Seskoal,“Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus dapat membawa kesejukan di tengah-tengah masyarakat dengan tidak turut meneruskan atau menyebarkan isu-isu tidak jelas yang dibuat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab”.
Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahtjanto, S.I.P., dalam amanat tertulis yang dibacakan Sekretaris Lembaga (Seklem) Seskoal Kolonel Laut (P) Gusmaidi, S.Mn, M.M saat bertindak selaku Inspektur Upacara pada Upacara Bendera 17-an di lapangan apel Seskoal, Bumi Cipulir, Jakarta Selatan, Selasa (17/04) yang diikuti para Pejabat Utama Seskoal, Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS Seskoal.
Salah satu tantangan yang akan dihadapi TNI dalam waktu dekat adalah Pilkada serentak di 171 daerah seluruh wilayah Indonesia. Pesta demokrasi tersebut biasanya akan diiringi dengan meningkatnya suhu politik di tanah air. Kerawanan akan timbul bila hal itu dibarengi dengan berbagai tindakan kontra produktif seperti kampanye hitam dan provokasi serta pengerahan massa yang anarkis.
“Saya minta kepada seluruh Prajurit dan PNS TNI untuk tidak bersikap reaktif terhadap segala isu yang berkembang dan tetap fokus pada tugas yang diemban. Apa bila masyarakat meminta konfirmasi, sampaikan penjelasan yang tidak memperkeruh suasana”, tegas Panglima TNI.
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahtjanto, S.I.P juga menekankan agar Prajurit TNI tetap menjaga netralitasnya karena TNI adalah institusi strategis yang memiliki jangkauan sampai ke pelosok nusantara dan mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat serta bertugas untuk mengamankan dan menjamin suksesnya pesta demokrasi yang tidak boleh dirusak oleh sikap yang tidak netral.
Lebih lanjut dikatakan, keikutsertaan beberapa purnawirawan TNI dalam Pilkada tidak boleh mempengaruhi netralitas prajurit TNI. Partisipasi para purnawirawan tersebut memang menunjukkan adanya penghargaan masyarakat terhadap purnawirawan, sekaligus wujud partisipasi aktif dalam politik setelah kembali ke tengah-tengah masyarakat. Namun partisipasi tersebut tidak boleh menyeret TNI ke kancah politik praktis
0 komentar:
Posting Komentar