachmadi
3. Ketua Departemen Penerbitan: M. Febrianto
4. Ketua Departemen Aksi Pelatihan : Doni Alfrian
5. Ketua Departemen Humas Jaringan : Goentoro Jati
6. Ketua Departemen Data Dokumentasi Perpustakaan : Chaika Nuri
7. Ketua Departemen Rumah Tangga & Usaha : Siti Wahyuningsih

Sementara Ketua Dewan Pakar oleh Amsar A. Dulmanan, wakil ketua Made Baskara serta beberapa anggota. Ketua Dewan Majelis : Indra Kramadipa, wakil ketua Hendryana serta beberapa anggota. Sekjen dan ketua departemen dibantu beberapa staf fungsional sc

0 komentar:

Posting Komentar

 

SEL SURYA

SEL SURYA