Padang, 13 Juli 2018 (Humas Bakamla)-Guna menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan sinergitas antara Bakamla dengan instansi terkait, Direktorat Kebijakan menggelar kegiatan Forum Koordinasi (Forkor) di di Hotel Axana, Padang, Sumatera Barat, kemarin.
Dalam sambutan pembukaan Kepala Bakamla Laksdya TNI (Purn) Ari Soedewo, S.E., M.H. yang dibacakan oleh Direktur Kebijakan, I.G.N.A.Y Agung Endrawan, S.H., M.H., berpesan agar forum ini dapat menjadi media untuk memupuk dan menjalin komunikasi yang efektif dan efisien antara Bakamla dengan Instansi terkait di laut, baik di tingkat pusat maupun di daerah dan juga dengan para akademisi. Harapannya pula, dengan forkor ini dapat terbangun sinergi antar instansi untuk menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia khususnya di wilayah Perairan Sumatera Barat.
Menurut Ketua Panitia yaitu Kasubdit Harmonisasi Kebijakan Mulya Hakim Solichin, S.I.K., M.H., forkor yang digelar dimaksudkan untuk mengharmonisasikan persepsi guna terciptanya sinergitas dengan para stakeholders di bidang keamanan dan keselamatan di laut.
Para narasumber dan peserta mengapresiasi kegiatan Forkor ini sebagai wujud berkumpulnya para penyelenggara kebijakan di wilayah Sumbar khususnya Padang dalam mengatasi permasalahan yang selama ini terjadi dan berharap forum seperti ini dapat terus berlanjut. Harapannya pula agar hasil forkor ini dapat ditindaklanjuti.
Pasalnya, dalam Forkor akhirnya terungkap di depan forum resmi bahwa wilayah Sumbar mengandung banyak potensi yang harus dikembangkan dan perlunya sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Selain itu pemerintah perlu memberikan solusi terkait permasalahan yang terjadi pada nelayan tradisional, seperti penggunaan alat tangkap sesuai dengan aturan yang berlaku.
Hasil dari diskusi bersama disimpulkan perlunya sinergitas dalam menjalankan sistem peringatan dini, operasi bersama dan advokasi hokum. Selain itu disarankan perlu adanya kantor Zona Bakamla di Wilayah Sumatera Bagian Barat, agar dapat lebih mengoptimalkan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan bagian barat secara terpadu dan terintegrasi.
Forum dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi setempat terkait yaitu Kejati Prov. Sumbar, Dit. Polair Polda Sumbar, Akademisi Universitas Andalas, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Imigrasi, Lantamal II, Pengadilan Negeri Padang, Bea Cukai, Satwas SDKP, dan BNNP Sumbar. Adapun narasumber yaitu dari Lantamal II Padang, Dekan Fakultas Hukum Bung Hatta, dan Kepala Dinas DKP Sumbar.
Autentikasi :
Kasubbag Humas Bakamla, Mayor Marinir Mardiono
0 komentar:
Posting Komentar