Sejak Irian Barat dikukuhkan sebagai wilayah NKRI, ada sebagian warga Papua yang memang tidak ingin bergabung bersama negara kita. Untuk itu berbagai program pembangunan dijalankan, dalam rangka mencegah kesenjangan sosial ekonomi pendidikan, antara wilayah Papua dengan daerah daerah lainnya, hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (DPP IP-KI) Bambang Sulistomo, Si.P, M.Si.
Lebih jauh dijelaskan, bahwa Pemerintahan daerah mulai dari tingkat Propinsi sampai tingkat Kabupaten/Kota, dan juga DPRD tingkat satu dan DPRD tingkat dua, dipilih secara langsung oleh masyarakat Papua. Hal itu merupakan hak, kewajiban dan kedaulatan sepenuhnya pimpinan daerah untuk merencanakan, menjalankan dan mengawasi seluruh upaya pembangunan di seluruh wilayah Papua.
Sejak dilaksanakannya program pembangunan dalam kerangka Otonomi Khusus, pemerintah pusat memberikan dana-dana dan anggaran yang tidak sedikit. Tetapi kita masih bisa mendengar keluhan tentang kemiskinan, lapangan pekerjaan dsb. Sehingga berkembang pertanyaan masyarakat luas, apakah anggaran Otonomi khusus dan pembangunan tersebut tidak dinikmati sepenuhnya oleh sebagian masyarakat Papua ?
Terjadinya keresahan dan gejolak masyarakat Papua saat ini, dipicu oleh adanya informasi bahwa terjadi ketegangan antara penghuni asrama Papua di kota Surabaya dan kota Malang, akibat peristiwa berkaitan dengan bendera nasional kita, sehingga mengakibatkan beredarnya kata dan kalimat bernada rasis yang ditujukan pada para mahasiswa tersebut. Dimana kesemua informasi tersebut terkirim ke Papua.
Reaksi dari sebagian masyarakat Papua pada peristiwa bendera di Surabaya dan Malang, kembali pada ingatan lama, yaitu saat sebagian masyarakat Papua menolak bergabung dalam NKRI. Tapi mereka mengibarkan bendera Papua merdeka disebagian wilayah dan kota kota di Papua dan juga di Jakarta.
"Kami yang bergabung dalam organisasi kemasyarakatan dan kebangsaan Ikatan Pendudukung Kemerdekaan Indonesia, meminta kepada pemerintah agar segera melakukan penyelidikan secara utuh dan lengkap penyebab terjadinya peristiwa benturan yang bernuansa rasis di asrama Papua, serta penegakkan hukum yang tegas bagi yang bersalah.
Kami meminta agar siapapun yang melakukan tindakan anarkis dan upaya untuk mengajak dan memisahkan diri dari NKRI dimana saja, segera diselidiki dan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku". "Sekali Layar Terkembang, Surut Kita Berpantang", tegas Bambang Sulistomo, Si.P, M.Si. (Red).
0 komentar:
Posting Komentar