TNI AL BEKERJASAMA DENGAN UNPAD GELAR PELATIHAN HUKUM INTERNASIONAL TERKAIT LAUT
Jakarta, 21 Oktober 2019,- TNI Angkatan Laut (TNI AL) dalam hal ini Dinas Pembinaan Hukum Angkatan Laut (Diskumal) bekerjasama dengan Universitas Padjadjaran Bandung melalui Pusat Studi Hukum Laut Internasional Fakultas Hukum Unpad mengelar kegiatan Pelatihan Hukum Internasional Terkait Laut Tahun 2019 bertempat di Kampus Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat, Senin (21/10).
Pelatihan ini dilaksanakan untuk pertama kali di Unpad pasca Perjanjian Kerjasama (PKS) antara TNI AL dengan Unpad yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu dengan pertimbangan bahwa Fakultas Hukum Unpad memiliki kredibilitas yang tinggi baik dari aspek program pendidikan maupun konsepnya dalam pengembangan Hukum Laut Internasional.
Kegiatan yang akan dilaksanakan mulai tanggal 21 sampai dengan 29 Oktober 2019 mendatang ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pembinaan Hukum Angkatan Laut (Kadiskumal) Laksamana Pertama TNI Kresno Buntoro, S.H., LL.M., Ph.D., dan diikuti lebih kurang 30 peserta yang terdiri dari Perwira TNI AL berpangkat Letda sampai dengan Letnan Kolonel yang berprofesi sebagai Perwira Pelaut, Intelijen, Hukum, dan perwira Survey/pemetaan dari Mabesal, Koarmada I, II, Kolinlamil, Hidro Oseanografi, Seskoal dan Puspenerbal.
Kadiskumal saat acara pembukaan mengatakan bahwa sebagai negara maritim dengan perairan yang demikian luas merupakan keniscayaan laut menjadi yang utama sebagai sarana dan wahana mempersatukan bangsa baik dibidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Disamping itu, luasnya laut yurisdiksi nasional dan besarnya bentangan spectrum ancaman di laut merupakan tantangan bagi TNI AL dalam melindungi kepentingan bangsa Indonesia serta untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan bangsa Indonesia.
Menurut Kadiskumal, Hukum Laut Internasional diadakan dengan maksud untuk mengatur dan mengurangi adanya konflik antara para pengguna laut baik itu negara pantai, negara pengguna maupun para pengguna. Sebagai aparat penegak hukum di laut maka perwira TNI AL dalam melaksanakan tugasnya dituntut selain mengerti dan memahami hukum nasional maka dituntut pula untuk memahami ketentuan hukum Internasional khususnya yang terkait dengan hukum laut.
“Bersamaan dengan timbulnya permasalahan atau konflik terkait dengan aspek Hukum Laut Internasional yang melibatkan TNI AL serta untuk menjawab tantangan tugas kedepan maka diperlukan kemampuan personel yang mampu dan handal membantu menyelesaikan setiap permasalahan hukum di laut”, tegasnya.
Sementara Wakil Dekan Fakultas Hukum Unpad yang juga adalah Kepala Pusat Studi Hukum Laut Internasional Fakultas Hukum Unpad RA. Gusman Catur Siswandi, S.H., LL.M., Ph.D mewakili Dekan Fakultas Hukum Prof. Dr. An An Chandrawulan, S.H., LL.M merasa terhormat karena dapat bekerjasama dengan TNI AL khususnya di bidang Hukum dan merasa beruntung karena dapat berinteraksi langsung dengan Prajurit Prajurit TNI AL yang setiap hari berhadapan dengan permasalahan permasalahan di laut. "Saya berharap kegiatan ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan Hukum Laut Internasional dan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dapat lebih menunjukkan peran dan kontribusinya", ungkapnya
Pelatihan Hukum Internasional Terkait Laut Tahun 2019 menghadirkan para pengajar,instruktur dan nara sumber para Akademisi di Bidang Hukum Internasional seperti Prof. Dr. Etty Agoes, S.H., LL.M, Prof. Dr. An Chandrawan, S.H., LL.M, Prof Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D, Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D, Laksma TNI Kresno Buntoro, S.H., LL.M., Ph.D dan Dosen lainnya dengan materi-materi diantaranya isu-isu umum hukum laut nasional dan internasional, prinsip-prinsip dasar hukum internasional dalam konteks kelautan, tindak pidana pertahanan dan keamanan di laut, lingkungan laut, isu-isu khusus dan hak lintas di laut dan kebijakan luar negeri.
Kegiatan yang dihadiri Guru Besar Hukum Laut Internasional Fakultas Hukum Unpad Prof. Dr. Etty R. Agoes, S.H., LL.M, Manager Operasional Pusat Studi Hukum Laut Internasional Fakultas Hukum Unpad Dr. Prita, Dosen FH Unpad Garry Gumelar Pratama, S.H., M.H., Danlanal Bandung Kolonel Laut
(P) Sunar Solaehuddin dan undangan lainnya ditandai dengan pengalungan tanda peserta latihan dan pertukaran cinderamata.
Demikian berita Dinas Penerangan Angkatan Laut
Jakarta, 21 Oktober 2019,- TNI Angkatan Laut (TNI AL) dalam hal ini Dinas Pembinaan Hukum Angkatan Laut (Diskumal) bekerjasama dengan Universitas Padjadjaran Bandung melalui Pusat Studi Hukum Laut Internasional Fakultas Hukum Unpad mengelar kegiatan Pelatihan Hukum Internasional Terkait Laut Tahun 2019 bertempat di Kampus Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat, Senin (21/10).
Pelatihan ini dilaksanakan untuk pertama kali di Unpad pasca Perjanjian Kerjasama (PKS) antara TNI AL dengan Unpad yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu dengan pertimbangan bahwa Fakultas Hukum Unpad memiliki kredibilitas yang tinggi baik dari aspek program pendidikan maupun konsepnya dalam pengembangan Hukum Laut Internasional.
Kegiatan yang akan dilaksanakan mulai tanggal 21 sampai dengan 29 Oktober 2019 mendatang ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pembinaan Hukum Angkatan Laut (Kadiskumal) Laksamana Pertama TNI Kresno Buntoro, S.H., LL.M., Ph.D., dan diikuti lebih kurang 30 peserta yang terdiri dari Perwira TNI AL berpangkat Letda sampai dengan Letnan Kolonel yang berprofesi sebagai Perwira Pelaut, Intelijen, Hukum, dan perwira Survey/pemetaan dari Mabesal, Koarmada I, II, Kolinlamil, Hidro Oseanografi, Seskoal dan Puspenerbal.
Kadiskumal saat acara pembukaan mengatakan bahwa sebagai negara maritim dengan perairan yang demikian luas merupakan keniscayaan laut menjadi yang utama sebagai sarana dan wahana mempersatukan bangsa baik dibidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Disamping itu, luasnya laut yurisdiksi nasional dan besarnya bentangan spectrum ancaman di laut merupakan tantangan bagi TNI AL dalam melindungi kepentingan bangsa Indonesia serta untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan bangsa Indonesia.
Menurut Kadiskumal, Hukum Laut Internasional diadakan dengan maksud untuk mengatur dan mengurangi adanya konflik antara para pengguna laut baik itu negara pantai, negara pengguna maupun para pengguna. Sebagai aparat penegak hukum di laut maka perwira TNI AL dalam melaksanakan tugasnya dituntut selain mengerti dan memahami hukum nasional maka dituntut pula untuk memahami ketentuan hukum Internasional khususnya yang terkait dengan hukum laut.
“Bersamaan dengan timbulnya permasalahan atau konflik terkait dengan aspek Hukum Laut Internasional yang melibatkan TNI AL serta untuk menjawab tantangan tugas kedepan maka diperlukan kemampuan personel yang mampu dan handal membantu menyelesaikan setiap permasalahan hukum di laut”, tegasnya.
Sementara Wakil Dekan Fakultas Hukum Unpad yang juga adalah Kepala Pusat Studi Hukum Laut Internasional Fakultas Hukum Unpad RA. Gusman Catur Siswandi, S.H., LL.M., Ph.D mewakili Dekan Fakultas Hukum Prof. Dr. An An Chandrawulan, S.H., LL.M merasa terhormat karena dapat bekerjasama dengan TNI AL khususnya di bidang Hukum dan merasa beruntung karena dapat berinteraksi langsung dengan Prajurit Prajurit TNI AL yang setiap hari berhadapan dengan permasalahan permasalahan di laut. "Saya berharap kegiatan ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan Hukum Laut Internasional dan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dapat lebih menunjukkan peran dan kontribusinya", ungkapnya
Pelatihan Hukum Internasional Terkait Laut Tahun 2019 menghadirkan para pengajar,instruktur dan nara sumber para Akademisi di Bidang Hukum Internasional seperti Prof. Dr. Etty Agoes, S.H., LL.M, Prof. Dr. An Chandrawan, S.H., LL.M, Prof Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D, Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D, Laksma TNI Kresno Buntoro, S.H., LL.M., Ph.D dan Dosen lainnya dengan materi-materi diantaranya isu-isu umum hukum laut nasional dan internasional, prinsip-prinsip dasar hukum internasional dalam konteks kelautan, tindak pidana pertahanan dan keamanan di laut, lingkungan laut, isu-isu khusus dan hak lintas di laut dan kebijakan luar negeri.
Kegiatan yang dihadiri Guru Besar Hukum Laut Internasional Fakultas Hukum Unpad Prof. Dr. Etty R. Agoes, S.H., LL.M, Manager Operasional Pusat Studi Hukum Laut Internasional Fakultas Hukum Unpad Dr. Prita, Dosen FH Unpad Garry Gumelar Pratama, S.H., M.H., Danlanal Bandung Kolonel Laut
(P) Sunar Solaehuddin dan undangan lainnya ditandai dengan pengalungan tanda peserta latihan dan pertukaran cinderamata.
Demikian berita Dinas Penerangan Angkatan Laut
0 komentar:
Posting Komentar