Cupli Risman : Semua Kementerian Harus Mampu Menterjemahkan Revolusi Mental

Revolusi Mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo telah berjalan 1 tahun lebih, namun ternyata banyak lembaga dan kementerian dibawah Kabinet Kerja ini yang tidak mampu menterjemahkan arti Revolusi Mental dilingkungan masing-masing.

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP KNPI, Cupli Risman S.IP, bahwa Revolusi Mental adalah Filsafat yang bisa diaplikasikan disemua lini, untuk melakukan perubahan yang besar, dalam membangun bangsa dan negara, sebagai Putra Daerah yang juga anak mantan Kepala Desa, pihaknya mengapresiasi Kementrian Desa dan Transmigrasi, yang telah menggelontorkan “Dana Desa”, untuk menstimulis perekonomian pedesaan, sehingga pembangunan ekonomi nasional yang dimulai dari kebangkitan kemajuan Pedesaan, dapat di tingkatkan.

Dibidang Kepemudaan, seharusnya Pemerintahan Jokowi melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementrian lain, juga harus melakukan Revolusi Mental untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas Pemuda Indonesia, apalagi saat ini mau-tidak mau harus berhadapan dengan Pasar Bebas Asean, dan sebentar lagi masuk pasar bebas dengan China, ini bisa jadi bumerang bagi pemuda Indonesia, namun demikian jika program Revolusi Mental bidang Kepemudaan tersebut bisa berjalan dengan baik, maka MEA dan Pasar Bebas dengan China akan menjadi peluang bagi Pemuda Indonesia.

Cupli Risman yang juga pengusaha dibidang Properti dan Perhotelan ini, berharap Revolusi Mental akan dimotori oleh Kaum Muda, artinya Kaum Muda sebagai ujung tombak pembangunan bangsa dan negara, harus memiliki etos kerja, sebagaimana himbauan Presiden Jokowi, yaitu Kerja, kerja dan kerja.

Kementerian Pemuda dan Olahraga juga harus dapat menstimulus Ogranisasi Kepemudaan, bagaimana organisasi kepemudaan yang jumlahnya sekitar 150 OKP ini dapat bersama-sama Kemenpora, untuk mendorong semangat Kewirausahaan bagi para Pemuda, dengan melihat peluang sebagaimana potensi yang ada di Pusat maupun Daerah.

Berbagai kendala yang selama ini dihadapi para Pemuda, seperti akses permodalan maupun pelatihan kewirausahaan haruslah dipermudah, apalagi saat ini semua sudah terkoneksi secara online, termasuk Kartu Tanda Penduduk, seharusnya bagi wirausaha muda, jaminan untuk permodalah dibawah 100 juta, cukup dengan KTP.

Untuk  menstimulis OKP, Kementrian Pemuda dan Olahraga, seharusnya juga bisa memberikan bantuan 5 milyar hingga 10 milyar per-OKP, dengan kriteria yang harus dipenuhi setiap OKP, apalagi Organisasi Kepemudaan yang telah memiliki jaringan di seluruh daerah di Indonesia, harus di optimalkan dalam membangun generasi bangsa kedepan, melalui kemandirian organisasi, maka para Pemuda tidak hanya berkutik dilingkungan politik saja, atau berdemo, tetapi akan lebih menitik beratakan pada dunia usaha, agar bangsa ini juga mampu bersaing di era pasar global, tegas Cupli Risman.