Setelah melalui proses pemilihan Ketua Umum yang cukup alot, dalam Musyawarah Besar yang digelar di Asrama Haji Pondok Gede, akhirnya Emil Abeng terpilih sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Kosgoro 1957, dalam komitmennya Emil Ageng mengaku akan konsen dengan dunia pendidikan dan peningkatan ekonomi rakyat, Himpunan Pengusaha Kosgoro 1957 (HPK 1957), kini memilih tidak melakukan politik praktis, meskipun keberadaannya sebagai pendukung Partai Golkar, namun HPK 1957, lebih memilih berkonsentrasi dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran yang ada dibeberapa daerah di Indonesia.
Politisi muda yang juga anggota DPRRI dari Fraksi Golongan Karya ini juga mengaku, bahwa sebagai ketua HPK 1957 yang baru terpilih, pihaknya akan mengagendakan kemiskinan dan pengangguran sebagai agenda utama dalam kepemimpinannya, sebagai pengusaha menurutnya juga harus saling mengisi, bagaimana produk jasa atau barang akan dibeli masyarakat, kalau masyarakatnya miskin dan pengangguran, oleh sebab itu perlu adanya kebersamaan antara pemerintah dan pengusaha dalam mengatasi hal tersebut.
Pihaknya juga mengaku bersyukur Pemerintah sudah memiliki program UMKM, namun program tersebut masih ada kekurangan, karena pada kenyataannya pengusaha kecil dan menengah masih kesulitan memperoleh pinjaman dari perbankan, kita harus ingat bahwa 80% pengusaha Indonesia adalah pengusaha sector informal dan pengusaha formal hanya 20%, sementara pengusaha informal inilah yang selama ini kesulitan dalam akses permodalan, kedepan Himpunan Pengusaha Kosgoro 1957 akan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah, untuk mencari solisi bersama, agar dunia perbankan mempermudah proses pemimjaman uang, sehingga pengusaha sektor informal dapat bergerak, maju dan berkembang dengan baik, HPK 1957 akan terus meningkatkan kepedulian dalam meningkatkan derajat ekonomi rakyat, sehingga kemiskinan dan pengangguran dapat terus ditekan, papar Emil Abeng.
Saat disinggung akan kewajiban perusahaan untuk mengeluarkan sebagian dari keuntungan perusahaan untuk kegiatan sosial (Corporate Social Responbility), putra pengusaha nasional yang juga mantan Menteri Pertambangan dan Energi, Tantri Abeng ini mengaku, bahwa sebenarnya perusahaan senang-senang saja mengeluarkan dana CSR, karena hal tersebut juga sebagai bentuk amal, cuma yang jadi masalah bagaimana perusahaan dapat mengeluakan CSR, kalau perusahaan rugi, maka kerjasama pemerintah dengan swasta juga harus ditingkatkan, bagaimana perusahaan swasta tidak lagi dibebani dengan harga untuk berbisnis, seperti beban UU Pajak maupun UU Buruh, semua harus dipecahkan bersama, agar tercapai keselarasan antara dunia usaha, pemerintah maupun masyarakatnya sendiri, tegasnya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif KOSGORO 1957, HR Agung Laksono, kepengurusan HPK 1957 yang baru, hendaknya dapat mendarmabaktikan untuk kepentingan masyarakat, susunlah program berkesinambungan untuk membesarkan organisasi, dengan kegiatan sosial kemasyarakatan, pemberdayaan, motivasi agar masyarakat dapat terpenuhi hak dasar/hak pokok dibidang ekonomi, sosial dan politik, bagaimana Himpunan Pengusaha Kosgoro dapat prorakyat dan mampu tapil ditengah masyarakat, sehingga berdampak positif pada organisasi serta masyarakat itu sendiri.
HR Agung Laksono yang juga kini menjabat Menkokesra juga meminta pada pengurus HPK 1957 agar dalam bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan lain, hubungan dengan Angkatan Muda Kosgoro 1957 serta Gerakan Persatuan Perempuan Kosgoro 1957 maupun PPK Kosgoro 1957 dan Partai Golkar agar terus dibangun, dengan semangat kegotongroyongan. Bagaimana HPK 1957 yang didalamnya adalah para pengusaha dapat turutserta membantu pemerintah dalam pemberantasan kemiskinan, seperti bantuak sosial, bantuan kredit usaha rakyat mapun bentuk pelatihan kewirausahaan. Lakukan terus menerus dan proaktif, pintanya
0 komentar:
Posting Komentar