Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) sebagai salahsatu organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang juga memiliki kepengurusan daerah hingga di Papua dan Papua Barat merasa prihatin dengan peristiwa demo anarkis di Papua beberapa waktu lalu, dan meminta Pemerintah menindak tegas pelaku kerusuhan maupun penyebar berita bohong atau hoax.
Menurut Ketua Umum IP-KI, H.M Bambang Sulistomo SIP, M.Si bahwa gerakan-gerakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban di Papua maupun Papua Barat sudah ada sejak lama, dan digerakkan oleh gerakan OPM, maupun negara luar yang ingin memecahbelah Indonesia, jadi kelompok OPM tersebut akan menggunakan setiap masalah yang timbul, untuk menjadi pemicu/pemantik kerusuhan di Papua.
Gerakan OPM itu memang ada, untuk itu bangsa ini harus mengukur apakah peristiwa di Surabaya dan Malang ini bisa diselesaikan, kita harus telusuri secara benar, apakah ucapan-ucapan yang di lontarkan mengandung rasis atau tidak, demikian juga orang yang mengibarkan bendera lain di Papua, apakah mereka Warga Negara Indonesia atau warga negara lain ?, jika mereka WNI maka jelas-jelas dilarang.
Jika ada yang mencoba memisahkan diri dari NKRI, itu namanya “Sparatis”, dan gerakan sparatis juga melanggar Undang-Undang, kita tidak ingin ada gerakan sparatis yang ingin memisahkan diri dari Wilayah NKRI, apalagi ada gerakan yang menurunkan bendera Merah Putih di Kantor Gubernur, ini berarti ingin menggulingkan pemerintahan yang sah,dan itu berarti gerakan “Makar” yang tidak bisa dibiarkan begitu saja, untuk itu IP-KI meminta Pemerintah untuk menindaktegas dalam menegakkan hukum di Papua dan Papua Barat, tidak boleh ada keragu-raguan dalam bertindak, tegas Putra Pahlawan Nasional Bung Tomo ini.
Jika ada usulah-usulan penindakan hukum di Papua itu silahkan saja, namun menurut IP-KI, upaya Diplomasi itu lebih penting, Pemerintah Indonesia harus menjelaskan kepada negara-negara Pasifik, Diplomasi Budaya juga bisa dilakukan ke negara-negara Pasific, misalkan mengirim Tim Duta Seni untuk memperkenalkan Ke-Bhineka Tungal Ika-an Indonesia, juga Diplomasi kerjasama Ekonomi, Indonesia bisa mengajak negara-negara Pasific untuk berinvestasi ke Indonesia atau sebaliknya, atau Pertukaran Mahasiswa antar Perguruan Tinggi, hal-hal diplomasi seperti itu harus dilakukan secara berkesinambungan, diplomasi ke negara Pasific sangat kurang dan IP-KI siap memfasilitasi hal tersebut, tegasnya.
Kalau kita lihat lebih dalam terhadap Papua dan Papua Barat, sebenarnya Pemerintah sudah memberikan bantuan khusus buat Papua dan Papua Barat, hingga 28 trilyun tiap tahun serta bantuan pembangunan hingga 90 trilyun pertahun, belum lagi pembangun yang diberikan oleh Kementerian maupun pembangunan Fisik seperti infrastuktur jalan, pelabuhan, bandara serta fasilitas umum lain di Papua dan Papua Barat, belum lagi pemberian Beasiswa bagi Pemuda Papua dan Papua Barat untuk Kuliah di dalam maupun di luar negeri.
Yang kita pertanyakan bantuan khusus yang hampir 120 trilyun pertahun pada 3juta penduduk Papua dan Papua Barat tersebut, penggunaannya untuk apa, sudahkah sesuai program pembangunan, karena dari laporan pengurus dan anggota IP-KI di Papua dan Papua Barat, masyarakat tidak merasakan hasilnya, masyarakat belum menikmati, salah urusnya dimana ?, kita ingin pertanyakan penggunaan dana khusus tersebut, jangan-jangan salah sasaran dalam penggunaannya, ini juga harus dibedah lagi dimana salah kelolanya, ini juga harus dijelaskan ke warga Papua dan Papua Barat, ungkap HM Bambang Sulistomo.
Rakyat Papua tidak merasakan dana Otsus yang begitu besar, tanpa kondisi di dalam, permasalah Papua tidak akan selesai, dan langkah lain untuk hal tersebut, Pemerintah atau Presiden Jokowi yang meraih suara 96% di Papua dan Papua Barat harus bisa merangkul seluruh Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, pimpinan Pemerintah Daerah, Pemuda serta Mahasiswa untuk melakukan prosesi adat “Bakar Batu” dan menjelaskan permasalahan maupun program pembangunan Papua dan Papua Barat, Jokowi secara pribadi memiliki modal besar dan peran penting bagi pembenahan Papua, dan Figur Jokowi sosok yang dekat dengan warga Papua dan Papua Barat, untuk itu IP-KI berharap Presiden Jokowi yang akan hadir berdialog menyelesaikan permasalahan Papua dan Papua Barat, bersama seluruh komponen di Papua dan Papua Barat, dan IP-KI bersama Pengurus Daerah Papua dan Papua Barat juga siap mendukung upaya tersebut, tegas H.M Bambang Sulistomo, S.IP, M.Si. (Nrl).
0 komentar:
Posting Komentar