Praktek tindak pidana korupsi, baik penyalahgunaan anggaran maupun wewenang acap kali di lakukan oleh penyelenggara negara baik di tingkat pusat maupun di daerah - daerah.
Kejahatan Korupsi semakin menjalar dan sulit teratasi, korupsi bergerak secara melembaga dan sistimatis, untuk mengatasi hal tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) di harapkan bekerja lebih ekstra lagi dan cepat merespon setiap ada pengaduan - pengaduan masyarakat dalam menggali terjadinya suatu tindak pidana korupsi terutama di daerah - daerah.
Hal ini di sampaikan oleh Andi Baharuddin, SH Direktur Eksekutif, Komite Anti Korupsi Indonesia ( KAKI ) dalam konfrensi pers nya di jkt Rabu, 23 januari 2019 , menurutnya KPK sudah mulai tunjukan taringnya sebagai Lembaga Anti Rasua melalui ott kepala-kepala daerah selama ini, namun belum maksimal dalam pencegahan maupun penindakan terhadap kasus - kasus besar , ini bisa di sebabkan oleh keterbatasan baik personil maupun sarana dan prasana pendukung KPK belum memadai.
Menyinggung tentang singronisasi antara KPK, Kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan penindakan terhadap Korupsi, Andi, menyatakan singkronisasi ketiga Lembaga Peradilan itu di tingkat pusat udah cukup baik, tapi di daerah - daerah KPK lamban melakukan pencegahan dan penindakan , ini di sebabkan oleh kurangnya personil KPK tadi, sementara Kejari maupun Kejati jarang yg punya nyali untuk menggiring para koruptor di daerah sampai ke pengadilan , salah satu contoh, beberapa kasus dugaan korupsi di wilayah Sulawesi Barat yang dilaporkan oleh elemen masyarakat ke Kejati Sulselbar terkait dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang di kabupaten Mamasa tidak pernah di proses dgn tuntas, oleh karena itu KAKI segera membongkar dan melaporkan dugaan korupsi di Kabupaten Mamasa sejak tahun 2012 sampai 2018 di KPK, termasuk kasus - kasus yg di laporkan oleh elemen masyarakat di ke Kejati Sulselbar di antaranya, kasus dugaan korupsi Bantuan sosial, dana hibah dan bantuan keuangan T. A 2011 - 2012 , Temuan BPK T. A 2013 -2014 dan korupsi pengadaan 1 juta bibit kopi serta proyek sambung samping Coklat ( KAKAO ) kami akan dorong KPK agar segera mengambil alih dan menindaklanjutinya ,di samping itu kami mendesak KPK juga melakukan Investigasi menyeluruh di Kabupaten mamasa mengingat rawan dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ) ungkapnya.
0 komentar:
Posting Komentar