Pemerintah Daerah diminta untuk dapat memaksimalkan BPBD dalam melakukan koordinasi dengan dinas lainnya, agar penanganan setiap terjadi bencana dapat maksimal, dan kini BNPB juga telah memberikan bantuan berupa peralatan, pelatihan bahkan dana yang dibutuhkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, koordinasi tersebut akan mempermudah dalam pencegahan, penanganan saat bencana serta pasca bencana, pinta Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB Sugeng Triutomo.
Lebih jauh dijelaskan, bahwa saat ini Indonesia telah memasuki musim penghujan, dan sejumlah daerah berpotensi banjir dan tanah longsor, berdasarkan Peta Indeks Rawan Bencana Indonesia tahun 2011, daerah yang rawan banjir yakni, Jambi, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah.
Sugeng menambahkan, sejumlah daerah yang juga perlu mendapat perhatian terhadap ancaman banjir adalah DKI Jakarta, Kali Bengawan Solo (Jawa Tengah khususnya Wonogiri dan Sukoharjo dan Jawa Timur), Banjir Lahar Dingin Merapi (Jateng DIY), Daerah Jratunseluna (Jateng), Banjir Lahan Dingin Semeru (Jatim), Sungai Citarum (Jabar), Gunung Barakaraeng (Sulawesi Selatan), dan Kawah Gunung Ijen (Jatim).
Sementara berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia tahun 2011 daerah yang rawan longsor adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, sebagian Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan sebagian Papua. Khusus November 2012, provinsi yang punya potensi longsor paling tinggi adalah Bangka Belitung, Jambi, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Gorontoalo, dan Kalimantan Selatan.
Untuk itu, BNPB juga sudah menyiapkan strategi dalam proses penanggulangan bila terjadi banjir dan longsor. Dimana proses penanggulangan bencana sudah diamanatkan dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor. "Kita juga sudah melakukan pertemuan teknis, koordinasi, dan sosialisasi dengan sejumlah kementerian/lembaga terkait," kata Sugeng.
Sementara itu, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Dody Ruswandi juga menambahkan,bahwa saat ini ada 23 provinsi yang lebih dari 50% wilayah kabupaten/kota nya memiliki indeks ancaman bencana banjir dengan kategori sedang dan tinggi yakni Aceh, Riau, Jambi, Sumsel, Babel, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulteng, Sulbar, Sulut, Sulsel, Malut, Maluku, Papua Barat dan Papua.
Sementara, provinsi yang berpotensi banjir tinggi pada bulan Desember 2012 s.d Januari 2013 yakni Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim dan Sulsel.
Berdasarkan peta rawan bencana tanah longsor dari PVMBG untuk bulan November 2012, daerah yang berpotensi tinggi tanah longsor di Indonesia antara lain berada di Provinsi Babel, Bengkulu, Jambi, Banten, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Bali, Gorontalo, dan Kalsel, kata Dody.
Berdasarkan hasil assessment BNPB mengenai gambaran penduduk terancam banjir di DKI Jakarta, disebutkan, daerah Jakarta Utara 51 persen wilayahnya dengan penduduk sebanyak 500.918 jiwa yang terparah, apabila banjir akan terjadi.
Disusul kemudian Jakarta Barat, 19 persen wilayahnya dengan jumlah penduduk sebanyak 187.707 jiwa, kemudian Jakarta Timur, 17 persen wilayahnya dengan penduduk sebanyak 167.753 jiwa, Jakarta Pusat, 7 persen wilayahnya dengan jumlah penduduk 64.633 jiwa, dan Jakarta Timur dengan luas wilayah terdampak banjir dengan jumlah penduduk sebanyak 62.388 jiwa.
Dodi menjelaskan, dalam gambaran wilayah rawan banjir di DKI disebutkan wilayah DKI Jakarta dilalui oleh 13 sungai/kali yang berpotensi menimbulkan banjir di musim penghujan yakni Kali Mookervart, Kali Angke, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kali Grogol, Kali Baru Barat, Kali Ciliwung, Kali Baru Timur, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Kramat, dan Kali Cakung.
Untuk antisipasi banjir di Jakarta telah dibuat 4 aliran pengendali yakni Cengkareng Drain, Banjir Kanal Barat, Cakung Drain dan Banjir Kanal Timur, jelasnya.
Berdasarkan data, di DKI Jakarta tercatat 44 Kecamatan yang ada, 32 Kecamatan (72,7%) diantaranya memiliki wilayah yang rawan banjir dan dari 267 Kelurahan yang ada, 93 Kelurahan (34,8%) merupakan wilayah rawan banjir dan genangan serta mengancam sekitar 983.399 jiwa penduduk atau 10,2% dari total penduduk Jakarta sebanyak 9.588.198 jiwa.
Dodi mengatakan, mekanisme penanganan darurat bencana banjir dan tanah longsor di Indonesia tahun 2012/2012, yakni sebelum terjadi banjir dengan melakukan pengecekan alat pengendali banjir berupa waduk, pompa-pompa, pintu-pintu air, gorong-gorong, alat komunikasi, alat berat, perahu karet dan penyiapan logistik.
Kemudian dilakukan jadual piket, petugas piket, koordinasi instansi terkait, memperhatikan informasi BMKG, dan pedoman siaga banjir, memberikan informasi kepada petugas masyarakat akan terjadi banjir. Selain itu juga melakukan rapat koordinasi tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
Saat terjadi banjir dengan penyiapan posko, melakukan kaji cepat, pemberian pelayanan pencarian pertolongan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, dan perbaikan sarana prasarana vital. Selain itu juga dilakukan pendampingan oleh BNPB untuk status bencana provinsi dan kabupaten/kota, ataupun komando oleh BNPB untuk status bencana tingkat nasional. “Saat terjadi banjir dengan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi, kata Dodi.
0 komentar:
Posting Komentar