Dalam acara persiapan kegiatan memperingati Hari Buruh Internasional, KSPI akan melakukan aksi demo di sejumlah kota di Indonesia.
Rusdi mewakili KSPI dalam jumpa Pers menegaskan bahwa tuntutan yang diangkat adalah Penghapusan Outsourcing, Menolak Pemagangan dan Honorer. Serta perlunya perbaikan BPJS Kesehatan dan perbaikan jaminan hari tua.
Sebagaimana kebijakan yang ada, buruh meminta Pemerintah agar menghapus PP Nomor.78 tentang Upah Minimum.
Adanya outsourcing telah membuat pekerja tidak punya masa depan, karena mereka bisa dipakai, tapi bisa diberhentikan kapan saja. yang lebih parah yaitu "Pemagangan", kalau outsourcing memperoleh gaji sesuai UMR, namun Pemagangan yang kerjanya sama dengan tenaga kontrak, tapi hanya memperoleh uang lelah atau uang saku saja. Adik-adik kita yang masih sekolah atau kuliah, setelah lulus bukannya kerja dengan gaji penuh, namun harus magang dengan uang saku yang jauh dibawah UMR.
Yang akan diperjuangkan juga tenaga Honorer, dimana pekerja honorer di berbagai instansi pemerintah dan sekolah hanya memperoleh upah 300 ribu hingga 1 juta perbulan, itupun diberikan 3 bulan sekali, ini adalah bentuk perbudakan yang tidak boleh ada lagi, kita akan terus perjuangkan kesejahteraan buruh, tegasnya.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) Said Iqbal menegaskan bahwa dalam kegiatan May Day KSPI akan mengkonsentrasikan masa ke Tennis Indoor Senayan yang dihadiri 50 ribu buruh, dari Jabodetabek, sehingga KSPI tidak akan longmart, namun untuk kota lain akan dilakukan oleh buruh seperti Bandung, Semaranf, Surabaya, Riau, Batam, Medan dan kota besar lainnya, dan di tennis indoor akan dihadiri Prabowo Subianto, tegasnya.
Saat disinggung dengan isu pilitik, Said Iqbal menegaskan bahwa pihaknya hanya ingin mengamankan caleg dari KSPI yang cukup banyak menjadi Caleg, Gerindra, PKS, PDIP dan partai lain, dimana caleg dari KSPI banyak yang memperoleh suara terbanyak, dan akan duduk di DPRRI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota, kita akan berjuang di parlemen, tegasnya.
KSPI dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi turut mengapresiasi Presiden Jokowi yang menyetujui akan adanya perubahan PP No.78 tahun 2015, dan diumumkan pada Mayday 1 Mei mendatang, paparnya.
0 komentar:
Posting Komentar