Untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalitas Penyidik TNI Angkatan Laut sebagai penegak hukum di laut, dibutuhkan pemahaman yang komprehensi terhadap hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi, hal ini sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas TNI Angkatan Laut khususnya dalam melaksanakan proses penegakkan hukum terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan Latihan Yustisial bagi Perwira TNI Angkatan Laut yang dilaksanakan tanggal 18 sampai dengan tanggal 21 April 2017 dan dibuka secara resmi oleh Kepala Pembinaan Hukum Angkatan Laut (Kadiskumal) Laksamana Pertama TNI Supradono, S.H., di Auditorium Denma Mabesal, Cilangkap Jakarta Timur, Selasa (18/04).
Dalam sambutannya Kadiskumal mengatakan, kompleksitas permasalahan di laut mengalami perkembangan yang begitu pesat, begitu pula masalah hukum yang terjadi di wilayah kedaulatan maupun hak berdaulat Indonesia semakin mengalami perubahan baik modusnya maupun kecanggihan peralatannya. Selain itu perairan Indonesia semakin ramai dilalui oleh berbagai kapal asing yang melaksanakan lintas damai, lintas alur laut kepulauan Indonesia dan lintas lainnya yang memberikan dampak semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di laut seperti perompakan, illegal fishing,illegal migran dan kegiatan illegal lainnya. “Implementasi daya tangkal terhadap ancaman pelanggaran hukum di laut disiapkan dengan peningkatan kemampuan operasi di laut maupun kemampuan dukungan hukum melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan hukum baik nasional maupun internasional untuk menghindari terjadinya kesalahan prosedur dalam upaya penegakkan hukum di laut” tegas Kadiskumal.
Dalam latihan yang diikuti oleh 100 Perwira TNI AL perwakilan dari Mabesal, Koarmatim, Koarmabar, Kolinlamil, Kormar, Kodiklatal, AAL, Seskoal, Pushidrosal, Puspomal, Puspenerbal, Lantamal I s.d. IX serta Lanal-lanal seluruh Indonesia ini, diberikan pula materi latihan yang meliputi, dasar kewenangan TNI AL dalam penegakkan kedaulatan, hukum dan penjagaan keamanan di laut, Rezim laut dan Tindak Pidana tertentu di laut, Prosedur pelaksanaan penindakan, penerimaan dan penyerahan perkara dari/kepada instansi di luar TNI AL, prosedur pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), mekanisme pelaporan hasil tindak pidana tertentu di laut, penyampaian kasus-kasus aktual yang berkaitan dengan penegakkan hukum di laut.
Pada kesempatan tersebut, dihadirkan pula para pengajar dari Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, Staf Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Staf Pusdiklat Kejagung RI serta dari Dinas Pembinaan Hukum Angkatan Laut (Diskumal). Bertindak sebagai Penilai Latihan dari staf Kolatarmabar, Perwira Evaluasi Latihan dari staf Itjenal, Koarmabar dan Diskumal serta Perwira Peninjau dari staf Sopsal.(Nk)
0 komentar:
Posting Komentar