Banyaknya keluhan masyarakat atas pemberlakukan Plat Nomor Ganjil Genap yang diijinkan melintas di beberapa ruas jalan tertentu di Ibukota Jakarta, ditanggapi serius oleh Pengamat masalah sosial, yang juga Dewan Pembina di beberapa media cetak dan elektronik, Dr Ferdinand F Tumewu, S.Mt. dimana aturan tersebut harus dikaju ulang, akan azas manfaatnya.
Diakuinya masyarakat lebih banyak mengeluhkan aturan tersebut, karena pemilik kendaraan yang memanfaatkan jalan ibukota tersebut, rata-rata hanya memiliki 1 kendaraan, ini berarti mereka tidak bisa bekerja tiap hari, dengan kendaraannya, kalau atura ganjil genap tidak sesuai nomor mobilnya, mereka harus menggunakan mobil Online, kalau dengan mobil sendiri maka banyak barang yang bisa dibawa, khususnya mereka yang bekerja dengan menggunakan peralatan elektronik, dan yang pasti akan lebih hemat jika dengan kendaraan mobil milik sendiri, daripada menggunakan kendaraan Mobil serwa berbasis aplikasi online, kalau dengan kendaraan sendiri bisa menuju lokasi satu titik, ketitik lain, sementara kalau dengan mobil online maka harus 3 kali bayar atau lebih, ini jelas-jelas sebagai bentuk pemborosan.
Protes lain yang masyarakat ungkapkan adalah ketidak adilan, karena selama ini mereka membayar pajak secara penuh, namun kendaraan hanya bisa jalan 15 hari sebulan, keluhan ke Dinas Pajak tersebut karena mereka merasa dirugikan tidak bisa bekerja bebas karena keterbatasan aturan ganjil-genap, dari ungkapan beberapa kelompok yang mampu, dengan aturan tersebut jika masih belangsung hingga akhir tahun 2018, maka banyak warga Jabodetabek yang bekerja di Jakarta, akan membeli mobil lagi dengan nomor berbeda dengan yang sudah mereka miliki, inilah yang akan membuat masalah baru, dengan penambahan jumlah kendaraan di Ibukota, saat ini saja Pemerintah Daerah DKI Jakarta sudah di pusingkan dengan parkir kendaraan di lingkungan warga, karena tidak memiliki garasi mobil, akan ditambah banyak mobil baru yang juga pastinya akan membuat lingkungan pemukiman warga Jakarta dipenuhi dengan parkir mobil, hal tersebutlah yang harus menjadi pertimbangan Pemda DKI untuk terus memberlakukan aturan Ganjil-Genap, tegas Dokter Spesialis Mata yang juga aktif disejumlah organisasi sosial dalam dan luar negeri ini.
Menurutnya upaya mengurangi kemacetan lebih baik seperti yang sebelumnya dilakukan seperti 3 in 1, di daerah protokol saja, seperti jalan Thamrin-Sudirman, Kuningan, Gatot Subroto, dan daerah seperti Kemayoran, Bay Pass dan yang tidak begitu padat, tidak perlu diberlakukan Tree in One, solusi lain adalah pemberlakuan usia kendaraan yang diijinkan memperpanjang surat kendaraan di Ibukota Jakarta atau melintas di jalan Jakarta, dimana kendaraan yang berusia tua, dijadikan rumpon di laut, atau juga bisa dihancurkan untuk bahan pengecoran besi, seperti Pemda DKI Jakarta mengganti Bajaj lama - ke Bajaj berbahan bakar Gas, dimana Bajaj model lama dibeli Pemda untuk uang muka Bajaj baru, jadi Mobil lama yang berplat nomor Jakarta (B), yang selama ini membayar pajak di Jakarta. dibeli Pemda untuk uang muka kendaraan baru, sehingga jumlah kendaraan Jakarta bisa berkurang, dan tidak membuat lingkungan jalan warga maupun jalan raya tidak macet, Ganjil-Genap harus dipertimbangkan kembali, kita harus cari solusi positif bagi kelancaran jalan ibukota Jakarta, pinta Dr Ferdinand. (Nrl).
0 komentar:
Posting Komentar