KADISOPSLATAL
BUKA SEMINAR PENGAMANAN WILAYAH PERBATASAN LAUT
Jakarta, 11 Desember 2017 -- Ancaman dan
gangguan keamanan di wilayah perbatasan laut yang mengemuka saat ini berupa
kejahatan lintas negara transnational
organized crime/TOC, yaitu antara
lain people smuggling, piracy/sea armed
robbery, drug illicit, illegal logging, terrorism, illegal fishing dan
pelanggaran wilayah serta masalah perbatasan laut antara negara Republik
Indonesia dengan negara tetangga, demikian disampaikan Kepala Dinas Operasi dan
Latihan TNI Angkatan Laut (Kadisopslatal) Laksamana Pertama TNI Abdul Rasyid K.,
S.E., M.M., saat membuka Seminar Pengamanan Wilayah Perbatasan Laut di Wisma
Elang Laut Jl. Diponegoro Jakarta Pusat, Senin (11/12).
Dalam sambutan Asisten Operasi (Asops)
Kasal Laksamana Muda TNI I.N.G.N. Ary Atmaja, S.E., yang dibacakan oleh
Kadisopslatal mengatakan guna mewujudkan stabilitas keamanan di laut diperlukan
upaya dari seluruh komponen bangsa untuk menghadapi segala bentuk gangguan dan
ancaman di laut dengan mengerahkan segala daya kemampuan dari berbagai instansi
yang berwenang melaksanakan pengamanan diwilayah perbatasan laut, oleh karena
itu untuk mensinergikan kekuatan tersebut diperlukan aturan hukum yang dapat
digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengamanan wilayah
perbatasan laut, ungkapnya.
Asops Kasal juga berharap semoga melalui
forum ini dapat dijadikan sebagai media memadukan berbagai pandangan yang
dinamis dan konstruktif, sehingga apa yang dihasilkan nantinya dapat memberikan
pandangan dan wawasan yang komprehensif dalam mendukung penyempurnaan
penyusunan rancangan peraturan presiden tersebut, kata Asops Kasal.
Sementara itu Kepala Dinas Pembinaan
Hukum Angkatan Laut (Kadiskumal) Laksamana Pertama TNI Supradono, S.H., saat
menutup acara seminar mengatakan hasil dari kegiatan seminar ini akan dijadikan
bahan masukan dalam penyusunan rancangan peraturan presiden tentang pengamanan
di wilayah perbatasan laut yang merupakan prakarsa dari TNI Angkatan Laut dan
telah disetujui oleh Kementerian Pertahanan RI serta telah menjadi program
Legislasi Pertahanan tahun 2017, jelasnya.
Seminar yang mengambil tema tentang “Pengamanan
Wilayah Perbatasan Laut” ini diikuti 100 peserta yang berasal dari perwakilan
Kementerian Sekretaris Negara (Kemensekneg) RI, Kementerian Pertahanan RI,
Kemenkopolhukam RI, Kementerian Perhubungan RI, Kementerian Keuangan RI, Badan
Nasional Pengamanan Perbatasan, Kepolisian Republik Indonesia, Mabes TNI, Mabes
TNI AL, Mabes TNI AU dan Kejaksaan RI.
Narasumber dalam acara seminar ini
antara lain, Asisten Deputi I Bidang Pengelolaan Batas Laut dan Udara Badan
Nasional Pengelolaan Perbatasan Ir. Rahman Ibrahim dengan materi Konsep
pengamanan wilayah perbatasan laut dan hubungan kerjasama kelembagaan/instansi
terkait. Pembicara kedua Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan
Kemenkumhan RI DR. Drs. Karjono, S.H., M.Hum., dengan topik Mekanisme
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan pembicara ketiga Paban III Staf
Operasi Angkatan Laut Kolonel Laut (P) Irvansyah tentang Konsep pelaksanaan
operasi pengamanan wilayah perbatasan laut.
0 komentar:
Posting Komentar