JAKARTA, 25 Juli 2019 Panglima Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) Laksda TNI Heru Kusmanto, S.E., M.M. menghadiri kegiatan Forum Group Discussion (FGD) yang membahas tentang Penegakan Kedaulatan dan Hukum di ZEEI Laut Natuna Utara yang diselenggarakan di KRI Semarang 594 yang berlayar di seputar Teluk Jakarta, Rabu (24/7). Kehadiran Panglima Kolinlamil sebagai salah satu Panglima Kotama dijajaran TNI AL yang tentunya berkepentingan dalam tema forum diskusi mengingat wilayah operasi Kolinlamil meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kepala Staf Angkatan Laut dalam amanatnya yang dibacakan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Wuspo Lukito, S.E., M.M., sebagai _Keynote Adresses_ saat membuka acara tersebut mengatakan bahwa TNI AL perlu menyusun dan mengembangkan konsep tentang cara bertindak yang tepat dan melengkapi para komandan serta prajurit di lapangan dengan pemahaman, perangkat lunak dan kelengkapan yang diperlukan demi suksesnya pelaksanaan tugas penegakan kedaulatan dan hukum di ZEEI Laut Natuna Utara.
Kegiatan ini dilatarbelakangi adanya insiden yang menimpa KRI yang sedang melaksanakan operasi penegakan hukum dan kedaulatan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) khususnya di Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Vietnam. Untuk itu dalam kesempatan ini, Kasal melalui penyelenggara dalam hal ini Koarmada I, mengundang sejumlah pakar untuk memberikan sumbangan pemikiran dan rekomendasi yang dapat menjadi pedoman dan petunjuk bagi pelaksanaan operasi penegakan kedaulatan dan hukum di ZEEI Laut Natuna Utara sesuai dengan ketentuan hukum Internasional dan hukum nasional yang berlaku.
FGD Penegakan Kedaulatan dan Hukum di ZEEI Laut Natuna Utara yang dihadiri sekitar 100 orang ini dipandu oleh moderator Zilvia Iskandar yang berprofesi sebagai Presenter Berita Metro TV dengan menghadirkan 4 narasumber yaitu Staf Khusus Menteri Koordinator Maritim RI Laksamana Madya TNI (Purn) Fred Salem Lonan dengan materi “Fenomena di Laut Natuna Kawasan Utara”, Direktur Perjanjian Hukum dan Kewilayahan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementrian Luar Negeri RI Bebeb Abdul Kurnia Nugraha Djundjunan dengan materi “Batas Maritim RI dan Negara Tetangga”, Dirjen Strahan Kemenhan RI Mayor Jenderal TNI Rizerius Eko HS, S.E., S.AP., M.Si., dengan materi “Kebijakan Pemberdayaan Pertahanan Negara dalam rangka Merespon Dinamika Lingkungan Strategis di Laut Natuna Utara”, dan Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia Arie Afriansyah, S.H., M.I.L., Ph.D., dengan materi “Batas Wilayah Maritim dan Hak Berdaulat Laut Natuna Utara”.
Dengan _ForumGroup Discussion (FGD)_ ini diharapkan dapat saling memberikan masukan dan rekomendasi tentang pedoman dan petunjuk Hukum nasional dan internasional yang dapat dijadikan pegangan bagi para Komandan dan prajurit yang melaksanakan operasi penegakan kedaulatan dan hukum di Laut Natuna Utara. (Dispen Kolinlamil).
0 komentar:
Posting Komentar