Menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat GABPEKNAS, TB Pangaribuan, bahwa Kenduri Tasyakuran Nasional Masyarakat Jasa Konstuksi Indonesia kali ini, disamping memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke 70 tahun juga sebagai ungkapan syukur atas penyatuan dua lembaga pengembangan jasa konstuksi saat ini, karena 5 tahun lebih ada dualisme, dan Mentri Pekerjaan Umum dan Perumaah Rakyat pada 27 Juli 2015 telah menyatukan kembali dalam wadah Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional , sehingga kita berharap kedepan lembaga ini sudah tidak lagi di goyang-goyang oleh pihak manapun juga, dan kita tetap satu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No,18 tahun 1999 tentang Jasa Konstuksi, tegasnya.
Sementara dalam sambutannya, Direktur Jenderal Bina Kontruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Ir. Yusid Toyib, M.Eng.Sc, berharap lembaga pengembangan jasa konstuksi di Indonesia tetap satu dan tidak mendua, apalagi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean yang dimulai 1 Desember 2015, kita harus bersatu, sehingga kita akan kuat dalam menghadapi persaingan global atas serangan perusahaan jasa konsuksi dari Negara lain.
Maraknya aksi demo para buruh, atas pemutusan hubungan kerja di beberapa perusahaan saat ini, sebagai Pemerintah berharap seluruh perusahaan jasa konstuksi di Indonesia tidak ada yang mem-PHK karyawannya, mari bangun Lembaga ini lebih kokoh, maju, kuat dan tetap jaya, melalui Rakernas GABPEKNAS ini, Kementrian PU dan PR berharap akan menghasilkan program kerja yang baik dan ada saran/masukan atau usulan yang spesifik, guna membantu masyarakat industri konstuksi di Indonesia, pinta Yusid Royib.
Sementara ditempat yang sama, Ketua Dewan Penasehat GABPEKNAS DPD DKI Jakarta, Prof. Dr.MH Matondang berharap seluruh jajaran Pengurus DPP maupun DPD GABPEKNAS betul-betul solid dan jangan ada lagi perpecahan, tingkatkan SDM untuk membangun organisasi yang baik, dan Pemerintah harus melakukan pembinaan karena pergerakan usaha jasa konstuksi di era pasar bebas ini akan bergerak dengan cepat, kekawatiran pengusaha Konstuksi harus direspon positif.
Saat disinggung akan minimnya penyerapan anggaran khususnya dibidang Konstuksi, Prof Matondang mengaku prihatin, hal tersebut terjadi taklain karena ketidakharmonisan Eksekutif dengan Legeslatif, seharusnya Pemerintah Daerah dengan DPRD bisa saling menghargai, karena semua bekerja untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara, sehingga dalam pengesahan APBD DKI menjadi molor, dan berdampak pada mundurnya proses lelang dan pelaksanaan beberapa proyek fisik di DKI Jakarta, dan berdampak pada penciptaan lapangan kerja di DKI Jakarta itu sendiri, oleh sebab itu dirinya berharap Pemerintah sebagai pengguna anggaran dapat lebih fleksibel dan jangan terlalu kaku, jangan seolah-olah kita dalam revolusi pembasmian korupsi, karena semua itu harus bertahap dan pelan-pelan, pintanya.
0 komentar:
Posting Komentar