Perkembangan potensi konflik Laut China Selatan kini semakin memanas. Meskipun Indonesia bukan termasuk claimant state, namun posisi geografi Indonesia, memaksa Indonesia harus waspada agar tidak masuk dalam pusaran konflik tersebut. Indonesia harus bisa memainkan peran dalam penyelesaian konflik ini, serta TNI AL harus meningkatan kewaspadaan agar tidak terkena spill over atau dampak dari situasi tersebut.
Demikian diungkapkan Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut (Asops Kasal) Laksamana Muda TNI I.N.G.N. Ary Atmaja, S.E., dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Wakil Asisten Operasi (Waasops) Kasal Laksamana Pertama TNI Mintoro Yulianto, S.Sos., M.Si., saat membuka pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Bidang Hukum (Rakerniskum) TNI AL Tahun Anggaran 2016 di Mega Mendung, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/11).
Asops Kasal juga menjelaskan saat ini permasalahan hukum baik yang aktual maupun potensial terjadi adalah permasalahan keamanan laut dengan meningkatnya aksi-aksi kejahatan, yang semula didominasi oleh kejahatan konvensional dengan pelaku dari kalangan masyarakat biasa, beberapa tahun belakangan ini meluas menjadi kejahatan berdimensi internasional atau sering disebut transnational crime, antara lain perompakan, illegal fishing, terorisme, penyelundupan serta illegal migrant.
Penyelesaian beberapa tindak pidana tersebut, kata Asops Kasal, perlu dilaksanakan secara lintas sektoral dan lintas negara. Untuk itu diperlukan adanya kerja sama antar beberapa instansi dalam menangani beberapa permasalahan tersebut. Diskumal dan jajaran harus dapat menjalankan perannya dengan memberikan bantuan hukum dan saran-saran yang berkaitan dengan hukum,, tegas Asops Kasal.
Sementara itu, Kadiskumal Laksamana Pertama TNI Supradono, S.H., menjelaskan, Rakerniskum 2016 yang digelar selama dua hari mulai tanggal 23-24 November 2016 ini diikuti 47 orang Perwira Hukum TNI AL. Kegiatan yang mengambil tema “Dengan Rakerniskum TNI Angkatan Laut TA 2016 Kita Tingkatkan Soliditas dan Kinerja Dinas Hukum TNI Angkatan Laut”. Rakernis difokuskan pada pembahasan permasalahan yang menonjol dari Diskum Lantamal Wilayah Barat, Wilayah Timur, serta solusi pemecahannya.
Menurut Kadiskumal, Dengan pembahasan masalah hukum yang saat ini sedang mengemuka, diharapkan para perwira hukum mendapat pengetahuan, informasi dan solusi pemecahan yang komprehensif serta diharapkan para perwira hukum untuk selalu mengikuti perkembangan hukum dan permasalahan yang berkaitan dengan bidang tugasnya, jelasnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh Perwira Hukum Angkatan Laut dari seluruh jajaran TNI AL baik Kotama/Pangkalan dan Mabesal, serta di hadiri oleh para pejabat di lingkungan Dinas Pembinaan Hukum Angkatan Laut.
0 komentar:
Posting Komentar