Jakarta, 22 Februari 2018, Pangarmabar Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, S.Sos., membuka sidang uji kompetensi jabatan Komandan Lanal Tipe C dan Komandan KRI jajaran Koarmabar serta Pushidrosal di Aula Yos Sudarso, Mako Koarmabar, Jakarta Pusat, Rabu (21/2). Uji kompetensi tersebut diikuti 13 berpangkat Perwira Menengah (Pamen) TNI Angkatan Laut.
Dalam sambutannya, Pangarmabar Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, S.Sos., menyampaikan, uji kompetensi yang akan dilaksanakan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana para perwira peserta uji kompetensi dalam memenuhi standar kompetensi yang telah dipersyaratkan. Melalui pelaksanaan uji kompetensi ini akan diperoleh calon Komandan Lanal Tipe C dan Komandan KRI yang benar-benar mengetahui, memahami dan mumpuni dibidang tugasnya sehingga keberhasilan organisasi diantaranya ditentukan oleh kualitas personel yang mengawaki. Seorang Komandan Lanal mempunyai tugas dan tanggung jawab atas tercapainya dukungan terhadap unsur-unsur operasi sandar dan yang berada di wilayah kerjanya, sedangkan Komandan KRI bertanggung jawab terhadap material KRI dan mampu menjaga profesionalisme prajuritnya didalam melaksanakan setiap tugas yang diemban.
Selanjutnya, Pangarmabar mengatakan dalam uji kompetensi ini terdapat beberapa elemen utama yang harus dimiliki, antara lain visi sebagai Komandan Lanal Tipe C dan Komandan KRI serta pengetahuan dan ketrampilan yang dikuasai. Mempromosikan seorang menjadi komandan dengan melihat situasi personel saat ini bukan hal mudah, karena perkembangan lingkungan strategis menjadikan peran komandan menjadi tolak ukur kesuksesan organisasi khususnya Koarmabar dan Pushidrosal dalam mencerna dan menindaklanjuti kebijakan pemimpin TNI AL dan TNI dalam menjamin rasa aman dan nyaman di perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia. Untuk itu, profesionalisme wajib melekat pada diri seorang komandan, ditambah dengan karakter yang kuat untuk mencapai tujuan organisasi.
Diakhir sambutannya, Pangarmabar menyatakan karena tugas dan tantangan ke depan semakin berat dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi bangsa ini, salah satunya permasalahan sengketa batas wilayah di Selat Malaka dengan Malaysia dan Laut Natuna Utara dengan Vietnam, berdampak pada kebijakan pemerintah di bidang maritim, sehingga Koarmabar menindaklanjuti situasi yang berkembang dengan melaksanakan perkuatan unsur gelar secara intens dengan dilengkapi Rule Of Engagement (ROE) sebagai pedoman dalam bertindak. Dengan segala keterbatasan yang dihadapi, terciptanya kedaulatan dan stabilitas keamanan wilayah tersebut menjadi tujuan Koarmabar dan harus dicapai guna pencapaian tugas pokok TNI AL dan TNI serta mewujudkan kebijakan pemerintah Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Kegiatan tersebut dihadiri para Asisten Pangarmabar, para Kadis/Kasatker Koarmabar, serta para Komandan Satuan jajaran Koarmabar.
0 komentar:
Posting Komentar