H Khuzairin A Tandjung : Politisi dan Pejabat Harus Punya Budaya Malu

Makin terungkapnya politisi partai Politik serta pejabat pemerintah yang terlibat sklandal Korupsi di beberapa instansi, telah membuat bangsa ini prihatin, oleh sebab itu menurut Ketua Umum Barisan Penegak Indonesia Raya, Drs H Khuzairin Ahmad Tandjung, seluruh partai politik harus benar-benar menyiapkan kadernya yang baik, dan dapat menjauhkan dari perilaku korupsi, demikian juga sistem di partai juga harus diperbaiki.

Dinegara yang maju, seperti Jepang dan Jerman, mereka yang terindikasi korupsi maka langsung di nonaktifkan, karena kalau sudah terindikasi berbuat korupsi, maka namanya sudah tidak bagus, dan rasa percaya diri juga sudah hilang, mereka sebenarnya lebih mengedepankan moral, daripada jabatannya, demikian juga saat melaksanakan amanah, tapi tidak mampu menjalankan sebagaimana yang ia kampanyekan waktu itu, maka mereka akan mundur.

Sementara di Indonesia bukan saja sebagai tersangka, sudah terbukti bersalah dan diputuskan sebagai pelaku korupsi, masih juga mengaku tidak bersalah, dan bahkan setelah menjalani hukuman ingin kembali pada jabatan sebelumnya, ini jelas-jelas tidak memiliki rasa malu, oleh sebab itu dibutuhkan pimpinan pemerintahan atau pimpinan partai politik yang tegas. 

Untuk menghentikan dari jabatan yang diemban, saat seseorang terindikasi korupsi, agar proses peradilan dapat berjalan dengan baik. Dan tidak usah menunggu dijadikan tersangka, atau terpidana, toh nanti kalau tidak terlibat bisa direhabilitasi nama baik, serta diberi jabatan yang lain. Sekali lagi saya berharap kalau seseorang sudah terindikasi korupsi harus dinoaktifkan, tegasnya.

Sebagai mantan aktifis yang turut mengawal Reformasi 13 tahun silam, H Khuzairin A Tahdjung menilai bahwa reformasi yang dulu diperjuangkan, kini sudah melenceng bahkan dapat dikatakan gagal total, kondisi selama reformsi ini lebih parah dari kondisi sebelumnya, korupsi yang dahulu hanya dilakukan oleh kelompok tertentu, namun kini justru dilakukan berjamaah, dan melibatkan beberapa kelompok, demikian juga moralitas anak bangsa justru makin hancur.

Korupsi yang dilakukan oleh para kader partai politik, juga terjadi karena sistem di partai yang kurang benar, banyak calon anggota dewan atau calon bupati atau Gubernur harus membayar milyaran dahulu pada partai politik, untuk bisa maju segai kandidat Cagub atau Calon Bupati/Walikota, padahal partai dibentuk secara swadaya untuk membangun kader yang baik dan amanah, dan bukan sebaliknya dimintai uang untuk kepartaian serta untuk dibagi kader partai, ini jelas menyimpang dari sejarah berdirinya partai politik, yang dibentuk untuk mensejahterakan rakyat.

Seharusnya partai membiayai Calon Gubernur atau Calon Bupati/Walikota termasuk Calon Presiden, sehingga saat terpilih dapat mensejahterakan rakyat dan partai juga harus bisa memilih kader terbaik untuk jadi pimpinan, dan bukan mencari orang yang punya uang untuk jadi pemimpin, ini dapat berdampak kurang baik saat dirinya menjabat, oleh sebab itu saya meminta agar seluruh pimpinan partai politik benar-benar menyiapkan kader-kadernya dengan baik, untuk memahami visi, misi serta program partai kedepan, sehingga kekuasaan yang dibangun melalui partai politik adalah kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat, demikian juga demokrasi yang dibangun bersama adalah untuk kesejahteraan rakyat,  tegasnya.