Pelaksanaan Rapat Pimpinan Tentara Nasional Indonesia (Rapim TNI) Tahun 2017 telah selesai dan akan dilanjutkan dengan Rapat Pimpinan Tingkat Angkatan, baik Darat, Laut maupun Udara sehingga dapat direalisasikan kegiatan untuk membantu pemerintah dalam mengantisipasi adanya perubahan-perubahan global akibat krisis ekonomi dunia.
Hal tersebut dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo didampingi Kasad Jenderal TNI Mulyono, Kasal Laksamana TNI Ade Supandi dan Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dihadapan awak media massa, usai penutupan Rapim TNI Tahun 2017 di Aula Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (19/1/2017).
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan bahwa, sesuai arahan Presiden RI Ir. Joko Widodo dalam mengantisipasi perubahan global dan adanya dampak dari perubahan tersebut, yang harus dilakukan adalah penyebaran pasukan TNI dan pembangunan pangkalan militer secara merata. “Penyebaran pasukan TNI dan pangkalan militer agar tidak terpusat di Pulau Jawa dan difokuskan di wilayah pinggir Indonesia, sehingga bisa menciptakan sentra-sentra perekonomian baru dan di wilayah tersebut lebih maju, jelasnya.
Dalam penyebaran pasukan TNI, akan dibentuk Kodam baru dan Armada baru. Saat ini TNI hanya berorientasi pada Armada Timur saja, sehingga perlu dibentuk Armada baru yang direncanakan berada di wilayah Papua, tambah Panglima TNI.
Dalam mengantisipasi akibat krisis ekonomi dunia, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo juga menyampaikan bahwa saat ini telah dilaksanakan MoU Kemenkeu dengan TNI dalam mendukung program pemerintah tax amnesty. Kerja sama antara Kemenkeu dengan TNI dan seluruh komponen bangsa lainnya diperlukan percepatan pelaksanaan tax amnesty dan kita pasti bisa memperoleh target yang direncanakan, ujarnya.
Apabila memenuhi target, Menteri Keuangan telah berjanji akan menaikkan anggaran belanja TNI menjadi 100% di tahun 2018, sehingga anggaran tersebut dapat digunakan untuk menghadapi ancaman global, ucap Panglima TNI.
Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengingatkan bahwa Indonesia bukan negara teokrasi maupun negara sekuler, sehingga tidak boleh mempermasalahkan mengenai suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). “Indonesia adalah negara yang masyarakatnya agamais, jadi dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara pasti akan hidup bersama-sama sehingga kita tidak boleh menyudutkan orang-perorang maupun kelompok agama lain, pungkasnya.
0 komentar:
Posting Komentar