Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia memiliki potensi terjadinya gesekan atau benturan antar kelompok dalam masyarakat yang bernuansa SARA. Oleh karena itu diperlukan sinergitas TNI, Polri dan seluruh komponen masyarakat untuk menghadapi ancaman-ancaman tersebut.
Menjelang penyelenggaraan Pilpres dan Pilleg, penggunaan politik identitas berbasis SARA dapat menjadi salah satu ancaman yang dapat mengganggu penyelenggaraan pesta demokrasi terbesar di Indonesia. Melalui berita hoax dan ujaran kebencian yang disebarkan melalui media sosial, seperti Twitter, Facebook, WA, Instagram dan lain-lain menjadi sumber ancaman yang dapat menimbukan gangguan keamanan atau bahkan perpecahan/disintegrasi bangsa.
Demikian penekanan Kapendam IV/Diponegoro Kolonel Arh Zaenudin, S.H., M.Hum. kepada Dosen, Mahasiswa dan masyarakat peserta Talk Show “Pesta Demokrasi Pemecah atau Pemersatu” di Audtorium II Kampus 3 UIN Walisongo Ngaliyan Semarang, Selasa (26/2).
Talk Show dalam rangka Pelantikan Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Walisongo Semarang Tahun 2019, Kapendam IV/Diponegoro menyampaikan topik tentang “Peran TNI Dalam Menjaga Keutuhan Masyarakat di Tahun Politik”.
Menurut Kapendam, menghadapi Pemilu 2019 ini, peran serta seluruh masyarakat termasuk rekan-rekan mahasiswa untuk bersama-sama pemerintah menyatakan perang terhadap berita hoax sangat diperlukan agar tidak mengganggu stabilitas keamanan bangsa dan negara.
Hal tersebut mengingat bahwa bela negara adalah tugas dan kewajiban kita bersama, tanggung jawab kita semuanya sebagai warga negara. Sebagai anak bangsa, di manapun kita berada, apapun latar belakang, apapun pendidikannya, apapun agamanya, dan apapun sukunya memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam usaha bela negara, terang Kapendam.
Tugas TNI membackup Polri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan pelaksanaan Pemilu berjalan tertib, aman dan sukses, dengan memberdayakan kekuatan yang tergelar TNI (Kodam IV/Diponegoro) khususnya Aparat Kowil akan mengoptimalkan Binter baik melalui Bhakti TNI, Komsos maupun Binwanwil. Disamping penyiapan kekuatan baik personel maupun materiil dalam rangka membackup pengamanan pesta demokrasi 2019, deteksi dan cegah dini akan dioptimalkan untuk meminimalisir dan mencegah potensi konflik. TNI khususnya Kodam IV/Diponegoro akan bahu-membahu dengan komponen bangsa lainnya untuk menjaga stabilitas keamanan nasional, sebelum, selama dan setelah pemilu.
TNI juga akan memegang teguh Netralitas. Netralitas TNI-Polri adalah salah satu kunci yang akan menentukan keberhasilan pemilu, khususnya dibidang pengamanan. TNI-Polri merupakan dinamisator dan pendorong komponen bangsa lainnya untuk bersam-sama mewujudkan Pemilu aman, damai dan sukses, imbuhnya.
Dirinya juga mengingatkan, sebagai bangsa majemuk, unity/persatuan kesatuan memiliki peran penting untuk menjaga keutuhan NKRI. Dan demokrasi Indonesia yang diikat dengan Pancasila tidak bisa disamakan dengan demokrasi manapun, penguatan 4 pilar kebangsan penting dilakukan disemua elemen masyarakat.
Bukan hanya itu, mahasiswa sebagai kaum cendekia harus cerdas menyikapi perkembangan teknologi informasi dan demokrasi khususnya terhadap berita-berita hoax dan ujaran kebencian. Dan yang tidak kalah penting, pada Pemilu nanti mahasiswa dan semua warga negara yang memiliki hak pilih harus menggunakan hak pilihnya dengan baik, "Jangan Golput", pungkasnya.
0 komentar:
Posting Komentar