Wagub DKI Koordinasikan Penanggulangan Kemiskinan

Tingginya angka kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta, telah mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bersama-sama melakukan langkah nyata dalam memerangi kemiskinan, dan salahsatu upaya tersebut adalah melakukan optimalisasi dinas terkait dalam penanggulangan kemiskinan, dan bertempat di Aula LMPJ Jakarta Timur, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menggelar Rakerda bersama jajaran SKPD untuk membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat DKI.

Ahok mengaku terkejut saat dirinya diberitahu oleh Menkokesra, bahwa dirinya adalah Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat DKI, sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Presiden maupun Peraturan Menkokesra, oleh sebab itu tanggung jawab ini akan dimaksimalkan bersama timnya.

Dalam paparannya Ahok mengaku bersama Gubernur Jokowi telah meluncurkan Kartu Jakarta Sehat, dimana masyarakat yang berobat di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah di Kelas III, akan dibiayai oleh Pemda DKI atau Gratis, hal tersebut sebagai bentuk agar mereka yang menderita sakit tidak jatuh miskin, kebijakan yang lain adalah Kartu Jakarta Pintar, bagaimana orang tua tidak terbebani dengan pendidikan, saat ini Pemda DKI telah menggratiskan biaya pendidikan di Sekolah Negeri hingga SMA/K, kedua kebijakan ini diharapkan akan mendorong orang tua untuk dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga, dan tidak jatuh miskin, demikian juga anak-anak dapat belajar meraih cita-citanya, ungkap Ahok yang juga disambut tepuk tangan peserta Rakerda.

Kebijakan lain adalah efisiensi anggaran disemua dinas, agar tidak menggunakan anggaran untuk hal-hal yang tidak perlu, namun tetap efektif dalam penggunaannya sehingga program pro rakyat dapat berjalan dengan baik, “Rakyat harus dapat jaminan pendidikan, kesehatan, perumahan dan perekonomiannya meningkat. Ini prinsip yang sederhana,” ucap Ahok yang juga menggambarkan kehidupanya selama ini.

sementara Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan serta Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta, Asep Syarifudin juga menambahkan, bahwa rakerja ini adalah upaya mengevaluasi apa yang sudah dilakukan dan menyusun apa yang akan kita lakukan ditahun 2013 mendatang dalam penanggulangan kemiskinan, sebagaimana yang diinstuksikan Gubernur maupun Wagub, kita akan berkonsentrasi dalam pendidikan, kesehatan, UKM, transportasi dan penataan kawasan kumuh.

Disamping itu adalah upaya mengevaluasi dan melakukan kerjasama dengan mitra kerja kita, yaitu pihak swasta. Sampai sejauh mana swasta menggunakan dana CSR untuk penanggulangi kemiskinan, apalagi penggunaan dana CSR telah diatur dalam perudang-udangan yang ada, oleh sebab itu pihaknya meminta para perusahaan yang ada di Jakarta dalam menyalurkan CSR nya secara benar dan tepat sasaran, kalau tidak maka akan kita tegur dan ingatkan, tegas Asep Syarifudin. (Rul).