Sederet Kasus Korupsi Kepala Daerah Jelang Pilkada.
Berdasarkan penelitian dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat penggiat anti korupsi, kasus korupsi jelang Pilkada kerap terjadi. Banyaknya dana bantuan sosial, hibah, dan sejumlah pengurusan proyek-proyek lainnya menjadi potensial untuk diselewengkan. Yang terbaru, kasus suap Bupati Batubara terkait pekerjaan pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Salah hal yang perlu diperhatikan oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK), antara lain soal dugaan beberapa indikasi korupsi diprovinsi Sulawesi barat (sulbar).
Indikasi lain yang menjadi krusial antara lain dengan terlaksananya pemilihan kepala daerah di Sulawesi barat, kuat dugaan menggunakan APBD yang bersumber dari sejumlah proyek.
Menutup Celah Korupsi
Korupsi memang tidak langsung menghasilkan kemiskinan. Akan tetapi, menurut teori, korupsi memiliki konsekuensi langsung terhadap tata kelola pemerintahan dan perekonomian yang pada waktunya akan melahirkan kemiskinan.
Hal ini diungkapkan Direktur Eksekutif Komite Anti korupsi Indonesia (KAKI-PUSAT), Andi Baharuddin,SH, menyikapi maraknya terjadi korupsi,kolusi dan nepotisme (KKN) oleh kepala daerah saat ini, dalam jumpa pers tadi pagi, di Jakarta.
Komite Anti korupsi Indonesia Dorong KPK Investigasi Di Pemprov Sulbar?
Komite Anti korupsi Indonesia meminta KPK agar dapat melakukan investigasi di beberapa tingkat provinsi, salah satu provinsi Sulawesi barat terindikasi banyak penyimpangan dana dari APBD. Upaya tersebut dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia. Tidak hanya diminta KPK tapi juga Kejaksaan dan kepolisian juga ikut ambil bagian dalam pemeberantasan korupsi, ungkap Andi.
Hal ini disampaikan Andi baharuddin menambahkan,”banyak kepala daerah yang mencalokan diri menjadi kepala daerah secara serentak 2018 yang masih banyak tersangkut korupsi. Terkait dengan hal tersebut, maka KPK,Kejaksaan dan Kepolsian RI untuk melakukan tugas besar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,”kata Andi.
“Banyak kasus Korupsi yang diduga dilakukan kepala daerah yang telah dilaporkan KPK, Kejaksaan, Tipikor belum berjalan dengan transparan dan baik, untuk itu saat ini kami mendorong KPK untuk segera bertindak terhadap kepala daerah yang diduga bertindak tindak korupsi,”paparnya.
Saat ini ditanya apa yang dilakukan oleh Lembaga yang dipimpinnya, andi menegaskan bahwa KAKI akan melaporkan sejumlah kepala daerah yang terindikasi melakukan korupsi ke KPK, Kejaksaan dan ke tipikor Mabes polri. Andi menambahkan, KAKI tidak hanya melapor tapi juga akan melakukan aksi-aksi demo damai ke KPK, Mabes Polri,Kejaksaan, jelasnya Andi.
Bupati Diduga Pengguna narkoba?
Namun dibalik dugaan korupsi di beberapa kepala daerah tapi juga terindikasi melakukan penyimpangan lain, misalkan penyalahgunaan narkoba, wanita, dan minuman keras kerap dilakukannya. Oleh karena itu, KAKI PUSAT akan mendatangi Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melaporkan kepala daerah yang di duga pengguna narkoba, utama bagi para calon kepala daerah saat ini
0 komentar:
Posting Komentar