Medan, 20 Juli 2017
Melalui forum ini hendaknya dapat dijalin komunikasi yang efektif dan efisien antara Bakamla RI dengan instansi pusat maupun daerah serta terjalinnya sinergi antarinstansi untuk menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia khususnya perairan Sumatera Utara.
Hal tersebut dikatakan Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H. dalam sambutannya yang dibacakan Direktur Kebijakan Keamanan Laut Sucipto, S.H., M.Hum., di Hotel Grand Mercure, Medan, Prov. Sumatera Utara, Kamis (20/7/2017).
Menurut Kabakamla, permasalahan/isu keamanan dan keselamatan di laut yang menjadi concern Bakamla RI saat ini beserta peraturan pemerintah dan Undang-Undang terkait keamanan dan keselamatan maritime perlu diketahui bersama, didiskusikan dan dicarikan solusi terbaik.
Untuk itu, lanjutnya, melalui forum ini Bakamla RI bermaksud untuk membangun dan menghasilkan kesamaan persepsi dan tindakan bersama instansi terkait lainnya, khususnya dari aspek penegakan hukum dengan system multidoor, dimana penyidik mampu mengungkap sampai kepada mustermine.
Hal ini terkait dengan peran Bakamla RI sesuai UU No. 32/2014 dan Perpres No. 178/2014, dimana Bakamla RI mempunyai kemampuan berupa patroli keamanan dan keselamatan, kemampuan surveillance, dan sinergitas, katanya.
Dikatakan pula, kegiatan yang dilaksanakan Bakamla RI pada prinsipnya terbagi dua, yaitu kedalam dan keluar. Kedalam berupa kegiatan Operasi Bersama untuk mencegah dan menindak para pelanggar hukum di laut, sedangkan keluar adalah memberdayakan diplomasi maritim sebagaimana tertuang dalam Perpres 16/2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.
Penindakan oleh Bakamla RI bukan berarti penyelesaian hukum. Berdasarkan undang Undang yang ada, Bakamla RI diberi kewenangan menangkap para pelaku tindak pidana di laut, namun penyelesaian hukum ada di penyidik stakeholder sesuai kewenangan masing-masing. Oleh karenanya, melalui forum ini Bakamla RI mengkoordinasikan seluruh instansi terkait untuk dapat bersinergi dalam mewujudkan kebijakan pemerintah pada sektor kelautan, terutama visi yang tertuang dalam Perpres 16/2017.
Dalam forum yang mengusung tema, Sinergitas Antar Instansi Terkait Dalam Rangka Mengharmonisasikan Permasalahan Keamanan dan Keselamatan di Laut, tersebut, dihadirkan empat nara sumber, yaitu Direktur Hukum Bakamla RI Laksma TNI Yuli Dharmawanto, S.H., M.H., Direktur Penindakan dan Pengejaran BNN Brigjen Pol Drs. Irwanto, Kasubdit Pengawasan Dirjen Imigrasi M. Adnan, dan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara Dr. Budi Agustono.
Adapun perwakilan instansi yang hadir sebagai peserta antara lain dari DKP Sumut, Ditpolair Sumut, Imigrasi Belawan, Kejati Sumut, TNI AL, PSDKP Belawan, Polair Belawan, BNNP, KSU Belawan, dan PN Medan. (Humas Bakamla RI)
0 komentar:
Posting Komentar