Dalam rapat terbatas yang diselenggarakan pada hari ini (16/4) di Istana Bogor, Presiden menginstruksikan kepada Kepala BNPB dan Kepala BMKG untuk menyusun masterplan antisipasi bencana gempabumi dan tsunami di masa mendatang. Kepala BNPB, Syamsul Maarif memaparkan laporan penanganan gempabumi dan tsunami di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Secara umum penanganan lebih baik dibandingkan tsunami 2004. Sistem telah bekerja dan mekanisme masih ada yang perlu disempurnakan. Di sebagian daerah terjadi kemacetan saat evakuasi karena masyarakat membawa kendaraan dan panik. Saat gladi semua bisa berjalan lancar karena masyarakat tidak membawa kendaraan. Namun saat terjadi peringatan tsunami yang sebenarnya masyarakat membawa kendaraan. Yang terjadi akhirnya kemacetan.
Untuk mengatasi hal itu diusulkan pembangunan shelter vertikal. Masyarakat dapat evakuasi ke shelter vertikal terdekat di sekitar pantai. Sebab waktu tempuh evakuasi di jalur-jalur evakuasi di jalan dengan kondisi macet akan kalah cepat dengan datangnya tsunami. Tsunami di Indonesia adalah tsunami lokal dimana tsunami datang hanya berkisar 10-30 menit setelah gempa. Evakuasi vertikal dapat berupa masjid, kantor pemerintah, sekolah, gedung, bukit buatan dan lainnya yang didesain tahan gempa dan atasnya dapat digunakan untuk evakuasi. Ketinggiannya disesuaikan dengan tinggi tsunami. Saat ini shelter vertikal masih terbatas jumlah. Misal di Padang baru ada sekitar 7 unit sementara kebutuhannya sekitar 300-500 unit. Di Kab. Pesisir Selatan juga baru ada 3 dari kebutuhan 68 unit. Demikian pula di Banda Aceh baru ada sedikit escape building.
Presiden juga menyetujui penambahan infrastruktur peringatan dini tsunami seperti sirine, buoy tsunami, peralatan pasang surut, GPS dan lainnya. Sirine tsunami yang tidak berfungsi saat tsunami Aceh kemarin perlu dievaluasi sistemnya. Buoy tsunami yang hanya beroperasi 3 unit dari 25 unit di perairan Indonesia juga perlu ditelaah menyeluruh.
Presiden meminta agar kementerian/lembaga lain membantu BNPB yang tugasnya begitu besar. Diharapkan masterplan antisipasi gempa dan tsunami selesai dalam waktu 1-2 bulan ke depan. Presiden telah menyetujui anggaran akan dialokasikan tahun 2013 karena semua itu demi menyelamatkan jiwa masyarakat. Tahun ini BNPB diminta merencanakan semua untuk kebutuhan 2013 tersebut. Dari banyak lokasi yang terancam dipilih daerah-daerah prioritas yang memang rawan gempa dan tsunami.
Selesai rapat di Istana Bogor, BNPB segera menindaklanjuti rapat pimpinan yang langsung dipimpin Kepala BNPB. Rapat membahas rencana menyusun waktu perencanaan penyusunan masterplan tersebut termasuk dana yang diperlukan. Rapat koordinasi dengan BMKG, BPPT, LIPI, Bakosurtanal, dan Pemda akan segera dilakukan dalam waktu dekat.
DR. Sutopo Purwo Nugroho, APU
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB
0 komentar:
Posting Komentar