Sinergitas seluruh Stakeholder Kemaritiman dalam Pengamanan Maritim Indonesia

*Sin

ergitas seluruh Stakeholder Kemaritiman dalam Pengamanan Maritim Indonesia

Panglima Komando Armada I (Pangkoarmada I) Laksda TNI Abdul Rasyid K, S.E., M.M. mengikuti Rapat Koordinasi Pengamanan Maritim Indonesia yang digelar Badan Keamanan Laut (Bakamla) secara daring di Mako Koarmada I, Jl. Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Selasa (29/12)

Dalam Rapat Koordinasi tersebut, Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia selaku pimpinan Rakor memaparkan kondisi terkini yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat, terlebih lagi dalam pelaksanaannya membutuhkan sinergi semua stakeholder kemaritiman. Rakor ini bertujuan untuk menyamakan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak stakeholder di laut guna pengamanan perairan Indonesia.

Maraknya aksi penyelundupan narkoba, angka kecelakaan laut masih cukup tinggi, IUU fishing, pelanggaran HAM terhadap ABK Indonesia, pencemaran laut, kedatangan pencari suaka ke Indonesia, dan pelanggaran wilayah oleh kapal asing menjadi topik yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Maritim Indonesia yang dilakukan secara virtual, berpusat di Mabes Bakamla RI, Jl. Proklamasi No. 56, Jakarta.

Potensi pelanggaran hokum, kerawanan dan tindak kejahatan di laut yang dinamis, jika tidak ditangani secara cepat dan tepat, akan berpotensi memberikan dampak buruk bagi beberapa aspek penting di Indonesia. Mulai dari masalah ekonomi, hingga kedaulatan negara. Terlebih lagi, tindakan-tindakan ini berlangsung di tengah masa pandemi Covid-19.

"Adapun maksud dari Rakor ini adalah menyampaikan isu terkini di laut untuk mendorong kembali tingkat kewaspadaan maritim, dengan output yang diharapkan adalah adanya konsep pengamanan maritim yang dapat dilakukan bersama," ucap Laksdya TNI Aan Kurnia.

Dalam kesempatan yang diberikan Pimpinan Rakor, Pangkoarmada I memaparkan hasil Operasi yang telah dilakukan oleh Koarmada I pada tahun 2020 yakni Rekapitulasi Tangkapan oleh Koarmada I, Kejadian SAR/Kecelakaan Laut yang ditangani Koarmada I serta menyampaikan data pelanggaran wilayah yang tercatat di Koarmada I pada tahun 2020.

Pangkoarmada I berharap dengan diadakannya Rapat Koordinasi Pengamanan Maritim Indonesia seperti ini, dapat menciptakan sinergi semua instansi yang memiliki kewenangan di laut. Kerja sama yang dilakukan dapat berupa gelar operasi dan latihan bersama. Selanjutnya dengan pertukaran informasi dan saling membangun kapasitas untuk bersinergi serta bersama-sama menyempurnakan konsep pengamanan yang dapat diterapkan untuk menjaga perairan Indonesia secara sinergis.

Kegiatan Rapat Koordinasi Pengamanan Maritim Indonesia yang diadakan Bakamla RI diikuti pemangku kepentingan di bidangnya seperti perwakilan dari TNI, TNI AL, Polri, Kemenko Polhukam, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Intelijen Negara, Ditjen PSDKP, KKP, dan Ditjen Bea dan Cukai.