Tidak Berfungsinya Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, Awal Dari Malapetaka Di Negeri Ini

Aksi Teror Kembali mengguncang  Indonesia, bahkan pelakunya diduga dari kelompok ISIS yang memiliki jejaring internasional, aksi teror Bom yang terjadi beberapa hari lalu, adalah upaya ISIS untuk menunjukkan eksistensinya di Indonesia, yang telah mengganggu keamanan dan pertahanan nasional, oleh sebab itu perlunya peran serta TNI untuk terlibat aktif dalam mengatasi masalah keamanan, khususnya ancaman teroris saat ini. Untuk  menyoroti hal tersebut, berikut wawancara dengan Pendiri/ Ketua Dewan Pembina GM Sriwijaya yang juga Anggota Majelis Pemuda Indonesia DPP KNPI, serta alumni Kursus Lemhannas RI Program Pemuda tahun 2009, Sadek SH. Berikut petikan wawancara dengan Bung Sadek SH.

Bagaimana pendapat Bung Sadek Mengenai ISIS yang beraksi di negeri ini  ?

Sadek SH :  Yang pertama kita harus petakan dulu problem yang ada di negeri ini,  yang pertama  adalah Gerakan Partai Komunis Gaya Baru yang sudah 10 kali berkonggres, kedua masalah Mafia Narkoba, yang memiliki sasaran adalah menghancurkan generasi muda, serta menghancurkan sendi-sendi berbangsa dan bernegara, ketiga musuh negara adalah Mafia Migas, keempat adalah gerakan–gerakan pemberontakan di daerah-daerah, seperti di Papua, Poso, Aceh, Maluku dan daerah lain, yang terakhir adalah gerakan ISIS yang mengaku bertanggungjawab peristiwa BOM Sarinah.

Nah disini kita memiliki kekuatan 4 Angakatan, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepolisian RI, serta memiliki badan-badan lain seperti Badan Intelijen Negara,Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BIA/BAIS, Badan Sandi Negara, sebagaimana lazimnya negara-negara besar di dunia.  disini berarti kita harus mengevaluasi dan beintrospeksi, hal-hal apa saja yang  dapat kita lakukan untuk mengantisipasi seluruh gerakan tersebut.

Lalu bagaimana upaya membendung Teroris dan Bahaya lain saat ini ?

Sadek SH : Pertama, Presiden sebagai Panglima Tertinggi Angkatap Bersenjata Republik Indonesia, yang memiliki mandat untuk membuat kebijakan-kebijakan stratetis untuk mengantisipasi hal itu, tentu saja Presiden harus bisa memfungsikan seluruh Angkatan Bersenja kita, untuk di Angkatan Darat, dengan memfungsikannya Sapta Marga dan Sumpat Prajurit, dimana salahsatu isinya adalah Siap berkorban untuk bangsa dan negaranya, siap melindungi bangsa dan negaranya, dan menjaga setiap jengkal tanah, tetapi kenyatannya ribuan hektar diberikan ijin prinsif kepada investor asing hingga 30 tahun bahkan 40 tahun, tidak berkoordinasi dengan TNI AD, dan kalau kita lihat lebih dalam, tanah kita saat ini tinggal 40% yang dikuasai negara, dimana yang  60%nya sudah dikuasai orang-orang asing, bahkan dipantai-pantai sebelah barat juga sudah di kuasai asing, hal tersebut diakibatkan dengan difungsikannya Undang-Undang Kewarganegaraan No.12, isi dari Undang-Undang tersebut, sama saja kita sudah dijajah oleh asing, kalau UU tersebut t
idak direvisi dan ditinjau ulang, maka negeri ini akan di beli oleh orang asing semua, tanah-tanah akan dimiliki oleh orang-orang asing, seperti orang Melayu di Singapura, atau orang Aburijin di Australia, bangsa ini akan jadi budak di negeri sendiri. Kalau Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tidak difungsikan, dan kalau UU No.12 tentang Kewarganegaraan tidak direvisi, maka tinggal tunggu waktu saja, penjajahan gaya baru di negeri ini.

Bagaimana Dengan Bahaya Narkoba  ?

Sadek SH : Menurut saya untuk Bandar Narkoba yang sudah diputus pengadilan dengan hukuman mati, Pemerintah harus bisa segera mengeksekusi, karena untuk Narkoba yang bermain bukan lagi orang-perorang, tetapi sudah ada permainan negara asing, untuk menghancurkan generasi bangsa, kita tau Narkoba masuk ke Indonesia dengan jumlah terbesar adalah dari salahsatu negara di ASIA, dan tujuan akhir mereka adalah menguasai Indonesia, saya tidak perlu menyebutkan negara mana, tetapi saya yakin masyarakat Indonesia sudah tau negara mana dan siapa dia ?

Apasaja untuk antisipasi persoalan di negari in

Antisipasi pertama adala apabila akan mendekati gedung-gedung, jarak 100 meter, pihak Security Gedung harus mewaspadai, karena ternyata gerakan teroris itu beraksi pada jam-jam yang sangat lemah dan lengah, oleh sebab itu saya berharap Presiden Jokowi dapat melibatkan aparat TNI, AD, AL dan AU untuk membantu masalah keamanan, disamping tugas yang diamanatkan pihak Kepolisian RI serta intelijen.

Disamping itu Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah juga harus bisa berlaku adil, menyangkut masalah-masalah keresahan dan kesulitan rakyat, hal-hal yang menyangkut memiskinkan rakyat juga perlu ditekan, pemimpin-pemimpin harus memiliki kasih sayang kepada masyarakatnya, jangan seperti Gubernur DKI Ahok yang memusihi warganya, ibu-ibu sudah tua gitu dimusuhi, pejabat salah sedikit langsung di berhentikan dari tugas dan jabatannya tanpa ada teguran, bicaranya juga seperti ngobrol di warung kopi, jadi pemimping seperti kurang pantas di negeri ini, jadi menurut saya ditahun 2017 nanti, Ahok cukup sampai disitu, dan tidak perlu dipilih kembali.

Langkah-langkah apa yang mendesak untuk dilakukan ?

Sadek SH : yang harus dilakukan adalah segera dilakukan koordinasi seluruh lembaga intelijen di negeri ini, dan Presiden sebagaimana amanat MPRRI, adalah sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata RI, harus secepatnya mengambil tindakan serta memerintahkan pada Panglima TNI, untuk segera membuat gerakan raksi cepat, mengantisipasi masalah teroris maupun ISIS, serta memberantas gerakan sparatis di daerah-daerah, seperti di NAD, Poso, Maluku, Papua maupun daerah lain, lakukan upaya pendekatan sebagaimana yang dilakukan Kepala BIN, Sutiyoso kepada Gerakan Dinminimi di NAD, tanya dulu apa maunya, ajak baik-baik untuk bersama-sama membangun negeri ini, kalau tidak mau diberi peringatan, baru dilakukan tindakan yang tegas.